Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi X DPR Minta Dibentuk Tim Sidak Awasi Pembelajaran Tetap Muka di Zona Kuning

Komisi X DPR Minta Dibentuk Tim Sidak Awasi Pembelajaran Tetap Muka di Zona Kuning Siswa-siswi belajar di aula kelurahan. ©Liputan6.com/Herman Zakharia

Merdeka.com - Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri memperluas cakupan untuk metode belajar tatap muka meliputi zona hijau dan kuning Covid-19. Kebijakan itu diharapkan dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudin, mengharapkan kebijakan memperluas zona pembelajaran tatap muka harus dipastikan persyaratannya dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan siswa dan guru.

"Harus ada mekanisme dari pemerintah untuk mengontrol bahwa memang sekolah yang akan dibuka benar-benar memenuhi daftar periksa. Jangan sampai itu hanya menjadi formalitas dan di lapangan tidak dilakukan," ujar Hetifah kepada wartawan, Sabtu (8/8)

Orang lain juga bertanya?

Bahkan, dia menyarankan kepada pemerintah untuk mempersiapkan tim sidak maupun ikut terjun langsung memantau penerapan pembelajaran tatap muka yang akan berlangsung.

"Jikalau perlu juga bisa disiapkan sanksi bagi sekolah ataupun pemda yang terbukti belum memenuhi prasyarat tapi sudah berani membuka," tegasnya.

Selain itu, Hetifah walaupun ada perluasan zona belajar tatap muka, diharapkan fasilitas pembelajaran jarak jauh (PJJ) harus tetap ditingkatkan, bagi orangtua yang memilih untuk anaknya tidak mengikuti belajar tatap muka ke sekolah.

"Semisal, proses belajar mengajar di kelas divideokan atau siswa lain bisa mengikuti melalui aplikasi telekonferensi. Jangan karena sekolah dibuka, mayoritas siswa masuk sekolah yang memilih untuk tetap di rumah jadi terdiskriminasi," jelasnya.

Selanjutnya, terkait kurikulum darurat yang telah dikeluarkan Kemendikbud, Hetifah menilai lebih baik para tenaga pengajar menggunakan kurikulum tersebut supaya efektif dan efisien.

"Lebih baik sudah semuanya pakai yang sederhana saja. Yang tatap muka pun di kondisi seperti ini pasti akan stres kalau disuruh mengejar materi terlalu banyak. Guru-guru juga akan banyak sekali bebannya, karena harus mengajar lebih dari satu sif," jelasnya.

Terakhir, Hetifah berharap penerapan sistem belajar tatap muka bagi para siswa harus menjadi opsi terakhir apabila proses PJJ tidak bisa dilakukan sama sekali.

"Kalau memang masih bisa di rumah, sebaiknya di rumah saja. Tapi kalau memang sulit dengan alasan keterbatasan internet, atau orangtua bekerja, barulah tatap muka ini dipilih sebagai opsi terakhir dengan protokol yang ketat," ujarnya. (mdk/lia)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
30% PNS Pemkot Depok WFH Buntut Polusi, Guru Kesulitan Jika Kalau Harus PJJ Lagi
30% PNS Pemkot Depok WFH Buntut Polusi, Guru Kesulitan Jika Kalau Harus PJJ Lagi

Kadisdik mengatakan berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud masih diutamakan menggelar pembelajaran tatap muka.

Baca Selengkapnya
DKI Terapkan Sekolah PJJ 50 Persen saat KTT ASEAN 4-7 September 2023
DKI Terapkan Sekolah PJJ 50 Persen saat KTT ASEAN 4-7 September 2023

Nantinya, venue KTT ASEAN difokuskan di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya
Sistem Zonasi Bakal Dihapus, Begini Tujuan Awal Ditetapkan
Sistem Zonasi Bakal Dihapus, Begini Tujuan Awal Ditetapkan

Jalur zonasi ini pertama kali diimplementasikan tahun 2017 pada masa kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

Baca Selengkapnya
Kata Wali Murid soal Wacana Jokowi Hapus Sistem Zonasi Tahun Depan
Kata Wali Murid soal Wacana Jokowi Hapus Sistem Zonasi Tahun Depan

Pemerintah Jokowi mempertimbangkan ulang keinginanya untuk menghapus sistem zonasi pada PPDB.

Baca Selengkapnya
Kurangi Polusi Udara, Luhut Perintahkan Seluruh Kementerian WFH
Kurangi Polusi Udara, Luhut Perintahkan Seluruh Kementerian WFH

Luhut memimpin rapat koordinasi permasalahan pencemaran udara di Jabodetabek.

Baca Selengkapnya
Ada Misa Akbar Paus Fransiskus di GBK, 200-an Sekolah Diminta Belajar Jarak Jauh
Ada Misa Akbar Paus Fransiskus di GBK, 200-an Sekolah Diminta Belajar Jarak Jauh

Disdik DKI Jakarta mengimbau 208 sekolah yang berada di kawasan GBK, lokasi Misa Akbar Paus Fransiskus menerapkan pembelajaran jarak jauh.

Baca Selengkapnya
Komisi X DPR Minta Pemerintah Ubah Sistem Zonasi Dalam PPDB, Ini Alasannya
Komisi X DPR Minta Pemerintah Ubah Sistem Zonasi Dalam PPDB, Ini Alasannya

Komisi X DPR Minta Pemerintah Ubah PPDB Sistem Zonasi, Ini Alasannya

Baca Selengkapnya
Komisi X DPR Minta Ekstrakulikuler Pramuka Wajib Untuk SD dan SMP
Komisi X DPR Minta Ekstrakulikuler Pramuka Wajib Untuk SD dan SMP

Komisi X DPR menyarankan agar kewajiban mengikuti ekstrakulikuler hanya bagi SD dan SMP

Baca Selengkapnya
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, DisdiK DKI Terapkan PJJ di Sebagian Sekolah
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, DisdiK DKI Terapkan PJJ di Sebagian Sekolah

Jelang pengumuman hasil Pemilu 2024 oleh KPU, pembelajaran jarak jauh diterapkan di sebagian sekolah di Jakarta

Baca Selengkapnya
Mendikdasmen Ingin Bikin Sekolah Khusus Anak Korban Kekerasan, Ini Kata Gibran
Mendikdasmen Ingin Bikin Sekolah Khusus Anak Korban Kekerasan, Ini Kata Gibran

Wapres pun optimis ide ini akan mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Sebagian PNS Mulai WFH Hari Ini, Jakarta Masih Masuk 10 Besar Kota Terpolusi
Sebagian PNS Mulai WFH Hari Ini, Jakarta Masih Masuk 10 Besar Kota Terpolusi

Jakarta masih masuk kategori kota dengan tingkat polisi udara buruk pada Senin (21/8) pagi ini.

Baca Selengkapnya
Dua Terobosan Mendikdasmen Abdul Mu'ti Tekan Angka Anak Putus Sekolah
Dua Terobosan Mendikdasmen Abdul Mu'ti Tekan Angka Anak Putus Sekolah

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyiapkan dua strategi guna menekan angka anak putus sekolah yang beberapa tahun ke belakang mengalami peningkatan.

Baca Selengkapnya