Mendagri Ingatkan Gubernur Riau Hindari Area Rawan Korupsi Saat Susun Anggaran
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, meminta Gubernur Riau dan Wagub Edy Natar Nasution berhati-hati merencanakan anggaran pemerintah daerah. Syamsuar dan Edy Natar diingatkan memahami area rawan korupsi.
Hal tersebut disampaikan Tjahjo mengingat sudah tiga kali Gubernur Riau terkena kasus korupsi dan menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Pahami area rawan korupsi di dalam konteks perencanaan anggaran, tiga gubernur (sudah ditangkap KPK) lho. Itu semua (tiga gubernur ditangkap) terkait masalah perencanaan program anggaran, saya kita ini yang hati-hati," kata Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (20/2).
-
Kenapa Dewas KPK sidang etik mantan Kamtib dan Karutan? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar sidang etik buntut dari kasus pungli di rumah tahanan (Rutan) KPK.
-
Siapa yang meminta kolaborasi KPK-Polri? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Mengapa KPK memeriksa Bupati Sidoarjo? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
Dia mengatakan, Syamsuar dan Edy harus berdiskusi dengan Pimpinan KPK terkait Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (Renaksi Korsugap). Tjahjo tak ingin lagi ada kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.
"Ini agar langkah-langkah yang dikerjakan oleh gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan mekanisme dan aturan hukum. Pokoknya silakan jalan sesuai dengan disekresi yang ada. Tetapi harus sesuai mekanisme dan hukum yg berlaku," jelasnya.
Tjahjo yakin Syamsuar dan Edy dapat menjalani tugasnya dengan baik. Menurut dia, pengalaman Syamsuar menjadi Bupati Siak dapat memperkuat birokrasi di Riau.
"Yang penting dia menata tata kelola dan struktur birokrasi yang ada di Riau untuk diperkuat. Sehingga fungsi pembinaan dan pengawasan melekat pada gubernur dan wagub sebagai wakil pemerintah pusat," paparnya.
Adapin tiga Gubernur Riau yang ditahan KPK, antara lain Saleh Djasit, Rusli Zainal hingga Annas Maamun. Saleh Djasit terjerat kasus pengadaan Mobil Kebakaran di era Mendagri Hari Sabarno.
Sementara itu, Rusli Zainal dan Annas Maamun terjerat kasus suap dan korupsi pemberian izin sektor Kehutanan di Riau.
Reporter: Lisza Egeham
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tiga orang Pimpinan KPK bertukar pikiran dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di kantor Menko di kawasan Kuningan, Jakarta.
Baca SelengkapnyaAdanya potensi kebocoran anggaran negara itu disebabkan kurangnya pemahaman para pejabat yang baru.
Baca SelengkapnyaTiga Bupati Sidoarjo Berturut-Turut Terjerat Korupsi, Ini Reaksi KPK
Baca SelengkapnyaUntuk diketahui dugaan korupsi di PT SPR Langgak mencapai Rp40 miliar.
Baca SelengkapnyaPeringatan itu disampaikan Burhanuddin dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di SICC, Bogor, Kamis (7/11).
Baca SelengkapnyaPemeriksaan Syamsuar dilakukan di Markas Polda Riau, Jalan Pattimura, Pekanbaru.
Baca SelengkapnyaKPK bakal mengundang tiga calon presiden (capres) 2024 yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo untuk memaparkan visi misi.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca SelengkapnyaWakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta kepada seluruh kepala daerah, untuk melakukan penghematan anggaran.
Baca SelengkapnyaGanjar turut mengutarakan keingiannya untuk melakukan revisi regulasi terkait KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaAgus Fatoni menyoroti pencegahan korupsi dalam rangka meningkatkan motivasi dan penilaian yang dilakukan KPK melalui program Diseminasi MCP.
Baca Selengkapnya