Follow
Kurang Alat Bukti, Tiga Kasus Pelanggaran Pemilu di Jateng Dihentikan
Merdeka.com - Polda Jateng telah menerima 14 kasus terkait pelanggaran pemilihan umum (Pemilu). Dari jumlah tersebut, tiga kasus di antaranya telah diperintahkan untuk dihentikan penyidikannya melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena kurangnya alat bukti.
"11 kasus sudah dinyatakan rampung (P21) oleh penyidik. Tiga kasus lainnya kita hentikan atau SP 3," kata Wakapolda Jateng Brigjen Pol Achmad Lutfi, Rabu (7/11).
Dia mengungkapkan, jenis pelanggaran yang dilakukan peserta Pemilu maupun simpatisannya cukup beragam. Meski demikian, secara keseluruhan proses Pemilu dari pencoblosan hingga penghitungan surat suara kemarin telah berlangsung dengan aman dan kondusif.
-
Apa saja jenis pelanggaran Pemilu 2024? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Bagaimana pelanggaran administrasi Pemilu ditangani? Pengawas Pemilu memiliki peran kunci dalam mendeteksi dan menyelidiki dugaan pelanggaran administrasi. Mereka menyampaikan rekomendasi dan berkas hasil kajian dugaan pelanggaran administrasi kepada instansi terkait seperti KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatan.
-
Apa saja jenis Tindak Pidana Pemilu yang umum? Tindak pidana pemilu melibatkan serangkaian pelanggaran, mulai dari pemalsuan dokumen, intimidasi pemilih, hingga penyebaran informasi palsu yang dapat mempengaruhi opini publik.
-
Bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran Pemilu? “Jika ada informasi pelanggaran, Bawaslu di Jawa Tengah akan mengutamakan pencegahan. Jika pencegahan sudah dilakukan tapi tetap terjadi pelanggaran, maka pengawas pemilu akan memproses penanganan pelanggaran,“
-
Apa saja contoh pelanggaran pemilu? Contoh Pelanggaran Pemilu Pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain kampanye hitam, politik uang, intimidasi pemilih, dan penyebaran berita bohong atau hoaks.
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
Artikel terkait Pemilu juga bisa dibaca di Liputan6.com
"Mulai dari tingkat kelurahan sampai dibawa ke kecamatan, pada dasarnya semua terkendali. 296 hari pelaksanaan operasi baik dari jajaran TNI dan Polri semua berjalan dengan baik meski ada pemungutan suara ulang di beberapa daerah," jelasnya.
Persiapkan Pilkada Serentak 2020
Lebih lanjut, saat ini juga telah mempersiapkan operasi lanjutan yakni Mantab Praja pemilu kepala daerah/kota di 21 kabupaten dan kota se-Jawa Tengah pada 2020. Adapun kategori yang masuk dalam pengamanan di beberapa daerah yang dianggap titik Troble spot rawan kejadian seperti Surakarta.
"Untuk pengamanan sendiri yang diamankan pengkondisian situasi dan kondisi hingga ke titik aman, kurang aman atau bahkan rawan. Daerah menonjol kasus menjadi evaluasi dan perhatian kami nantinya," tutup Achmad Lutfi.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bawaslu ungkap berbagai jenis pelanggaran pemilu di Provinsj Jawa Tengah
Baca Selengkapnya
Ia juga mengatakan bahwa lembaganya menerima permohonan untuk pengaduan mengenai hal tersebut.
Baca Selengkapnya
Pencoblosan Pemilu 2024 dilakukan pada Rabu, 14 Februari kemarin.
Baca Selengkapnya
Bagja juga menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan pelanggaran yang dapat membatalkan hasil Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Hadi merasa situasi keamanan sekarang berjalan aman dan damai.
Baca Selengkapnya
Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu.
Baca Selengkapnya
Rekapitulasi KPU pasangan Prabowo-Gibran menang telak dengan dua digit ketimbang pesaingnya Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud di Jatim.
Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud menemukan indikasi kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024 berupa penggelembungan suara.
Baca Selengkapnya
Tim Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Hendi) menggugat Bawaslu Kabupaten Pekalongan.
Baca Selengkapnya
Bawaslu mengungkap ada enam kejadian khusus yang ditemukan panitia pengawas luar negeri atau Panwas LN atas pemungutan suara di Osaka.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 21 dugaan tindak pidana Pemilu di seluruh Indonesia dilimpahkan ke Polri. Kasus itu merupakan bagian dari 114 laporan yang diterima Bawaslu.
Baca Selengkapnya
Andika meminta Bawaslu dan Gakkumdu Sumsel segera mengambil langkah cepat.
Baca Selengkapnya