Follow
LPSK & KPK perpanjang MoU perlindungan saksi
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memperpanjang nota kesepahaman (MoU) untuk perlindungan saksi. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap saksi-saksi kasus korupsi.
"Hari ini kita dapat realisasikan perpanjangan MoU antara KPK dan LPSK," ujar Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai di Gedung LPSK Jakarta Timur, Selasa (17/4).
Menurut dia, nota kesepahaman antara dua lembaga tersebut telah habis masa berlakunya sejak 2015 atau sebelum kepemimpinan Ketua KPK Agus Rahardjo. Kendati sempat terjadi kekosongan, Haris mengatakan bahwa kerja sama LPSK dan KPK terkait perlindungan saksi kasus korupsi tetap berjalan.
-
Bagaimana KPK dan Polri akan berkolaborasi? Kunjungan tersebut dalam rangka menandatangani kerja sama antara Polri dengan KPK terkait pemberantasan korupsi.
-
Kapan kerja sama KPK-Polri ditandatangani? Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (4/12).
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Kenapa KPK dan Polri harus berkolaborasi? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi
-
Siapa yang meminta kolaborasi KPK-Polri? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Apa yang dilakukan LKPP untuk pelaku UMKK? Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus mengupayakan kesejahteraan untuk para pelaku Usaha Kecil Mikro dan Koperasi (UMKK). Kali ini, LKPP mendorong pelaku UMKK untuk masuk dalam Katalog Elektronik agar produk mereka bisa dibeli oleh pemerintah melalui Kementerian, Lembaga, hingga Pemda.
"Kerja sama kami lakukan dalam pelaksanaan tugas kami masing-masing. Khususnya terkait dengan kegiatan perlindungan saksi, pelapor, atau JC (justice collaborator). Kami terus laksanakan," ucapnya.
Haris menjelaskan ruang lingkup kerja sama LPSK dengan KPK meliputi kerja sama perlindungan saksi, penerapan dan penindakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Selain itu, kerja sama ini juga terkait pemetaan titik rawan gratifikasi dan penerapan program pengendalian program gratifikasi, serta sosialisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Sementara itu Ketua KPK Agus Rahardjo berharap dengan perpanjangan nota kesepahaman ini kerja sama lembaganya dengan LPSK semakin lebih baik. Dia menuturkan bahwa perlindungan terhadap saksi dalam kasus korupsi sangat penting untuk mendalami setiap laporan tindak pidana korupsi.
"Kami menyadari penindakan kasus itu titik pangkal paling utama adalah laporan masyarakat," jelas Agus di tempat yang sama.
Reporter: Lizsa EgehamSumber: Liputan6.com
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Nota kesepahaman juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas KY dan KPK dalam koridor kewenangan masing-masing.
Baca Selengkapnya
KPK dan Polri berkomitmen mendukung penegakan hukum khususnya perihal tindak pidana korupsi.
Baca Selengkapnya
Menurut Dr. Resha, akhir-akhir ini banyak kurator dan pengurus yang dilaporkan ke Kepolisian maupun Kejaksaan ketika melakukan tugasnya.
Baca Selengkapnya
LPSK memutuskan hanya tiga yang menjadi terlindung, yakni Panji Harjanto, HT, dan UN.
Baca Selengkapnya
Ketua LPSK, Brigjen Purn Achmadi mengatakan, permohonan masih terus diproses.
Baca Selengkapnya
KPK akan tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan hukum berlaku.
Baca Selengkapnya
Yaqut mencari tahu saksi mana yang merasa tertekan sehingga membutuhkan perlindungan LPSK.
Baca Selengkapnya
Jemput Bola, LPSK Tawarkan Perlindungan ke Saksi Kasus Pembunuhan Vina Cirebon
Baca Selengkapnya
Lima orang baru dilindungi LPSK itu TW, OR, PW, AS, dan D.
Baca Selengkapnya
Achmadi tidak mengungkap identitas saksi tersebut karena masih dalam proses pendalaman keterangan.
Baca Selengkapnya
Permohonan perlindungan narapidana itu saat ini masih dalam proses telaah LPSK.
Baca Selengkapnya
LPSK masih mendalami keterangan saksi dan keluarga korban pembunuhan Vina Cirebon.
Baca Selengkapnya