Lukas Enembe Jadi Tersangka Korupsi, Demokrat: Kami Dengar Beliau Masih Sakit

Merdeka.com - Gubernur Papua sekaligus politikus Demokrat, Lukas Enembe, ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh KPK. Menanggapi hal itu, Partai Demokrat menyampaikan saat ini kasus tersebut tengah didalami oleh partainya.

"Berkaitan terhadap penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka, Mehbob, Kepala Badan Hukum dan Pengamanan DPP Partai Demokrat, menyampaikan kalau kami juga sedang mendalaminya," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, di Jakarta, Rabu (14/9).

Herzaky mengakui, bahwa saat ini Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat belum dapat berkomunikasi dengan Lukas Enembe. Karena yang bersangkutan dalam keadaan sakit.

"Situasinya belum jelas. Kami belum bisa berkomunikasi dengan Lukas Enembe. Kami dengar beliau masih sakit," ungkapnya.

Sehingga, Herzaky meminta KPK agar tak menghambat hak Lukas Enembe yang membutuhkan pengobatan di luar negeri. Sebab, saat ini Lukas Enembe dicekal ke luar negeri oleh Imigrasi setelah jadi tersangka KPK.

"Terkait pencegahan ke luar negeri terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe yang dilakukan Ditjen Imigrasi berdasarkan permintaan KPK, kami menganggap itu hal yang biasa dalam proses penegakan hukum. Tapi, pencekalan ini sebaiknya tidak menghambat hak saudara Lukas Enembe yang saat ini sedang sakit dan masih memerlukan pengobatan secara rutin di luar negeri," tegasnya.

Herzaky pun menyinggung soal prestasi Lukas Enembe selama dua periode memimpin Provinsi Papua. Dia menjabarkan, bahwa Lukas Enembe telah mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) selama memimpin.

"Yang kami tahu, Provinsi Papua selama dua periode dipimpin oleh Lukas Enembe mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) selama 7 kali berturut-turut. Pemeriksaan oleh BPK tentunya melalui proses yang sangat ketat dan terukur," ucap Herzaky.

Kendati demikian, Herzaky menyebut, Demokrat menghormati proses hukum yang berjalan. Dia meyakini KPK akan menaati asas praduga tak bersalah.

"Kami sangat menghormati proses hukum, dan kami meyakini, KPK dalam proses penegakan hukum selalu menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," imbuhnya.