Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mendagri Bisa Tolak Keinginan Bupati Indramayu Mengundurkan Diri

Mendagri Bisa Tolak Keinginan Bupati Indramayu Mengundurkan Diri bupati indramayu anna sophana. ©2018 indramayumaju.blogspot.com

Merdeka.com - Bupati Indramayu, Anna Sophana, bersikukuh mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan Anna sempat dipertanyakan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Pengamat otonomi daerah yang juga guru besar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan, menilai seharusnya Menteri Tjahjo bisa menolak mengundurkan diri Anna jika tak sepakat dengan keputusan Anna.

"Jadi imbauan saya, Mendagri tolak aja. DPRD juga tolak aja baiknya. Itu juga jadi pelajaran bagi politisi yang lain, kalau ini dikabulkan, itu saya khawatir jadi preseden buruk," kata Djohermansyah di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (15/11).

Orang lain juga bertanya?

Djohan mengatakan, para kepala daerah seharusnya sadar dengan jabatannya karena sudah disumpah untuk mengutamakan kepentingan negara. Hal tersebut, kata dia, tertera pada UU Pilkada dan UU Pemda.

"Bahwa Anda punya hak untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Hak-nya, tapi bayangkan, ada hak rakyat juga. Hak rakyat itu keluarkan uang berapa untuk dia jadi bupati. Itu dana dari APBD. Dana yang kalau dia nggak begitu kan bisa dipakai untuk kepentingan pendidikan, kesehatan. Jadi artinya juga, bisa saja, kalau saya sih itu hak, tapi negara juga punya hak untuk menolaknya," papar Djohan.

"Anda kan mengingkari sumpah jabatan. Tolong dibaca lagi sumpah jabatan 'utamakan kepentingan bangsa dan negara, daerah daripada kepentingan pribadi dan golongan'," tegas Djohan.

Sebelumnya Anna menyampaikan, setelah dirinya dua tahun menjabat sebagai Bupati Indramayu di periode kedua, sang Ibu meninggal dunia karena sakit yang dialaminya. Hal itu memberi bekas yang mendalam.

"Ini meninggalkan penyesalan berkepanjangan. Banyak keinginan Beliau. Kemudian bapak juga sakit. Setelah ibu meninggal, kayak ada yang hilang. Semangat hilang. Ditambah lagi sekarang bapak sendiri dan sangat membutuhkan perhatian dari saya, sehingga kami berunding dengan keluarga dan kami putuskan untuk saya mundur," kata Anna.

Keputusannya mundur dari jabatan Bupati Indramayu juga dipicu rasa khawatir tidak punya banyak waktu untuk sang ayah. Terlebih, ketika ibunya meninggal pun dia tidak berada di rumah.

"Saya takut kehilangan bapak seperti halnya ibu meninggal," Anna menandaskan.

Anna menjadi Bupati Indramayu sejak 2010 dan terpilih kembali pada 2015. Namun, pada Selasa, 30 Oktober 2018, Anna mengirimkan dua surat untuk DPRD Indramayu dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Dalam suratnya, Anna menjelaskan dirinya mundur karena ingin fokus berbakti kepada keluarga. Pengunduran diri Anna juga sudah disetujui DPRD Indramayu.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kemendagri: PJ Kepala Daerah Maju Pilkada Harus Mengundurkan Diri
Kemendagri: PJ Kepala Daerah Maju Pilkada Harus Mengundurkan Diri

PJ Gubernur harus mengajukan undur diri dari jabatannya terhitung 40 hari sebelum pendaftaran dimulai

Baca Selengkapnya
Dewan Guru Besar UI Desak DPR Hentikan Revisi UU Pilkada
Dewan Guru Besar UI Desak DPR Hentikan Revisi UU Pilkada

Dewan Guru Besar UI menilai revisi UU Pilkada dapat menimbulkan sengketa antarlembaga tinggi, seperti MK versus DPR, yang akan merusak kehidupan bernegara.

Baca Selengkapnya
Kabar Mahfud Mundur dari Kabinet, Hasto: Kepentingan Negara di Atas Segalanya
Kabar Mahfud Mundur dari Kabinet, Hasto: Kepentingan Negara di Atas Segalanya

Megawati berpesan agar para kader PDIP yang berada di kabinet untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Baca Selengkapnya
Profil Deretan Kepala Daerah yang Mundur Demi jadi Caleg di Pemilu 2024
Profil Deretan Kepala Daerah yang Mundur Demi jadi Caleg di Pemilu 2024

Kepala daerah rela mundur demi maju sebagai caleg di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Deretan Kepala Daerah 'Resign' Demi Nyaleg di Pemilu 2024
Deretan Kepala Daerah 'Resign' Demi Nyaleg di Pemilu 2024

Kepala daerah berbondong-bondong mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Anies Soal Menteri hingga Wali Kota Ikut Pilpres Tak Perlu Mundur: Ikuti Aturannya Saja
Anies Soal Menteri hingga Wali Kota Ikut Pilpres Tak Perlu Mundur: Ikuti Aturannya Saja

Respons Anies soal menteri dan kepala daerah yang ikut Pilpres 2024 tidak perlu mundur dari jabatannya

Baca Selengkapnya
Ombudsman Minta Pejabat Mundur untuk Maju Pilkada Diawasi
Ombudsman Minta Pejabat Mundur untuk Maju Pilkada Diawasi

Hingga saat ini terdapat 34 Pj kepala daerah yang mengundurkan diri untuk maju pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras! Hasto Ultimatum Bobby Mundur dari PDIP, Singgung Pemimpin Tak Berprestasi
VIDEO: Keras! Hasto Ultimatum Bobby Mundur dari PDIP, Singgung Pemimpin Tak Berprestasi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan partainya mempersilakan Wali Kota Medan, Bobby Nasution untuk mundur

Baca Selengkapnya
VIDEO: Cawapres Muhaimin Tolak Keras Usul Gubernur Dipilih Presiden
VIDEO: Cawapres Muhaimin Tolak Keras Usul Gubernur Dipilih Presiden "Itu Bahaya"

Cawapres Muhaimin Iskandar tegas menolak usulan DPR soal Gubernur DKI dipilih oleh presiden.

Baca Selengkapnya
Mendagri Soal Pj Ikut Pilkada 2024: Lebih Baik Mengundurkan Diri, Dibanding Saya Berhentikan
Mendagri Soal Pj Ikut Pilkada 2024: Lebih Baik Mengundurkan Diri, Dibanding Saya Berhentikan

Tito menyebut, jika tak mundur maka dirinya akan mencopot dengan tidak hormat.

Baca Selengkapnya
RUU DKJ Gubernur Jakarta Dipilih Presiden, Hasto PDIP: Kepala Daerah Harus Dipilih Rakyat
RUU DKJ Gubernur Jakarta Dipilih Presiden, Hasto PDIP: Kepala Daerah Harus Dipilih Rakyat

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai seharus gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih oleh rakyat, usai tak menjadi ibu kota

Baca Selengkapnya
NasDem Soal RUU DKJ Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Obrak-abrik dan Nodai Konstitusi, Tanda Otoritarianisme
NasDem Soal RUU DKJ Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Obrak-abrik dan Nodai Konstitusi, Tanda Otoritarianisme

NasDem mewanti-wanti perlahan demokrasi tergerus oleh kesesatan pikir dalam mengelola negara.

Baca Selengkapnya