Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisioner KPK Terpilih Ghufron Minta Tak Dipilih Jadi Calon Rektor Unej

Komisioner KPK Terpilih Ghufron Minta Tak Dipilih Jadi Calon Rektor Unej Pimpinan KPK Nurul Ghufron. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Salah satu Wakil Ketua KPK terpilih yang akan dilantik pada Desember 2019 mendatang, Nurul Ghufron, masih tercatat sebagai bakal calon Rektor Universitas Jember. Ghufron mendaftar sebagai bakal calon rektor saat proses seleksi Capim KPK sudah memasuki 20 besar. Hari ini, Ghufron juga datang dalam Rapat Senat Terbuka Unej dengan penyampaian Visi Misi dan Program Kerja Bacarek Unej.

Namun, saat tiba giliran maju, Ghufron tidak menyampaikan visi misinya. Hanya berpidato singkat, Ghufron meminta kepada seluruh Senat Unej yang memiliki hak suara, untuk tidak memilihnya menjadi calon rektor Unej.

"Saya juga mohon pamit, karena akan mengemban amanah di KPK. Semoga Unej bisa semakin maju, menghasilkan pemimpin-pemimpin besar bagi Indonesia," tutur Ghufron.

Orang lain juga bertanya?

Saat ditemui awak media usai turun dari podium, Ghufron menuturkan, kehadirannya kali ini karena regulasi yang ada tidak memungkinkan dirinya untuk mengundurkan diri selama proses penjaringan bacarek Unej berlangsung.

"Karena saat mendaftar, kita mengisi form yang isinya bersedia untuk tidak mundur. Tapi saya yakin, Senat pasti paham dengan tidak akan memilih saya," papar pria yang masih menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Unej ini.

Meski dirinya kini terpilih sebagai Komisioner KPK, namun merujuk pada aturan yang berlaku dalam Pilrek Unej, dirinya tidak bisa digugurkan begitu saja. "Karena dalam tahap penjaringan, tidak bisa digugurkan," jelas Ghufron.

Proses penjaringan ini, nantinya akan mengerucutkan bakal calon rektor yang berjumlah 8 menjadi 3 calon rektor. Sejauh ini, Ghufron belum memutuskan akan mengalihkan ke mana potensi dukungannya nanti, dalam peta kekuatan di pemilihan rektor Unej. "Saya belum berkomunikasi dengan tim pendukung saya," papar doktor Hukum Pidana dari Unpad Bandung ini.

Ghufron juga mengapresiasi Unej yang selama beberapa tahun terakhir aktif dalam misi pencegahan korupsi. Antara lain dengan adanya beberapa kegiatan dan materi pembekalan anti korupsi kepada seluruh mahasiswa.

Selain itu, sebelum dilantik sebagai komisioner, Ghufron juga akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Dekan FH Unej. "Desember nanti, sebelum dilantik di KPK, saya akan mundur dari Dekan FH Unej. Nanti rektor yang akan memilih Plt Dekan FH. Tidak selalu harus wakil dekan," katanya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dewas KPK Harap Pansel Tak Loloskan Capim yang Melanggar Etik
Dewas KPK Harap Pansel Tak Loloskan Capim yang Melanggar Etik

Calon pimpinan lembaga antirasuah harus terbebas dari pelanggaran etik, karena hal ini berkaitan dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Baca Selengkapnya
IM57 Minta Pansel Diskualifikasi Nurul Ghufron dari Seleksi Capim KPK Usai Disanksi Etik
IM57 Minta Pansel Diskualifikasi Nurul Ghufron dari Seleksi Capim KPK Usai Disanksi Etik

Sebelumnya Dewas menjatuhkan sanksi etik sedang pada Ghufron karena dianggap menyalahgunakan kewenangan sebagai pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya
Nurul Ghufron Sebut Berantas Korupsi Tak Cukup dengan Kata-Kata, Tapi Perlu Pemimpin Baik
Nurul Ghufron Sebut Berantas Korupsi Tak Cukup dengan Kata-Kata, Tapi Perlu Pemimpin Baik

Nurul Ghufron mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat berbondong-bondong daftar capim KPK

Baca Selengkapnya
Ini Kata Nurul Ghufron Usai Gagal Lolos Seleksi Capim KPK
Ini Kata Nurul Ghufron Usai Gagal Lolos Seleksi Capim KPK

Ghufron pun hanya bisa pasrah usai asanya kembali memimpin lembaga antirasuah gugur.

Baca Selengkapnya
Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana Dewas KPK: Saya Sengaja
Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana Dewas KPK: Saya Sengaja

Baginya proses laporan itu perlu dimaknai sebagai hal yang lumrah saja.

Baca Selengkapnya
Gugatan Nurul Ghufron Ditolak PTUN, Dewas KPK Kebut Bacakan Putusan Sidang Etik Jumat
Gugatan Nurul Ghufron Ditolak PTUN, Dewas KPK Kebut Bacakan Putusan Sidang Etik Jumat

Dewas KPK sebelumnya menunda sidang etik Nurul Ghufron sembari menunggu gugatan di PTUN.

Baca Selengkapnya
Kubu Korban Tak Ambil Pusing Bantahan Rektor Nonaktif UP Terkait Pelecehan: Hormati Proses Hukum!
Kubu Korban Tak Ambil Pusing Bantahan Rektor Nonaktif UP Terkait Pelecehan: Hormati Proses Hukum!

Kuasa hukum korban menegaskan, pelaporan yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan proses pemilihan rektor Universitas P

Baca Selengkapnya
Kritik Jokowi, Ketua BEM KM UGM Pastikan Tidak Ada Muatan Politik Praktis
Kritik Jokowi, Ketua BEM KM UGM Pastikan Tidak Ada Muatan Politik Praktis

BEM KM UGM telah membuat kajian setebal 300 halaman yang berisikan isu-isu komprehensif.

Baca Selengkapnya
Mahfud Minta PTUN Tak Kabulkan Gugatan Anwar Usman: Jangan Main-Main
Mahfud Minta PTUN Tak Kabulkan Gugatan Anwar Usman: Jangan Main-Main

Menurut Mahfud, PTUN tidak bisa mengabulkan gugatan Anwar Usman yang meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua baru MK dinyatakan tidak sah.

Baca Selengkapnya
Bareskrim Mulai Selidiki Laporan Nurul Ghufron Terhadap Dewas KPK
Bareskrim Mulai Selidiki Laporan Nurul Ghufron Terhadap Dewas KPK

Ali menyebut, laporan Ghufron di Mabes Polri juga telah diketahui oleh pimpinan KPK lainnya.

Baca Selengkapnya
Beredar Ketua BEM UGM Gielbran Dikeluarkan Usai Sebut Jokowi Alumni Memalukan, Cek Faktanya
Beredar Ketua BEM UGM Gielbran Dikeluarkan Usai Sebut Jokowi Alumni Memalukan, Cek Faktanya

Di media sosial beredar jika Gielbran telah dikeluarkan dari UGM, simak penelusurannya

Baca Selengkapnya
Bantu Mutasi ASN Kenalannya, Nurul Ghufron Tegaskan Tak Ada Privilage untuk Eks Sekjen Kementan Kasdi Subagyono
Bantu Mutasi ASN Kenalannya, Nurul Ghufron Tegaskan Tak Ada Privilage untuk Eks Sekjen Kementan Kasdi Subagyono

Ghufron berdalih mutasi ASN dengan menghubungi eks Sekjen Kementan dengan penyelidikan dugaan korupsi di Kementan dilakukan KPK tidak bisa disangkutpautkan.

Baca Selengkapnya