Follow
KPK tunggu data FBI soal pejabat Indonesia terima suap dari asing
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu hasil penyidikan The Federal Bureau of Investigation (FBI) terkait aliran uang suap dari PT Max Power terhadap penyelenggara negara Indonesia. KPK juga bekerja sama dengan FBI guna mendapatkan data-data transaksi uang perusahaan asing yang menggelontorkan uangnya ke penyelenggara negara Indonesia.
"Oh iya, nanti kita pasti ada kerjasama dengan pihak FBI kita ada kerjasama," ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwatta, Senin (3/10).
Alex pun menjamin pihaknya tidak akan mengalami kendala dalam mendalami kasus ini meski tidak ada kerjasama antara KPK dengan FBI. Hal ini dikarenakan FBI mau berbagi informasi atau data jika negara atau lembaga tersebut sudah memiliki Memorandum of Understanding (MoU).
-
Bagaimana KPK dan Polri akan berkolaborasi? Kunjungan tersebut dalam rangka menandatangani kerja sama antara Polri dengan KPK terkait pemberantasan korupsi.
-
Kenapa KPK dan Polri harus berkolaborasi? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi
-
Siapa yang meminta kolaborasi KPK-Polri? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Kapan kerja sama KPK-Polri ditandatangani? Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (4/12).
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
Keyakinan Alex bisa mendapat data informasi terkait arus dana dari pihak asing khususnya perusahaan Amerika terhadap penyelenggara negara Indonesia lantaran negara yang meratifikasi United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC) harus bersama-sama saling membantu dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Enggak harus ada MoU, tapi MLA (Mutual Legal Asisstant) itu memang selalu terbuka kan. Memang di UNCAC mewajibkan itu bahwa di setiap negara itu diharuskan kerjasama dalam pemberantasan korupsi," pungkas Alex.
Mencuatnya kasus ini setelah Department Kehakiman Amerika Serikat melakukan investigasi terhadap adanya dugaan tindak pidana suap yang dilakukan Standard Chartered PLC terhadap penyelenggara negara di Indonesia. Pemberian suap dilakukan agar perusahaan tersebut diketahui memiliki saham di PT Maxpower memenangkan tender proyek kelistrikan.
Tiga petinggi PT Maxpower pun telah dipecat setelah terbukti melakukan suap. Ketiga orang itu adalah Sebastian Sauren, Arno Hendriks, dan Willibald Goldschmidt.
(mdk/sho)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kejagung menegaskan tidak menutup ruang koordinasti dan surpervisi dan mempersilakan KPK mencari bukti apabila ada personel korps Adhyaksa.
Baca Selengkapnya
Hal itu disampaikan Alex pada saya tiba di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sekitar pukul 09.23 Wib.
Baca Selengkapnya
KPK menolak permintaan Polda Metro Jaya untuk melakukan supervisi kasus dugaan pemerasaan Firli terhadap SYL.
Baca Selengkapnya
Alex menyebut, meski Firli Bahuri menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan dalam jabatan.
Baca Selengkapnya
"Penetapan tersangka FB (Firli Bahuri) adalah tinggal tunggu waktu saja," kata Ketua IPW Sugeng Teguh
Baca Selengkapnya
Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca Selengkapnya
Alexander Marwata mengklaim kasus Firli Bahuri tidak mengganggu kinerja KPK.
Baca Selengkapnya
Padahal kasus tersebut sudah hampir satu tahun lamanya, dan hingga saat ini tidak ada kejelasan perihal berkas perkaranya.
Baca Selengkapnya
Alex mengatakan KPK yang kini dipimpin Ketua sementara Nawawi Pomolango sepakat tak memberikan bantuan hukum kepada Firli Bahuri.
Baca Selengkapnya
KPK dan Polri berkomitmen mendukung penegakan hukum khususnya perihal tindak pidana korupsi.
Baca Selengkapnya