KPK identifikasi 9 titik rawan korupsi di pemerintah daerah

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi sembilan titik rawan korupsi di pemerintah daerah. Menurut Penasihat KPK, Mohammad Tsani Annafari, identifikasi tersebut berdasar kasus yang telah ditangani lembaga antirasuah tersebut.

Tsani menyebutkan, sembilan titik tersebut adalah perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), penganggaran APBD, pelaksanaan APBD, dan perizinan. Selanjutnya, pembahasan dan pengesahan regulasi, pengelolaan pendapatan daerah, rekrutmen- promosi- mutasi dan rotasi kepegawaian, pelayanan publik, dan proses penegakan hukum.

Menurutnya, calon kepala daerah perlu mendapat pembekalan agar tidak melakukan tindakan korupsi jika terpilih menjadi pemimpin daerah.

"Saat ini ada 14 gubernur dan 75 bupati atau wali kota atau wakilnya yang terjerat korupsi. Jangan ditambah lagi," jelasnya dalam Pembekalan Anti Korupsi dan Pengumuman LHKPN Calon Kepala Daerah di Hotel Quest Semarang, Rabu (8/5).

Pembekalan tersebut diikuti dua pasang calon gubernur, dua pasang dari Banyumas, dua pasang dari Karanganyar, lima pasang dari Kudus, dua pasang dari Magelang, tiga pasang dari Tegal. Selanjutnya, tiga pasang dari Temanggung, dan lima pasang dari Kota Tegal.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan kepada calon kepala daerah di Jawa Tengah untuk menghindari pungutan retribusi dan dana bantuan sosial yang berpotensi menjadi ladang korupsi. Sebab, menurutnya banyak kepala daerah yang tersandung skandal korupsi dari hasil dua pungutan tersebut.

Tiap calon kepala daerah, kata Tjahjo juga harus memperhatikan potensi kerawanan korupsi lainnya. Menurutnya yang patut diperhatikan calon kepala daerah yakni kerawanan pola pengadaan barang dan jasa, pengaturan perencanaan anggaran.

Kemudian, ia menyebut tantangan terberat lainnya yang harus dihadapi calon kepala daerah yaitu masalah narkoba dan ketimpangan sosial seperti merebaknya malaria, angka kematian ibu dan anak serta gizi buruk.

Menurutnya, potensi kerawanan korupsi itu ia temukan setelah berkeliling ke daerah-daerah di Indonesia. Hasilnya, ia menyimpulkan indeks kerawanan korupsi Indonesia masih sangat memprihatinkan.