Follow
KPK Usut Dugaan Aliran Dana Untuk Revisi Perda Terkait Proyek Meikarta
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelisik adanya pengubahan aturan tata ruang di Pemerintah Kabupaten Bekasi. Pengubahan aturan tersebut demi proyek pembangunan Meikarta mendapatkan izin secara menyeluruh.
"Kami sedang menggali adanya indikasi permintaan pihak-pihak tertentu untuk mengubah aturan tata ruang Bekasi agar mempermudah perizinan proyek Meikarta," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (3/12/2018).
Lantaran hal tersebut, penyidik lembaga antirasuah pun tengah mengusut dugaan suap untuk revisi peraturan daerah (Perda) Kabupaten Bekasi. Sebab, pengubahan aturan tata ruang membutuhkan revisi Perda Kabupaten Bekasi.
-
Mengapa Pemkot Medan melakukan penyesuaian cascading program? Dalam menangani permasalahan kemiskinan ekstrem dan penurunan tingkat pengangguran terbuka, Pemkot Medan melakukan penyesuaian cascading program-program yang berhubungan langsung dengan rencana aksi terpadu kemiskinan ekstrem sekaligus penurunan tingkat pengangguran terbuka sehingga program-program pembangunan lebih terarah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
-
Siapa yang mengatur aturan renovasi rumah KPR? Melansir Rumah123, aturan tentang renovasi rumah sejatinya bukan datang dari pihak perbankan melainkan pengembang. Lantas, apa saja aturan renovasi rumah yang umum diberlakukan oleh developer? Berikut di antaranya:
-
Bagaimana Kementan tingkatkan IP di Merauke? 'Saat ini kami tengah menggarap lahan seluas 20 ribu hektare dari total yang ditargetkan 500 ribu hektare. Perlahan tapi pasti, target tersebut dalam waktu dekat akan tercapai mengingat Indeks Pertanaman (IP) di Merauke rata-rata 2 kali dalam semusim dan bisa ditingkatkan menjadi 3 kali dalam semusim,' ujar Mentan Amran, Rabu (17/4/).
-
Kenapa renovasi rumah KPR dibatasi? Melansir Rumah123, aturan tentang renovasi rumah sejatinya bukan datang dari pihak perbankan melainkan pengembang. Lantas, apa saja aturan renovasi rumah yang umum diberlakukan oleh developer? Berikut di antaranya: 1. Tidak Boleh Sampai Merombak Fasad RumahDeveloper biasanya akan mengizinkan renovasi rumah KPR selama tidak mengubah tampilan depan atau fasad hunian.
-
Apa yang dilakukan Bupati Bengkulu Utara? Dalam kunjungan tersebut, Ir Mian mempresentasikan tentang kondisi ruas jalan dan pasar di wilayah Kabupaten Bengkulu. Ia menyampaikan harapannya agar ruas jalan dan pasar di sana bisa dibangun dan diperbaiki agar layak.
-
Apa tujuan pembangunan Kebayoran Baru? Pasca kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, pemerintahan negara baru ini terus menggencarkan pembangunan. Sejumlah fasilitas dibangun di ibu kota negara yakni Jakarta, untuk membantu laju pertumbuhan pasca kolonialisme.
"Apakah ada atau tidak aliran dana untuk revisi Perda tentang tata ruang tersebut, tentu juga jadi perhatian KPK," kata Febri.
KPK sebelumnya mengendus perizinan proyek Meikarta bermasalah. Lembaga antirasuah pun sempat mengimbau agar pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi mengaudit ulang izin tersebut.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.
Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.
Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.
Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.
Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber : Liputan6.com
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Setidaknya ada sembilan poin perubahan dalam revisi UU IKN.
Baca Selengkapnya
Budi Karya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 26 Juli 2023.
Baca Selengkapnya
Kasus Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM melibatkan Jakpro
Baca Selengkapnya
KPK belum mengungkapkan nilai rumah mewah itu dan proses pendataan terhadap aset tersebut masih berlangsung.
Baca Selengkapnya
Salah satunya memberikan kejelasan terhadap status tanah yang dimiliki atau dikuasai masyarakat setempat termasuk pengaturan tanah.
Baca Selengkapnya
Anggaran sebesar Rp90 miliar tersebut dialokasikan untuk ganti rugi lahan proyek Tol IKN 6A, Tol 6B, dan kawasan pengendalian banjir Sungai Sepaku.
Baca Selengkapnya
KPK telah menetapkan 10 tersangka terkait kasus ini
Baca Selengkapnya
Revisi UU IKN yang baru untuk memberikan kewenangan lebih terhadap OIKN dari yang awalnya sebagai pengguna menjadi pengelola anggaran.
Baca Selengkapnya
Masyarakat yang terdampak pembangunan IKN dapat memilih untuk mendapatkan uang ganti rugi atau direlokasi.
Baca Selengkapnya
Salah satu gedung yang disatroni oleh penyidik yakni gedung ruang kerja di gedung Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.
Baca Selengkapnya
Budi Karya mengaku mendukung KPK dalam memberantas korupsi.
Baca Selengkapnya
Revisi UU Pilkada dinilai menguntungkan individu atau kelompok tertentu sehingga dianggap merupakan bentuk korupsi kebijakan.
Baca Selengkapnya