KPK telisik asal muasal uang suap Ariesman Widjaja

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus menelisik asal muasal uang yang diberikan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja kepada Ketua Komisi V DPRD DKI Mohamad Sanusi. Ariesman menyuap Sanusi terkait pembahasan raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

"Kita masih dalami kira-kira kalau uangnya Ariesman sendiri untuk apa," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/4).

Kabarnya uang Rp 2 miliar tersebut bukan milik Ariesman pribadi melainkan pihak lain. Belum jelas uang itu milik siapa namun beredar kabar uang tersebut berasal dari bos PT Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan.

Laode pun belum bisa mengkonfirmasi kabar tersebut. Yang jelas, menurut Laode segala hal-hal yang berkaitan dengan kasus ini akan didalami lebih lanjut.

Sebelumnya, Direktur legal PT Agung Podomoro Land, Miarni Ang mengatakan uang suap yang diberikan Ariesman bukanlah uang kas perusahaan. Dia juga tidak menjelaskan uang Rp 2 miliar tersebut diperuntukan kepada siapa dan untuk apa.

"Itu benar-benar bukan uang perusahaan," ujar Miarni seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Mohamad Sanusi, Jumat (15/4).

Dia juga mengklarifikasi status PT Muara Wisesa dengan PT Agung Podomoro Land. PT Muara Wisesa merupakan generasi ketiga dari PT Agung Podomoro Land. Miarni pun cukup tersinggung dengan pemberitaan yang mengatakan PT Muara Wisesa turut andil dalam pemberian suap kepada DPRD DKI Jakarta.

"Proyek Pluit City baru tercapai belasan persen perlu waktu agak lama untuk menyelesaikan proses pengurukan dan persiapan pulau untuk tahapan selanjutnya tidak ada kondisi mendesak untuk tahap pengurusan IMB (izin mendirikan bangunan)," tukasnya.

Seperti diketahui, dalam kasus ini KPK telah menetapkan tiga orang tersangka atas kasus suap terkait pembahasan raperda (rancangan peraturan daerah) zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan raperda tata ruang strategis Jakarta Utara. Tidak hanya menetapkan tersangka KPK pun telah mengajukan enam orang yang dicegah bepergian ke luar negeri kepada Direktorat Imigrasi.

Keenam orang tersebut di antaranya Ariesman widjaja, Presdir PT Agung Podomoro Land, Sugianto Kusuma CEO PT Agung Sedayu Group, Gerry swasta, Berlian sekretaris Presdir Agung Podomoro Land, Sunny Tanuwidjaja staff khusus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan Richard Halim Kusuma direktur PT Agung Sedayu Group.

Pada operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, Kamis (31/4), di sebuah pusat perbelanjaan Jakarta Selatan, Ketua Komisi D DPRD DKI M Sanusi ditangkap saat melakukan transaksi dengan pihak swasta berinisial GEF yang berperan sebagai perantara dari PT Agung Podomoro Land (APL).

PT Agung Podomoro Land melalui anak perusahaannya, PT Muara Wisesa Samudera merupakan salah satu perusahaan pengembang dalam proyek reklamasi itu. Perusahaan ini melakukan pembangunan pulau G seluas 161 hektar yang diperuntukan untuk hunian, komersil, dan rekreasi.

Dalam reklamasi pantai utara ini PT Agung Podomoro Land dan PT Agung Sedayu Group merupakan dua pengembang yang terlibat dalam proyek reklamasi pantai utara Jakarta.

PT Agung Sedayu Group menggarap proyek Pulau A, B, C, D dan E dengan total luas sekitar 1.331 hektare melalui anak perusahaannya, PT Kapuk Naga Indah. Sedangkan PT Agung Podomoro Land akan menggarap proyek Pulau G seluas 161 hektare melalui PT Muara Wisesa.