Menag Fachrul Razi Harap Tak Ada Lagi Larangan Kebebasan Beribadah di Daerah
Merdeka.com - Menteri Agama Fachrul Razi meminta kepala daerah tak lagi melarang warga beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dia mengatakan, masyarakat mempunyai hak kebebasan beribadah dijamin konstitusi.
"Enggak boleh lah. Meski alasannya apa, alasannya kesepakatan, kesepakatan itu kan seolah lex specialis. Ndak boleh, amanat konstitusi enggak boleh ada lagi lex specialisnya," kata Fachrul di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (26/12).
Menurut dia, UUD 1945 menjamin semua warga negara memeluk agama dan melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Fachrul menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sependapat dengan hal itu.
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
-
Apa yang diatur dalam Pasal 7 UUD 1945? Pasal ini mengalami beberapa perubahan sejak pertama kali ditetapkan pada tahun 1945. Perubahan-perubahan ini mencerminkan dinamika politik dan aspirasi rakyat Indonesia dalam menentukan siapa yang berhak memimpin negara ini.
-
Siapa yang mengklaim telah menyatu dengan Jokowi? Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan dirinya sudah menyatu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Jokowi mampu menyatukan lawan menjadi kawan.
-
Apa peran negara dalam membangun kemaslahatan umat menurut MUI? Dalam forum tersebut, KH Marsudi Syuhud menyebut bahwa negara melalui berbagai aturan yang dibuatnya berperan dalam membangun kemaslahatan umat.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
Fachrul menuturkan tak boleh membuat keputusan yang bertentangan dengan konstitusi, sekalipun itu keputusan bersama di tingkat daerah. Dia pun meminta kepala daerah dan masyarakat memahami amanat konstitusi dan tidak boleh lagi dibuat lex specialisnya.
"Terkait semua pihak, khususnya kanwil agama dan semua pejabat daerah harus sepakat sama-sama tegas namanya amanat konstitusi itu enggak ada lain dilaksanakan dengan sebai-baiknya," jelas dia.
Larangan Natal di Dharmasraya dan Sijunjung
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, dugaan adanya larangan Natal bersama di Dharmasraya dan Sijunjung, Sumatera Barat, hanya ramai di media sosial saja. Namun, nyatanya berlangsung aman.
"Alhamdulillah sekarang ya sampe saat ini ya, secara umum situasinya baik, apa yang disebut diskriminasi di berbagai daerah itu hanya ramai di media sosial. Seperti Sumatera Barat itu kan medsos aja yang rame," kata Mahfud ditemui di Jalan Widya Chadra V Jakarta Selatan, Rabu (25/12).
Untuk itu, dia meminta agar tak ada lagi kontroversi dalam perayaan Natal 2019 ini. Mahfud mengingatkan agar seluruh warga Indonesia tak saling mengganggu dan menghormati umat beragama.
Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi itu juga meminta agar semua pihak menghentikan polemik larangan menyampaikan ucapan Selamat Natal kepada umat Kristiani. Dalam kesempatan ini, Mahfud sekaligus menyampaikan ucapan Selamat Hari Natal kepada warga Indonesia yang merayakannya.
"Tidak usah saling mengganggu, saling menghormati. Enggak usah mengungkapkan 'mengucapkan Natal itu enggak boleh'," jelas dia.
"Maka melalui Anda semua, mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara saya yang beragama nasrani dan mudah-mudahan Tuhan selalu memberkati kita," sambung Mahfud.
Reporter: Lizsa Egeham
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar berharap melalui jaminan dan kehadiran pemerintah, masyarakat Indonesia bisa selalu rukun, damai.
Baca SelengkapnyaDengan adanya aturan baru, Yaqut meyakini tak ada lagi kesulitan untuk membangun rumah ibadah.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMa'ruf meminta semua pemangku kepentingan untuk konsisten mengembangkan moderasi beragama.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu
Baca SelengkapnyaIstana meluruskan ucapan Presiden Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaFachrul Razi mendadak jadi sorotan usai mengaku dicopot Jokowi karena menolak membubarkan FPI.
Baca SelengkapnyaSalam lintas agama merupakan salah satu upaya berkesinambungan merawat kemajemukan dimiliki Indonesia.
Baca SelengkapnyaPakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyoroti penyataan Jokowi soal Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaBegitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi secara terbuka menegaskan bahwa seorang kepala negara boleh memihak dan berkampanye di Pilpres.
Baca Selengkapnya