Mendagri hapus namanya di DPT Pilkada Jateng di depan ketua Bawaslu
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, sempat menyambangi TPS 10 Citarum, Mlatiharjo, Semarang, Jawa Tengah. Di TPS itulah namanya masih terdaftar dalam DPT, meski sudah bertahun-tahun memiliki KTP Jakarta.
Dia yang hadir bersama Ketua Bawaslu Abhan, sempat melihat namanya yang tertera di DPT. Dia pun langsung meminta dihapuskan dan tak menggunakannya.
"Tadi disaksikan Ketua Bawaslu, mulai hari ini saya hapuskan," ucap Tjahjo di lokasi, Rabu (27/6).
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Kenapa PDIP belum memutuskan calon untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Apa yang ditemukan di TKP? Bukannya membawa korban ke Rumah Sakit, pelaku malah meninggalkannya di ruko TKP ditemukan jasad RN tewas bersimbah darah.
-
Apa itu DPT Pemilu? DPT Pemilu adalah singkatan dari Daftar Pemilih Tetap.
-
Apa yang diceritakan Hadi Tjahjanto? Hadi juga memberikan imbauan agar para orang tua membantu mempersiapkan anak dengan baik. Ia juga mengimbau untuk tidak memberikan handphone dengan mudahnya kepada anak. Takutnya, kalau sudah terbiasa sejak kecil nantinya saat dewasa bisa mencoba bermain judi online. Mengingat judi online belakangan semakin marak terjadi di masyarakat.
Meski namanya masih masuk dalam DPT, dia enggan menyebut kualitas pemilu 2018 dipertanyakan atau tak berjalan baik.
"Enggak, ternyata hanya nama lalu, sudah dihapus," ungkap politisi PDIP ini.
Sementara itu, Abhan menyebut masih adanya DPT ganda, akan disampaikan ke KPU, terlebih untuk pemilu 2019.
"Nanti akan disampaikan ke KPU, ini kan untuk daftar pemilih di pemilu 2019 harus valid. Saya kira contohnya kayak gini harus diverifikasi oleh KPU, nanti DPT-nya gimana. Untuk hari ini C-6 Pak Menteri sudah ditarik TPS, jadi tak disalahgunakan. Urusan Pak Tjahjo sudah clear, dia menggunkana hak pilih di jakarta," tutur Abhan.
Meski ditemukan ada DPT ganda atas nama Tjahjo, dia menyebutkan sampai saat ini belum ditemukan atau adanya laporan yang masuk di daerah lain.
"Belum (ada laporan dari daerah lain). Ya saya lihat nanti kalau ada, tapi sementara ini, kalau sementara, orang tak tercatat di DPT ya banyak, untuk Pilkada."
Abhan pun meminta warga juga berperan aktif. Terutama untuk mengurus KTP Elektronik. Dimana, salah satu syarat nanti di Pemilu 2019 untuk menggunakan hak suara adalah memilih KTP Elektronik.
"Iya (harus berperan aktif). Saya kira penyelesaian program KTP Elektronik harus segera diselesaikan. Karena pemerintah kan sudah menyampaikan 2018 ini kan terakhir harus selesai, 2019 nanti enggak ada suket, semua berbasis KTP Elektronik."
Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber : Liputan6.com
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP menerima lima pendaftaran bakal Cagub dan Cawagub Jateng
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud menemukan indikasi kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024 berupa penggelembungan suara.
Baca SelengkapnyaHeru mengklaim sudah menghubungi Kadis Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin tiga hari lalu dan menyimpulkan tidak terjadi kebocoran data KTP warga.
Baca SelengkapnyaGubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku tidak tahu sejumlah ASN Pemprov dan penjabat (Pj) kepala daerah mengikuti konsolidasi DPD PDIP di Semarang.
Baca Selengkapnya10 gubernur akan mengakhiri masa jabatannya di Bulan September
Baca SelengkapnyaGanjar menilai dugaan kecurangan pemilu yang disampaikan TKN Prabowo-Gibran salah alamat.
Baca SelengkapnyaNIK dua putra Anies Baswedan sebelumnya diduga dicatut seolah-olah mendukung calon independen gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaMasyarakat bisa melihat kinerja Pj kepala daerah yang terpilih di daerah masing-masing.
Baca SelengkapnyaTim hukum Andika-Hendi mendapat informasi akan ada pertemuan sejumlah kepala desa di Pemalang untuk diarahkan memilih paslon tertentu di Pilkada Jateng.
Baca SelengkapnyaStatus laporan di Gakkumdu terkait kasus tersebut tercatat sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana.
Baca SelengkapnyaAtas permasalahan itu, PDIP Jateng meminta maaf, sebab undangan tersebut diberikan mendadak.
Baca SelengkapnyaJohn menilai alasan ini mengada-ada sebab dalam laporan itu pihaknya sudah membawa bukti yang sangat kuat salah satunya berupa video.
Baca Selengkapnya