KPK harusnya enggak perlu diperintah, kasus Century segera tuntaskan

Merdeka.com - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, tanpa putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, kasus Bank Century memang seharusnya dilanjutkan. Dia menyebut hal itu merupakan konsekuensi dari dakwaan Budi Mulya yang menyebut beberapa nama, termasuk Boediono.

"Terlepas dari putusan praperadilan itu, kalau kita lihat konstruksi kasus yang dibangun oleh KPK itu sendiri memang menyebutkan bahwa Budi Mulya tidak sendirian tapi bersama sejumlah nama. Tanpa putusan praperadilan memang proses hukum terhadap nama lainnya harus dilanjutkan," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/4).

Dia menjelaskan bila tidak diproses, itu yang menimbulkan pertanyaan oleh masyarakat dan timbul kesan bahwa KPK melakukan tebang pilih. Namun faktanya memang kasus tersebut tidak berjalan setelah putusan hukum tetap atau inkrah kepada mantan Deputi Bank Indonesia.

"Jadi kalau dia (KPK) harusnya tidak perlu diperintahkan, iya memang benar, tapi persoalannya adalah fakta itu enggak jalan. Karena kemudian enggak jalan ada elemen masyarakat yang melakukan praperadilan," jelas Arsul.

Sebelumnya, Hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan praperadilan terkait kasus Bank Century yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kepada KPK.

Dalam amar putusannya, hakim Efendi Muhtar memerintahkan agar KPK melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century.

Hakim meminta agar KPK melakukan penyidikan, pendakwaan, dan penuntutan dalam proses di Pengadilan Tipikor terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan.

Sedangkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengusut keterlibatan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) sekaligus mantan Wakil Presiden (Wapres) Boediono dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) pada Bank Century.

Termasuk mencari dua alat bukti untuk menaikkan status Boediono sebagai tersangka. Apalagi, hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memerintahkan agar KPK menetapkan Boediono sebagai tersangka.

"Prinsip dasarnya, KPK berkomitmen mengungkap kasus apa pun sepanjang terdapat bukti yang cukup," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (10/4/2018).

Dalam perkara Century, KPK baru menjerat mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya. Budi mendekam 15 tahun penjara atas perkara itu.

Reporter: Ika Defianti

Sumber: Liputan6.com