KPK tegaskan safari ke parpol bukan buat cari dukungan lawan Pansus Angket

Merdeka.com - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan membantah safari yang dilakukan institusinya ke partai-partai politik bertujuan mencari dukungan atas serangan Pansus angket KPK. Menurutnya program sosialisasi sistem integritas partai itu telah dijalankan sejak lama.

"KPK punya program politik cerdas berintegritas. Ini mungkin waktunya tidak terlalu pas, karena KPK sedang berurusan dengan DPR, karenanya dianggap safari politik," kata Pahala di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (18/9).

KPK telah melakukan kajian soal partai politik sejak tahun 2012. Bahkan, Pahala menyebut, KPK juga telah mengkaji pendanaan untuk partai politik pada 2014 lalu. Kemudian, di tahun 2017, KPK memutuskan bekerjasama dengan 10 partai politik yang ada di Indonesia.

"Dari 2012 KPK punya kajian tentang partai politik, 2014 kita bicara terkait pendanaan partai politik. Tapi 2017 diputuskan kita akan bekerja secara teknis dengan 10 partai yang ada di Indonesia," terangnya.

Kajian soal pendanaan itu berujung pada rekomendasi KPK agar dana bantuan partai politik naik dari Rp 108 menjadi Rp 1000 per suara sah. Bahkan, KPK ingin nantinya 50 persen pembiayaan partai ditanggung pemerintah dan 50 persen sisanya berasal partai politik.

"Usulan pendanaan itu adalah satu realisasi kajian kita bersama LIPI. Sebenarnya kita usul dari Rp 1000 sampai Rp 10.000 per suara tergantung kemandirian pendanaan partai," ujarnya.

"Sekarang Rp 1000 dari Rp 108 per suara. Ini awal mula yang baik. Tapi ke depannya mungkin bisa dibahas lagi dengan 10 partai. Konsepnya 50 ditanggung partai, 50 pemerintah," sambung Pahala.

Terpisah, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa II (Jateng dan DIY) Bambang Soesatyo enggan menduga safari KPK itu sebagai upaya untuk mencari dukungan dari pengawasan Pansus angket KPK DPR. Sebab, kata Bambang, program sosialisasi KPK ke partai-partai politik itu telah dijalankan sebelum Pansus Angket KPK terbentuk.

"Saya tidak menilai sampai sejauh itu. Mungkin tidak ada relevansinya juga. Program ini kan sudah lama sebelum Pansus dibentuk dan mereka mendapatkan akan mendatangi partai-partai," ujar Bambang. (mdk/dan)