Kuasa hukum Ahok tak masalah jika kejaksaan tidak cabut banding

Merdeka.com - ‎Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama memutuskan mencabut berkas banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Langkah tersebut menunjukkan dia telah menerima vonis yang ditetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dua tahun penjara dalam kasus penodaan agama.

Meski demikian, proses banding tetap akan berlanjut. Sebab, sejauh ini Kejaksaan Agung belum mencabut berkas banding. Artinya, proses hukum masih berjalan dan belum dinyatakan berkekuatan hukum tetap.

Istri Basuki atau akrab disapa Ahok, Veronica Tan tidak bisa bicara banyak saat dimintai keterangan terkait banding Kejaksaan Agung. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukumnya terkait langkah banding oleh lembaga yang dipimpin Muhammad Prasetyo.

"Serahkan ke pihak kuasa hukum saja," katanya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/5).

Penasihat hukum Ahok tidak akan merayu kejaksaan untuk ikut mencabut berkas banding. Salah seorang penasihat hukum Ahok, I Wayan Sudirta mengatakan, Kejaksaan tidak bisa diintervensi.

"Tidak masalah (Kejaksaan Agung). Kami tidak mau intervensi Kejaksaan. Itu silakan saja," kata Wayan.

PN Jakarta Utara akan menyerahkan berkas banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Berkas tersebut dikirimkan 14 hari setelah putusan, sesuai dengan pernyataan banding dalam sidang terakhir.

"Ternyata hari ini sudah 14 hari ya? Pokoknya 14 hari setelah penyataan ini dikirim. Ada berkas lengkap atau tidak lengkap berkas itu akan dikirim. Kebetulan ini kami sudah menyerahkan memori banding walaupun kami mencabut pernyataan banding, karena ada pernyataan banding yang belum dicabut oleh jaksa maka berkas ini akan dikirim dalam 14 hari tersebut," jelasnya.

Selama berkas belum dicabut maka Pengadilan Tinggi DKI akan tetap memeriksa dan menggelar sidang banding. Namun, jika Kejaksaan Agung mengikuti upaya hukum yang dilakukan Ahok yakni mencabut berkas banding maka Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan mengembalikan berkas tersebut ke PN Jakarta Utara sehingga memiliki kekuatan hukum tetap.

"Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketika sampai ketok pernyataan pencabutan banding oleh jaksa, maka putusan akan dijatuhkan pengadilan tinggi," tutup Wayan.