Lagi, Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Disahkan jadi UU

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mendorong RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal segera dirampungkan. Jokowi meminta agar RUU Perampasan Aset bisa cepat diundangkan dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal segera dimulai pembahasannya dengan DPR.

Jokowi juga pernah mendorong RUU Perampasan Aset segera disahkan pada Oktober 2022. Permintaan Jokowi itu disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD saat menjadi pembicara di sekolah partai PDIP.

"Saya mendorong agar RUU tentang Perampasan Aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal segera dimulai pembahasannya," kata Jokowi saat konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/2).

Jokowi menegaskan komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan terus dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan serta akuntabel.

"Komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. upaya pencegahan juga terus dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel," kata Jokowi.

Pemerintah juga mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, seperti perizinan online single submission serta pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog.

Dalam penindakan kasus korupsi, pemerintah terus melakukan pengejaran dan penyitaan aset obligor BLBI. Sejumlah kasus mega korupsi terus ditindak seperti Asabri dan Jiwasraya.

"Dalam hal penindakan, pemerintah antara lain telah dan akan terus melakukan pengejaran dan penyitaan terhadap aset-aset obligor BLBI yang tidak kooperatif. Aparat penegak hukum telah melakukan penindakan tegas terhadap sejumlah kasus mega korupsi seperti kasus Asabri dan Jiwasraya. Hal serupa juga akan dilakukan untuk kasus-kasus yang lainnya," tegas Jokowi.