Mabes Polri deteksi 5 provinsi rawan konflik saat Pilkada Serentak
Merdeka.com - Mabes Polri memetakan adanya 5 provinsi rawan konflik saat Pilkada Serentak 2018 serta Pilpres 2019 mendatang. Pilkada nanti akan diikuti oleh 171 pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati.
"Belajar dari pengalaman Pilkada DKI dimana penggunaan media sosial sangat menonjol dan bahkan akan seakan-akan sudah dalam tanda petik Pilpres. Pilgub rasa Pilpres," ujar Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto dalam acara acara diskusi Kesiapan Pilpres Serentak 2018, di Jakarta Selatan, Senin (27/11).
Menurutnya, Pilkada 2018 yang akan dilakukan secara serentak menimbulkan potensi kerawanan yang sangat tinggi. Oleh karena itulah, pihaknya akan melakukan pengamanan ekstra. Daerah yang dianggap rawan itu seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan Papua.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kapan Pilkada serentak di Jawa Barat? Pemerintah Provinsi Jawa Barat membocorkan maskot dua harimau yang rencananya akan dijadikan ikon pemilihan gubernur di masa Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.
-
Kenapa Pilkada Serentak dilakukan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
-
Apa saja yang menjadi potensi kerawanan Pilkada 2024? 'Kami melakukan pemetaan potensi kerawanan pada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung,' katanya, seperti dilansir dari Antara.Menurut dia, pemetaan ini sebagai acuan untuk merumuskan strategi mitigasi secara maksimal sebab pada pilkada serentak ini potensi kerawanan yang menjadi fokus pengawasan adalah aksi politik uang, netralitas ASN, serta kepala desa dan perangkat.
-
Kenapa polisi gencar jaga Kamtibmas menjelang pemilu? 'Pentingnya menjaga ketertiban umum (Kamtibmas) demi kelancaran Pemilu yang damai. Kegiatan sosialisasi dilakukan setelah salat Isya kemarin,' kata Bagus, Rabu (10/1)
"Pilkada ini salah satu tolak ukurannya pengamanan. Tolak ukur utamanya pengamanan, dengan adanya KPU yang sukses menjadi penyelanggara bisa jadi tolak ukur. Tapi saya ingin katakan disini bahwa keamanan dalam Pilkada ini sangat-sangat menentukan," ujarnya.
"Oleh sebab itu peran dari semua stakeholder baik dari aparat keamanan itu sendiri maupun penyelenggara masyarakat, parpol dan semuanya sangat penting," tambahnya.
Dirinya berharap agar Pilkada 2018 yang akan digelar secara serentak bisa berjalan dengan tertib, aman dan tak kendala apapun (kerusuhan). "Tentunya dengan harapan Pilkada kedepan bisa berlangsung dengan tertib aman dan sukses. Termasuk kepada seluruh rekan-rekan wartawan dapat menyampaikan informasi," tandasnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca SelengkapnyaJawa Tengah menjadi salah satu titik rawan Pilkada 2024, KPU beberkan sejumlah faktornya.
Baca SelengkapnyaTiga pengelompokan yang dimaksud antara lain, wilayah yang sangat rawan, wilayah rawan, dan wilayah kurang rawan.
Baca SelengkapnyaListyo meminta jajarannya mengoptimalkan preventif strike agar pelaku teror bisa ditangkap sebelum melancarkan aksinya.
Baca SelengkapnyaDewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengungkap potensi kerawanan konflik di daerah yang menggelar Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaIni terjadi karena pemilih dan peserta atau calon kepala daerah memiliki kedekatan yang lebih, bahkan diwarnai unsur kekeluargaan dalam kompetisi.
Baca SelengkapnyaPemerintah sudah memetakan tingkat kerawanan Pilkada serentak.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan jadwal yang ditetapkan KPU, masa tenang Pilkada dimulai pada 24 sampai 26 November 2024.
Baca SelengkapnyaKabaharkam meminta untuk mengantisipasi perubahan eskalasi politik yang saat ini begitu cepat berubah.
Baca SelengkapnyaDia bahkan mewanti-wanti intelejen negara harus untuk mengantisipasi gangguan
Baca SelengkapnyaKemudian disusul Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Timur (Jatim), Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Sulawesi Tengah (Sulteng).
Baca SelengkapnyaHadi menjelaskan, salah satu alasan pulau Jawa menjadi wilayah yang krusial lantaran memiliki jumlah penduduk paling banyak.
Baca Selengkapnya