Follow
Komnas HAM Temui Jokowi Bahas Temuan Terkait Penembakan di Intan Jaya
Merdeka.com - Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Senin (16/11). Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan, salah satu yang dibahas mengenai kasus penembakan di Intan Jaya, Papua.
"Kita bicarakan soal kasus penembakan pendeta Yeremia hasil temuan Komnas HAM seperti apa dan lebih jauh soal Papua ini kami mendiskusikan kepada Bapak Presiden mengenai solusi dialog damai yang kita usulkan dapat dukungan dari Presiden, Komnas HAM akan melakukan suatu langkah-langkah sendiri untuk melakukan proses dialog damai," katanya, Senin (16/11).
Taufan berharap, Presiden Jokowi bersinergi menyelesaikan masalah Papua yang lebih komprehensif. Sebab, kasus-kasus kekerasan yang terus terjadi di Papua harus segera diputus siklus kekerasannya.
-
Bagaimana solusi penyelesaian konflik Papua? Semua itu dilakukan melalui pendekatan pengakuan hak sipil politik, ekonomi sosial budaya, memperkuat pendidikan untuk kesadaran hak, dan memperkuat kualitas SDM anak muda dengan pendidikan adat dan pendidikan nasional.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Apa harapan utama untuk kepemimpinan Presiden Prabowo? 'Selamat atas pelantikan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia dan Bapak Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden! Kami berharap kepemimpinan yang baru ini membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan pemerataan pembangunan dan peningkatan taraf hidup masyarakat di semua lapisan.'
-
Bagaimana Jokowi harap ekonomi Pohuwato berkembang? 'Semoga dengan adanya bandara ini ekonomi di Pohuwato bisa lebih berkembang lagi, muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru,' ucap Jokowi.
-
Apa tugas Kominfo di Papua? Tugas yang diemban Libra dan rekannya sesama bidan maupun tenaga kesehatan di Papua tidak mudah. Kondisi geografis provinsi paling timur Indonesia penuh tantangan. Pemerintah dalam 10 tahun terakhir memang terus membenahi Papua. Namun medan yang berat membuat upaya itu belum bisa menjangkau setiap jengkal tanah Papua.
"Dari situlah kemudian bisa dicarikan solusi damai masalah Papua. Tadi adi Bapak Presiden menyambut baik usulan Komnas HAM," ucapnya.
Selain itu, Komnas HAM menyampaikan laporan soal penyelesaian konflik agraria. Komnas HAM menawarkan penyelesaian kasus konflik agraria yang lebih komprehensif.
"Dengan pendekatan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang mendampingi keluarga korban, kementerian-kementerian terkait seperti Kementerian ATR, KLHK, juga Kemen BUMN, dan Kemenkeu karena ada sebagian kasusnya yg terkait dengan barang milik negara atau BMN," tandasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.
Baca Selengkapnya
Komnas HAM menyampaikan delapan rekomendasi agenda HAM yang perlu mendapatkan perhatian khusus pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Jokowi ingin memastikan bahwa kawasan IKN aman dan terhindar dari kejahatan.
Baca Selengkapnya
Agus mengatakan, perhatian presiden pada masalah Papua yang sudah 62 tahun tidak terselesaikan
Baca Selengkapnya
Kedua pemimpin membahas penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kamboja.
Baca Selengkapnya
Dalam kajian Percepatan pembangunan Papua tersebut, TNI telah mendapat amanah untuk menjalankan tiga tugas.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menyatakan, secara keseluruhan Papua dalam situasi aman.
Baca Selengkapnya
Taufan menilai belum ada jawaban atau penjelasan yang tegas dari capres Prabowo Subianto. Terutama untuk mendorong peradilan HAM atas kejadian masa lalu.
Baca Selengkapnya
Penggantian nama KKB menjadi OPM itu berdasarkan Surat Telegram (ST) Nomor : STR/41/2024.
Baca Selengkapnya
Ketua Bamus Papua, Willem Frans Ansanay melihat dengan adanya DOB di Papua akan memudahkan penanganan kasus HAM.
Baca Selengkapnya
Supratman mengaku tidak ada pembahasan atau arahan dari Jokowi terkait munas partai politik.
Baca Selengkapnya
Indonesia dan PNG telah sepakat menyusun peta jalan kerja sama pembangunan untuk 5 tahun mendatang.
Baca Selengkapnya