KPAI Sebut Sistem Pemilihan Kurikulum Buat Bingung, Kemendikbud Diminta Putuskan Satu

merdeka.com Sekitar 4 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Yakni kurikulum 2013, kurikulum mandiri, dan terbaru kurikulum darurat sebagai bentuk penyederhanaan dari kurikulum 2013.

Tiga tawaran kurikulum tersebut dinilai Kemendikbud membuat ketidakjelasan dalam sistem belajar siswa karena tenaga pendidik dalam hal ini guru-guru sebagai pelaksana kurikulum justru semakin dibuat bingung.

"Ini membingungkan, jadi guru dengan adanya kurikulum darurat tugas anak juga lebih ringan, karena sudah dikurangi. Tapi, kalau tiba-tiba sekolah diminta dinas untuk jangan menggunakan kurikulum darurat dan tetap memakai kurikulum 2013 atas nama kualitas. Nah bagaimana sekolah menolak dan guru menolak," ujar Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti, dalam diskusi radio SmartFM, Sabtu (8/8).

Orang lain juga bertanya?

Menurutnya, kebebasan memilih kurikulum di masa pandemi Covid-19 tidak tepat. Karena, akan berdampak pada perbedaan sistem belajar di masing-masing unit pendidikan. Oleh sebab itu, dia meminta ketegasan Kemendikbud untuk menentukan satu kurikulum sebagai acuan selama pandemi Covid-19.

"Nah ini tetap harus ketegasan ya, jadi kepada Kementerian Pendidikan, bukan saya orang-orang yang sukanya sentralistik. Tetapi di saat seperti ini harus ada ketegasan untuk sekolah untuk menggunakan satu kurikulum di Indonesia," jelasnya.

Dia menambahkan, bila kebebasan penggunaan kurikulum, maka dalam evaluasi pendidikan siswa selama satu periode, hasil yang dicapai berbeda-beda.

"Agar nanti ke depan dalam satu tahun, Kemendikbud memiliki ukuran yang sama dan evaluasinya juga lebih mudah. Artinya anak pun akan belajar dengan satu kurikulum yang sama, jadi janganlah berbagai macam, itu tentukan satu saja," saranya.

Retno akan mencoba untuk bersurat kepada Mendikbud hingga Presiden agar mempertimbangkan keputusan atas pilihan kurikulum dalam pendidikan. (mdk/lia)