Ma'ruf Kritisi Soal Travel Haji dan Umrah Belum Sertifikasi

Merdeka.com - Calon wakil presiden nomor dua, Ma'ruf Amin, prihatin banyak travel haji dan umrah yang sampai saat ini belum ada sertifikasinya. Sertifikasi itu sangat dibutuhkan untuk mengetahui secara jelas cara kerja travel tersebut dalam menerapkan sistem syariah.

Hal itu disampaikan Ma'ruf saat menjadi pembicara di seminar nasional dan HUT Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAE). Ma'ruf juga menjabat sebagai Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia .

"Kalau bank banyak yang sudah kita beri sertifikasi, pariwisata, bahkan asuransi, pasar modal juga ada, kemudian juga hotel. Tetapi travel haji dan umrah itu belum satupun yang kita berikan sertifikasi. Saya tidak mengatakan travel haji tidak sesuai syariah. Tapi belum ada satupun travel haji yang punya sertifikat syariah dari Dewan Syariah Nasional," ucap Ma'ruf di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (6/3).

Ma'ruf masih mengkaji kenapa banyak travel belum memiliki sertifikasi syariah. Padahal, jika tak ada sertifikat, maka sulit dijamin untuk sebuah perusahaan menerapkan sistem syariahnya.

"Makanan bisa dikatakan halal itu kalau ada jaminan. Kalau sertifikasi MUI itu adalah garansi bahwa itu halal. Perusahaan juga gitu, kalau ada sertifikat MUI dan Dewan Sertifikat Nasional, artinya perusahaan yang syariah. Sedangkan yang tidak itu tidak diakui," ungkap Ma'ruf.

Dia menceritakan, pernah ada travel haji dan umrah menggunakan MLM. Namun karena tidak tepat, kemudian banyak penyimpangan, MUI dan Dirjen Haji mencabut izin usaha itu.

Ma'ruf mengatakan, sangat penting adanya sertifikasi. Karena travel mempunyai tanggungjawab besar.

"Satu aspek kesesuaian ibadahnya, bertanggungjawab bagaimana kesesuaian ibadah haji dan umrahnya. Kedua adalah pengelolaan perusahaannya manajemen bisnisnya, apakah sesuai syariah atau tidak," jelas Ma'ruf.

Karenanya, masih kata dia, travel haji harus segera dibenahi. Salah satunya dengan sertifikasi syariah.

"Sekarang ini travel kita banyak sekali, 1.000 lebih. Tapi kalau kesesuaian syariahnya, Kementerian Agama tidak punya kompetensi untuk itu. Kompetensinya ada pada Dewan Syariah Nasional. Itu juga kesesuaian ibadahnya ada di Majelis Ulama, ini yang harus dibenahi dalam travel haji ini," jelas dia.

Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com