Megawati curiga ada pihak sengaja buat demo berujung rusuh
Merdeka.com - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menyebut Pilgub DKI 2017 ditunggangi pihak tertentu. Hal itu terlihat dari aksi 4 November lalu di depan Istana Merdeka, berakhir rusuh.
"Pilkada itu sebetulnya berjalan setiap tahun, hanya sekarang ini ada sebuah hal yang menurut saya justru dibuat sedemikian rupa membesarkan satu Pilkada Jakarta. Yang seharusnya kita sendiri menjaga," kata Presiden kelima ini saat memberikan keterangan pers di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/11).
Megawati menegaskan, dirinya sudah berulang kali meminta berbagai pihak untuk menyejukkan suasana. Termasuk mengajak media untuk tidak membesar-besarkan polemik jelang Pilgub DKI.
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
-
Bagaimana cara Pilkada DKI 2017? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Bagaimana Pilkada DKI 2017 dijalankan? Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan salah satu pemilihan kepala daerah yang paling menonjol dalam sejarah Indonesia karena berbagai dinamika politik dan sosial yang terjadi.
-
Siapa yang berdemo di DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023).
-
Mengapa Pilkada DKI 2017 menarik perhatian? Pilkada DKI 2017 menjadi salah satu pemilihan kepala daerah yang menarik perhatian. Saat itu, pemilihan diisi oleh calon-calon kuat seperti Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
-
Siapa yang mengatakan Megawati dukung hak angket pemilu? Ketua Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendukung hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam proses Pemilu 2024.
"Saya berulang kali meminta kepada media bahwa jangan juga ikut memanas-manasi, justru ikut menyejukkan. Karena kasian yang menderita itu rakyat loh, jadi bukan kalian. Yang rugi rakyat di bawah yang tidak mengerti apa-apa hanya suruh ikut," kata Megawati.
Dari pengamatannya, Megawati merasa banyak di antara pengunjuk rasa 4 November 2016 tidak mengetahui substansi dari aksinya. Karena ketidaktahuan rakyat itu memberi peluang kepada pihak tertentu untuk memanfaatkan situasi.
"Kelihatan sekali banyak dari mereka (pengunjuk rasa) tidak tahu, tapi mereka ikut serta. Lalu dikatakan sejak awal sudah damai, tetapi akhirnya semua juga melihat bahwa ada mereka yang berupaya justru membuat tidak baik," ujar dia.
Untuk diketahui, aksi unjuk rasa 4 November di depan Istana Merdeka meminta pemerintah dan pihak kepolisian memproses kasus hukum calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok diduga menistakan agama Islam karena menyinggung Surah Al Maidah ayat 51 saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketika Megawati Tak Lagi Singgung Nama Jokowi di Hadapan Kader PDIP
Baca SelengkapnyaMegawati buka suara terkait dorongan untuk mengusung Anies di Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaMegawati meminta kepada ilalang yang bergoyang tidak terlalu ambisius dalam mengejar kekuasaan.
Baca SelengkapnyaMegawati menyoroti konstitusi yang ikut dibelokkan penguasa demi kepentingan pribadi.
Baca SelengkapnyaMegawati menginginkan agar Pemilu berjalan tanpa adanya permainan yang terstruktur, sistematis dan masif.
Baca SelengkapnyaMegawati Pidato Keras soal Rekayasa Pemilu di Rakernas PDIP, Lembaga-Lembaga Ini Kena Sentil
Baca SelengkapnyaPDI Perjuangan menggelar Rakernas V pada Jumat 24 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaPenuh emosional, Megawati menegaskan saat ini dirinya menjadi provokator.
Baca SelengkapnyaMegawati mengatakan, aparat penegak hukum saat ini dipakai untuk mengintimidasi lawan politik.
Baca SelengkapnyaMegawati pun menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 136/PUU-XXII Tahun 2024 melalui Revisi Pasal 188 Undang-Undang No. 1 Tahun 2018.
Baca SelengkapnyaKetum PDIP Megawati bebrapi-api saat pidato menyinggung soal penguasa saat ini.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta seluruh masyarakat ikut mengawal jalannya Pemilu 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya