KPU ingatkan sumbangan korban gempa jangan ada embel-embel alat peraga kampanye

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan seluruh peserta Pemilu 2019 baik caleg, parpol, maupun capres-cawapres agar tidak menjadikan bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah sebagai komoditas politik. Peserta Pemilu 2019 dipersilakan menyalurkan bantuan untuk para korban, tapi bantuan tersebut harus diberikan tanpa alat peraga kampanye.

"Kita membantu saudara kita yang terkena bencana boleh saja. Tapi jangan kemudian bantuan itu jadi komoditas politik, seperti barang itu ada stiker, ada alat peraga dan bahan kampanye. Tetapi membantu dengan alasan kemanusiaan itu menjadi hak setiap orang," kata Komisioner KPU, Wahyu Setiawan di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/10).

KPU tidak mengatur soal distribusi bantuan untuk korban bencana dari peserta Pemilu. Hanya saja mereka harus menghormati para korban dan kawasan terdampak dengan tidak menjadikannya ajang untuk berkampanye. KPU juga tidak melarang caleg mengirimkan bantuan atas nama pribadi. Namun demikian tak boleh disertai dengan alat peraga kampanye.

"Dia sebagai pribadi boleh. Mau diberikan lewat perantara, donasi kepada institusi, atau langsung, itu masalah teknis saja. Kita tidak mengatur untuk bantuan kemanusiaan," ujarnya.

Untuk mengawasi bantuan ke daerah terdampak bencana menjadi kewenangan Bawaslu. Wahyu mengatakan KPU hanya mengatur metode atau tata cara kampanye. Untuk menilai apakah bantuan yang masuk ke Palu dan Donggala ada unsur kampanye atau tidak, itu tergantung Bawaslu.

"Aspek yang dikedepankan adalah semua pihak berhak membantu termasuk peserta Pemilu. Tapi imbauan KPU jangan sampai bantuan kemanusiaan dijadikan komoditas politik," kata dia.

Wahyu juga memuji kesepakatan pasangan capres-cawapres yang menunda kegiatan kampanye di Sulawesi Tengah. Menurutnya itu adalah sikap terpuji.

"Kita hormati mereka sudah menunjukkan sikap terpuji, tidak berkampanye di daerah bencana. Karena dikhawatirkan kampanye di daerah bencana akan mengurangi makna kemanusiaan itu sendiri," ucapnya.