Kondisi tuna aksara di Aceh masih sangat memprihatinkan

Merdeka.com - Keberadaan dunia pendidikan untuk tuna aksara fungsional di Aceh termasuk dalam kategori yang masih memprihatinkan. Sehingga baik Pemerintah Aceh dan terutama Pemerintah Kabupaten/Kota mesti memberikan perhatian besar dan menganggarkan anggaran yang cukup untuk mereka.

Sedikitnya ada 6 kabupaten/kota yang termasuk tuna aksara fungsional yang memprihatinkan. Diantaranya adalah Gayo Lues 41,6%, Subulussalam 36,6%, Aceh Jaya 15,58%, Pidie Jaya 14,92%, Pidie 13,87% dan Aceh Barat Daya 10,85%.

Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah, Khairul Asmara mengatakan, atas persoalan itu Gubernur Aceh, Zaini Abdullah memang pernah meminta kabupaten/kota untuk memperhatikan persoalan tersebut. Bentuk perhatiannya tentu harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar dimasa yang akan datang.

"Ini juga sesuai dengan arahan Gubernur Aceh, meminta kepala daerah di Aceh untuk dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar lagi di tahun mendatang, guna memacu pencapaian pemberantasan buta aksara, memotivasi dan membangkitkan semangat belajar masyarakat khususnya warga belajar," kata Wakil Bupati Aceh Tengah, Khairul Asmara, Jumat (26/9).

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Anas M. Adam mengklaim selama ini Pemerintah Aceh telah berhasil menurunkan angka niraksa orang dewasa. Saat ini hanya tersisa sebanyak 3,25 persen atau setara dengan 67.540 orang yang masih tersisa.

"Kita bersyukur, hingga September ini telah berhasil menurunkan angka niraksa orang dewasa dengan rinciannya laki-laki 20.982 orang dan perempuan 46.558 orang. Angka ini menunjukkan terjadinya penurunan sebesar 0.64 persen dari tahun lalu," jelasnya menyebutkan.

Menurutnya, dengan adanya penurunan angka niraksara itu, sehingga disparitas antar kabupaten/kota semakin membaik. Bahkan, kata Anas, ada empat daerah di Aceh yang persentasenya di atas 4 persen yakni Gayo Lues, Subulussalam, Pidie Jaya, dan Aceh Singkil.

"Jika dilihat dari perbedaan gender, perempuan memiliki angka tuna aksara lebih besar dibandingkan dengan laki-laki, kecuali Kabupaten Simeulue," tuturnya.

Menurut dia, empat kabupaten/kota dengan jumlah niraksara di atas 2.000 orang dengan terus mengurangi disparitas gender melalui berbagai program berpihak perempuan marjinal. Karena, kebanyakan penduduk niraksara adalah perempuan yaitu 46.558 orang.

"Capaian ini merupakan prestasi tersendiri bagi pemerintah Aceh, karena kita berhasil melampaui target pendidikan untuk semua (PUS), yaitu menyetengahkan tuna aksara 50 persen pada tahun 2015 dan mengurangi disparitas gender," ungkapnya.