KPK: KPUD banyak memihak incumbent dan jadi alat
Merdeka.com - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif turut menghadiri rapat koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal evaluasi Pilkada serentak 2015. Ada beberapa persoalan dan rekomendasi yang disampaikan KPK terhadap KPU agar Pilkada serentak 2017 berjalan lebih baik dari sebelumnya.
"Jadi itu ada beberapa rekomendasi soal pemanfaatan dana pemilu, sumbangan-sumbangan yang jelas. Satu lagi misalnya KPUD di daerah musti objektif dan independen. Tak dicampur adukan lagi oleh orang-orang yang punya kekuasaan di daerah. KPUD banyak sekali yang memihak incumbent, dan menjadi alat," kata Laode di KPU, Jakarta, Senin (21/3).
Menurut Laode, visi dan semangat KPUD harus sejalan dengan KPU Pusat. Sehingga pelaksanaan Pilkada mendatang bisa berjalan lebih baik dari 2015 lalu.
-
Apa komitmen PKB di Pilgub Jabar? 'Pokoknya prinsipnya PKB siap siapapun yang berkompetisi karena PKB akan menyuguhkan alternatif pilihan untuk publik, sebanyak-banyaknya,' ujar Huda ketika ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/6).
-
Bagaimana PKD memastikan integritas Pilkada 2024? Sebagai lembaga pengawas, PKD akan menjadi sosok yang penting untuk memastikan integritas, transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan hasil Pemilu di tingkat lokal.
-
Apa tugas utama PKD dalam Pilkada? PKD berperan sebagai garda terdepan dalam pengawasan pemilu di tingkat kelurahan atau desa, memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan adil? KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemilu berjalan dengan baik dan hasilnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
-
Bagaimana cara PKD mengawasi Pilkada? PKD memiliki tugas sebagai berikut: 1. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas: Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap Pelaksanaan kampanye Pendistribusian logistik Pemilu Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di wilayah kelurahan/desa. Mengawasi, memelihara, dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai ketentuan peraturan perundangan Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Dalam Pilkada 2015, Laode menjelaskan, sebagian laporan dana kampanye masih belum berjalan dengan bagus. Selain penggunaan yang tidak jelas, sumber-sumber perolehan dana kampanye juga belum jelas semuanya.
"Karena penggunaannya tidak terlalu jelas setelah diteliti dan akuntan publik juga yang mengauditnya menurut yang kami lakukan itu mengalami kesulitan-kesulitan asal-usulnya juga enggak terlalu banyak dijelasin sehingga kurang kooperatif. Makanya hal-hal seperti itu transparansi dan akuntabilitasnya harus ditingkatkan ke depan," tandasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP mengklaim sejak awal menghindari kerja sama yang didasari oleh nafsu kekuasaan semata.
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah mengingatkan agar pimpinan dan dewas KPK yang akan terpilih dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap KPK.
Baca Selengkapnya"Conflict of interest (benturan kepentingan) bukan lagi sekedar embrio korupsi melainkan wujud nyata perilaku korupsi itu sendiri," kata Nawawi.
Baca SelengkapnyaSaid berharap kandidat kepala daerah yang diusung PDIP dapat bekerja keras mengambil hati masyarakat calon pemilih.
Baca SelengkapnyaApalagi keempat partai politik (parpol) ini merupakan korban kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSelama syarat partai bisa dipenuhi oleh Anies maka bukan tidak PDI Perjuangan mencalonkan di Jakarta.
Baca SelengkapnyaLuluk menilai jika hal yang disampaikan Anies merupakan pengetahuan umum sebaiknya diabaikan saja.
Baca Selengkapnya"Menghindari adanya dana dana yang berasal dari kegiatan ilegal untuk dipergunakan untuk pembiayaan atau kontestasi politik ini," kata Ketua PPATK.
Baca SelengkapnyaIndeks Persepsi Korupsi di Indonesia terus merosot.
Baca SelengkapnyaCalon kepala daerah harus menjunjung tinggi idealisme dalam berkontestasi.
Baca SelengkapnyaDi DKI, PKB hanya memiliki 10 kursi dan membutuhkan lebih 12 kursi lagi
Baca SelengkapnyaDPW PKS DKI mengusulkan Anies Baswedan maju di calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024.
Baca Selengkapnya