Follow
Menagih janji Jokowi ungkap dalang pembunuhan Munir
Merdeka.com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menagih janji pemerintah untuk mengungkap dalang atau aktor utama di balik pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Munir. Hal ini menjelang 14 tahun meninggalnya Munir pada 7 September mendatang.
Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS, Putri Kanesia mengatakan bahwa baik pemerintah SBY hingga Presiden Jokowi selalu berjanji akan menyelesaikan kasus tersebut. Namun, hingga kini dalang pembunuhan Munir belum juga terungkap.
"Kalau kami tentunya tetap sama soal bagaimana janji pemerintah terkait pengungkapan kasus Munir. Ketika presiden berganti juga bikin statement tentang kasus Munir, tapi belum ada follow up nya seperti apa," ujar Putri di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Rabu (29/8).
-
Siapa yang membantu Munir dalam proses deradikalisasi? 'Di sana saya mendapatkan pembinaan yang komprehensif, mencakup aspek keagamaan, wawasan kebangsaan, dan psikologi, serta melibatkan banyak pihak dari akademisi berpengalaman hingga tokoh masyarakat.'
-
Bagaimana Komnas HAM mengungkap pelaku? 'Ada penggalian fakta tentang peran-peran Pollycarpus atau peran-peran orang lain yang ada di tempat kejadian perkara atau yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan Munir atau yang menjadi alasan TPF ketika itu untuk melakukan prarekonstruksi, melacak percakapan nomor telepon dan lain-lain lah,' kata Usman di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (15/3).
-
Siapa korban pembunuhan? Pelaku ditangkap oleh tim gabungan Resmob Polrestabes Semarang dan Jatanras Polda Jateng di hari yang sama dengan kejadian yaitu Senin (24/7). “Jadi kejadian jam 03.00 wib. Pelaku kami tangkap dalam pelariannya di Solo Jateng pukul 06.00 Wib.“
-
Kapan buronan ditangkap? Direktur Reskrimum Polda Jambi Komisaris Besar Polisi Andri Ananta di Jambi, Jumat, mengatakan tim Resmob Jatanras Polda Jambi menangkap DPO berinisial ARS (20) itu di Jakarta pada Kamis (28/3) malam.
-
Siapa yang diperiksa Komnas HAM? Komnas HAM memeriksa mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Munir, Usman Hamid untuk menyelidiki kasus pembunuhan Munir yang terjadi 20 tahun lalu.
-
Siapa yang disurati Komnas HAM? Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kembali melakukan penyelidikan terkait dengan kasus tewasnya Vina dan kekasihnya, Eky di Cirebon.
Selain KontraS, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga meminta pemerintah menuntaskan kasus pembunuhan Munir. Presiden Jokowi diminta tegas dalam menyelesaikan kasus ini.
"Seharusnya (Presiden Jokowi) itu bukan sekadar kehendak dalam lisan tapi juga tegas dalam tindakan. Buktikan komitmennya mengungkap kasusnya," ucap Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur di lokasi.
Menurut dia, Jokowi dapat memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk mengusut nama-nama yang ada di persidangan, salah satunya mantan Deputi V BIN Muchdi PR. Hal ini untuk memastikan keterlibatannya dalam pembunuhan pendekar HAM Munir tersebut.
"Pak Jokowi punya wewenang itu dan menurut saya jadi (Presiden Jokowi) jangan bersembunyi di balik keterbatasan," tandasnya.
Reporter: Lizsa EgehamSumber: Liputan6.com
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Komnas HAM tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Munir.
Baca Selengkapnya
Komnas HAM Perika Mantan Anggota TPF Pembunuhan Munir, Apa yang Digali?
Baca Selengkapnya
Motif pembunuhan terhadap Panji masih didalami polisi.
Baca Selengkapnya
Adik Wiji Thukul mengaku kecewa dengan masa kepemimpinan Jokowi.
Baca Selengkapnya
Dalam konteks HAM, yang menjadi pijakan dijelaskannya yakni yang pertama memori kolektif korban dan kedua adanya kesamaan kronologis peristiwa.
Baca Selengkapnya
Arief tercatat 36 tahun berkarier di institusi Bhayangkara.
Baca Selengkapnya
Setahun lalu, 1 Oktober 2022 peristiwa berdarah yang menewaskan ratusan orang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Hingga kini, korban belum dapat keadilan.
Baca Selengkapnya
Atas vonis itu, Majelis Hakim PN Garut memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan
Baca Selengkapnya
Kapolri Listyo telah menerjunkan Propam Polri dan Irwasum untuk mendalami sekaligus mengawasi kasus tersebut
Baca Selengkapnya
Pelaku narkoba tetap memiliki hak asasi manusia (HAM) yang harus dijaga.
Baca Selengkapnya
"Karena Komnas HAM menemukan ada RS yang tidak siap menangani korban."
Baca Selengkapnya
Aktivis kembali menggelar Aksi Kamisan di seberang Istana untuk menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Baca Selengkapnya