KPU ungkap alasan DPT di sejumlah daerah belum selesai
Merdeka.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyampaikan, akan segera mengecek dan berkoordinasi untuk menyelesaikan kendala yang muncul selama penetapan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pilkada serentak 2018 di sejumlah daerah. Seperti halnya yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Sumba Barat Daya, Manggarai dan Timor Tengah Selatan.
"Kami akan cek kendala apa, segera kita akan koordinasikan," katanya di Gedung KPU Pusat, Jakarta Pusat, Rabu (25/4).
Menurut Ilham, persoalan belum tuntasnya penetapan DPT di sejumlah daerah salah satunya juga dikarenakan adanya anggota KPU yang tengah bermasalah di daerah tertentu. Sehingga diberhentikan sementara oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan mengganggu proses penetapan DPT.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
-
Bagaimana KPPS memastikan hak suara pemilih disabilitas? Mereka juga harus memastikan keberlangsungan proses pemungutan suara bagi pemilih disabilitas dengan menyediakan fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan mereka.
-
Apa itu DPT Pemilu? DPT Pemilu adalah singkatan dari Daftar Pemilih Tetap.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
-
Kenapa DKPP menilai KPU melanggar kode etik? Komisioner KPU sebagaimana kami pahami saat ini ya sepertinya dikenai sanksi karena adanya dianggap melakukan kesalahan teknis bukan pelanggaran yang substansif,' ujar dia.
"Misalnya di Papua, di Mimika, itu kan juga anggota KPU sedang diberhentikan sementara oleh DKPP sehingga belum bisa menetapkan," ujarnya.
Karena itu, Ilham mengungkapkan, pihaknya akan segera menggelar rapat kerja atau raker untuk mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh masing-masing provinsi.
"Sekaligus ingin menguatkan kembali untuk coklit untuk Pileg ke depan. Jadi kita akan segera dan di akhir Minggu ini akan ada raker soal itu," ungkapnya.
Namun, Ilham menegaskan, KPU tidak dapat memberikan bantuan sumber daya manusia (SDM) kepada daerah yang bermasalah, karena KPU sendiri masih kekurangan SDM. Jika memang, yang menjadi persoalan belum tuntasnya penetapan DPT dikarenakan kurangnya tenaga operator dan fasilitas di sana.
"Tidak bisa kita membantu pekerjaan, kita juga kurang SDM, kecuali kemudian presiden dan gubernur memerintahkan menaruh orang-orang di situ. Karena KPU dan pemerintah itu sebuah lembaga yang berbeda yang tidak bisa kita intervensi. Jadi sampai saat ini belum ada perintah (membantu) itu gitu ya," tutupnya.
Reporter: Yunizafira Putri
Sumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam rapat tersebut, Arteria Dahlan keras mengkritik KPU karena tidak bisa membuat keputusan dan bergantung pada Bawaslu
Baca SelengkapnyaKPU mengakui, sejumlah provinsi di Papua belum terjadwal untuk diplenokan dalam rapat rekapitulasi hasil Pemilu 2024 tingkat nasional.
Baca SelengkapnyaPenyerapan tenaga honorer 2024 bisa terganggu karena hal ini terjadi di sejumlah daerah.
Baca SelengkapnyaKeuangan daerah menjadi salah satu pertimbangan seleksi PPPK tidak bersamaan dengan CPNS 2024.
Baca SelengkapnyaIni terjadi akibat terlambatnya keluar rekomendasi dari Bawaslu.
Baca SelengkapnyaSyarat Keterwakilan Perempuan Tak Sesuai, MK Minta PSU Pileg DPRD Gorontalo Dapil 6
Baca SelengkapnyaKekosongan jabatan itu ditargetkan terisi Agustus 2023.
Baca SelengkapnyaTudingan itu muncul karena beberapa kecamatan menghentikan sementara rapat pleno perhitungan suara Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKetua Bawaslu Makassar Dede Arwinsyah membenarkan ada sejumlah PTPS belum dicairkan honornya.
Baca SelengkapnyaKetua KPU RI, Hasyim Asy'ari mengungkapkan kendala tersebut sehubungan dengan adanya rekapitulasi pada tingkat kecamatan belum sepenuhnya rampung.
Baca SelengkapnyaTotal kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024 yang berjumlah 2.302.543 formasi, sebanyak 22 persennya dialokasikan untuk tenaga pendidikan di daerah.
Baca SelengkapnyaHakim Konstitusi Arief Hidayat menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak serius usai kedapatan absen di sidang sengketa Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK)
Baca Selengkapnya