Follow
Luhut soal #2019GantiPresiden dilarang: Ya ndak papa daripada bentrok
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mendukung sikap aparat yang melarang deklarasi #2019GantiPresiden. Menurutnya, deklarasi #2019GantiPresiden bisa memicu kegaduhan.
"Ngapain sih ribut-ribut. Ya ndak papa (dilarang) dari pada bentrok," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (27/8).
Luhut heran masih ada pihak-pihak yang ingin memprovokasi rakyat lewat #2019GantiPresiden. Padahal, seharusnya semua elemen bangsa menyambut pesta demokrasi 2019 dengan tenang. Apalagi, saat ini Asian Games ke-18 tengah digelar di Jakarta dan Palembang.
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Kenapa NasDem menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Apa yang dilarang oleh Ganjar Pranowo? Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tegaskan “Iya tinggal beberapa, yang biasanya punya problem (menahan ijazah), suruh kirim ke kami, dan nanti kalau ada kami urus. Apakah itu negeri atau swasta,“ tegas Ganjar Pranowo saat menghadiri Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Jateng di GOR Tri Sanja, Slawi, Kabupaten Tegal, Rabu (26/7/2023).
-
Mengapa Ganjar Pranowo melarang penahanan ijazah? Ganjar mengatakan tidak ada istilah tunggakan pembayaran pada sekolah yang dikelola pemerintah. “Kalau di negeri kita pastikan kalau tertahan besok pagi keluar. Bukan hanya di sekolah negeri, Gubernur Jawa Tengah dua periode itu juga akan melakukan negosiasi jika penahanan ijazah dilakukan pihak sekolah swasta.
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
"Coba nikmati tuh Asian Games, coba penuh medali sekarang hampir 20 pernah," kata dia.
Politikus senior Partai Golkar ini membantah jika pemerintah dianggap represif karena melarang deklarasi #2019GantiPresiden. "Enggak ada yang represif, siapa yang represif. Siapa yang bilang?" tutur dia.
Luhut juga membantah jika pemerintah dinilai antikritik. Dia menegaskan selama ini pemerintah menerima semua masukan dan kritikan dari pelbagai pihak.
"Selama ini apa kurang kritiknya. Selama ini dikritik segala macem, enggak benar juga kita telan aja," kata Luhut.
Deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah daerah batal dilakukan. Lantaran adanya larangan dari aparat keamanan hingga penolakan dari warga.
Di Tugu Pahlawan, Surabaya pada Minggu (26/8), deklarasi #2019GantiPresiden batal digelar. Sebab, pihak Polda Jawa Timur tidak mengeluarkan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) atau tak memberi izin kegiatan tersebut. Polda Jatim beralasan, kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden berpotensi rusuh.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Todung Lubis meminta pejabat negara yang ingin terlibat dalam Pilpres mengajukan cuti.
Baca Selengkapnya
Jokowi hanya memberi tanggapan singkat saat disinggung mengenai Pilkada Jateng.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, hal ini bertolak belakang dengan sikap Prabowo sebelumnya yang pernah bilang tidak akan intervensi Pilkada.
Baca Selengkapnya
KPU Jawa Tengah menilai seorang presiden dilarang melakukan kampanye untuk peserta pemilu
Baca Selengkapnya
Meskipun demikian, Luhut mengaku bersedia apabila diminta hanya untuk memberikan saran oleh Presiden yang terpilih nantinya.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, terdapat beberapa lokasi yang dilarang untuk memasang APK.
Baca Selengkapnya
"Pernyataan Pak Jokowi itu, memang blunder. Menurut kita kepala negara tidak seharusnya menyatakan seperti itu," kata Ketua TKD AMIN, Rahmat
Baca Selengkapnya
Menurutnya hal itu tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin tidak ada diskriminasi.
Baca Selengkapnya
Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca Selengkapnya