Ma'ruf Amin Pastikan Tak Ada Kendala Anggaran Program Percepatan Penurunan Stunting

Merdeka.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin sekaligus Ketua Pengarah Percepatan Penurunan Stunting menugaskan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) agar tingkat konvergensi dalam program penurunan stunting. Sehingga program tersebut bisa berjalan dengan baik.

"Pada kesempatan ini saya meminta, sebagai tugas pertama Kepala BKKBN, agar segera melaksanakan koordinasi dengan kementerian/lembaga yang terkait serta pemerintah daerah untuk memastikan konvergensi antarprogram terjadi dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa, bahkan hingga ke tingkat rumah tangga," kata Ma'ruf saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting dalam siaran virtual, Senin(23/8).

Ma'ruf menjelaskan berbagai program terkait penurunan stunting telah dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah hingga tingkat desa. Pendanaan programnya pun didapat melalui anggaran kementerian dan lembaga, Dana Transfer ke Daerah (TKDD) seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Selain itu, ada pula yang melalui dana dekonsentrasi, bahkan Dana Desa yang dikelola pemerintah desa, sudah banyak dialokasikan untuk penurunan stunting. Hal tersebut, tambahnya, membuktikan tidak ada masalah dengan ketersediaan program, kegiatan, dan anggaran.

"InsyaAllah sasaran 14 persen pada akhir tahun 2024 akan tercapai. Inilah tugas pertama bagi Kepala BKKBN," bebernya.

Sebelumnya, selama tujuh tahun terakhir penurunan stunting di Indonesia dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 27,7 persen pada 2019. Saat ini, pemerintah tengah berupaya mencapai target prevalensi stunting 14 persen pada akhir 2024.

Untuk mencapai target tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta pelbagai pihak terkait agar segera menyusun Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.

Hal ini sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dengan bertumpu pada 5 pilar, yaitu Komitmen Politik dan Kepemimpinan Nasional dan Daerah; Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku; Konvergensi Program Pusat, Daerah, dan Masyarakat; Ketahanan Pangan dan Gizi; serta Monitoring dan Evaluasi.

"Pada kesempatan ini, saya meminta agar Rencana Aksi Nasional tersebut segera disusun dengan mengacu pada 5 pilar utama tersebut," kata Ma'ruf Amin saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2021 melalaui konferensi video, Senin (23/8).

Lebih lanjut, dia berharap Rencana Aksi Nasional ini harus dapat mendorong dan menguatkan konvergensi antarprogram yang selama ini sudah berjalan dan dilaksanakan oleh berbagai kementerian dan lembaga.

"Oleh karena itu, Rencana Aksi Nasional harus disusun dan disepakati bersama antarkementerian dan lembaga, didiskusikan bersama pakar dan pemangku kepentingan lainnya, serta disosialisasikan kepada para pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah," tegasnya.

Terkait kelembagaan, sambung Wapres, Perpres Nomor 72 Tahun 2021 telah menetapkan Tim Percepatan Penurunan _Stunting_ yang terdiri dari Pengarah dan Pelaksana. Wapres sendiri menjadi Ketua Pengarah yang didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta sejumlah menteri lainnya. Sementara, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana.

"Pada kesempatan ini saya meminta, sebagai tugas pertama Kepala BKKBN, agar segera melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga yang terkait serta Pemerintah Daerah untuk memastikan konvergensi antarprogram dapat terealisasi, dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa, bahkan hingga ke tingkat rumah tangga," ujar dia.

Dalam Rakornas kali ini, Wapres kembali berpesan pentingnya kerja kolaboratif (collaborative working) dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di Indonesia.

"Kerja kolaborasi adalah kunci, karena intervensi percepatan penurunan _stunting_, baik itu intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif, merupakan bagian program/kegiatan pada kementerian dan lembaga sesuai dengan tupoksinya masing-masing, bahkan Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II sampai Pemerintahan Desa juga memiliki berbagai program/kegiatan yang terkait dengan penurunan stunting," paparnya.