KPK minta Mendagri tingkatkan pengawasan cegah korupsi di Pemda

Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyayangkan belum maksimalnya peran aparat pengawas intern pemerintah (apip) dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Apip dinilai kurang berkontribusi dalam memberikan laporan adanya korupsi di beberapa daerah.

"KPK merasakan, sejak lama belum fungsinya secara optimal apip baik di inspektorat ataupun di apip," ujar Agus saat melakukan konferensi pers bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di gedung KPK, Jumat (26/5).

Mantan Kepala LKPP itu mengatakan, selama ini penanganan tindak pidana korupsi yang menyeret pejabat pemerintah daerah bukan berasal dari apip. Karena itu dia meminta peran pengawasan pemda ditingkatkan. "Kasus yang ditangani KPK tidak ada berasal dari laporannya apip," ujarnya.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengakui lemahnya peran apip dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Ada beberapa faktor yang membuat peran apip tidak maksimal, seperti independensi, sumber daya manusia, dan anggaran. Hal krusial yang menjadi kendala apip adalah independensi apip karena posisinya di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang juga berada di bawah Bupati.

Dia berjanji independensi apip akan dioptimalkan dengan proses seleksi yang lebih ketat. Dengan begitu kinerja apip bisa lebih maksimal sesuai perannya yang sudah diatur dalam Undang-Undang.

"Jadi kalau kita ambisius mengubah undang-undang enggak gampang, perppu cepat," kata Tjahjo.