Follow
Mendagri: Kolom agama di KTP tak mungkin dihapus
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan kolom agama dalam KTP tidak mungkin dihapus. Ini karena pencantuman kolom agama merupakan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-undang (UU).
"Kalau dihapuskan enggak mungkin. Saya harus berpegang yang enam itu wajib masuk," ujar Tjahjo di kantornya, Jakarta, Jumat (7/11).
Tjahjo mengatakan kolom agama hanya akan dikosongkan. Itu pun hanya berlaku bagi warga negara yang memeluk kepercayaan di luar enam agama diakui negara yaitu Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
-
Bagaimana Kemenag mengumumkan pembentukan Departemen Agama? Pada 3 Januari 1946, Presiden Soekarno memutuskan untuk mengadakan Departemen Agama, setelah mempertimbangkan usulan Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (KNIP). Pengumuman tersebut disiarkan pemerintih melalui siaran Radio Republik Indonesia.
-
Bagaimana Kemenkeu RI dibentuk? Bermula dari Departement of Financien Departemen ini dibentuk di masa pemerintahan Hindia Belanda, dengan alasan keadaan ekonomi yang memprihatinkan kala itu.
-
Bagaimana lembaga agama berfungsi? Lembaga agama adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting atau secara formal, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Dengan kata lain Lembaga adalah proses yang terstruktur (tersusun) untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu.
-
Apa arti Kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka adalah aturan atau rencana pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Dalam kurikulum ini, pendidik diberikan keleluasaan untuk memberikan konten pembelajaran yang beragam agar lebih optimal dalam penyampaiannya.
-
Mengapa lembaga agama penting? Lembaga agama memiliki peran krusial sebagai pusat pengajaran nilai-nilai etika dan moral. Lembaga agama adalah organisasi yang berperan penting dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat. Secara umum, lembaga ini didedikasikan untuk merawat, mengajarkan, dan menjalankan praktik-praktik keagamaan, yang dapat mencakup gereja, masjid, kuil, biara, dan bentuk organisasi keagamaan lainnya.
-
Apa yang Kemendag pastikan keberadaannya? Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga menekankan, pemerintah terus memastikan keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas perdagangan.Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir.
"Agama kayak saya (anut), Islam, harus masuk. Tetapi kami harus berpikir yang di luar enam agama itu," ungkap Tjahjo.
Selanjutnya, Tjahjo menerangkan pengosongan ini bukan dimaksudkan untuk tidak mengakui adanya agama. Menurut dia, meski Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler.
"Negara ini bukan negara sekuler karena ada Kemenag yang mengatur dan ada tokoh-tokoh agama yang mengeluarkan fatwa yang mana yang dilarang sesuai aqidah dan sebagainya," ungkap dia.
Meski demikian, Tjahjo mengaku masih perlu berkonsultasi dengan para tokoh agama. Hal ini lantaran pengosongan kolom agama juga masih menjadi perdebatan.
"Saya kira belum ada persepsi yang sama. Saya harus menunggu fatwa agama," ungkap dia. (mdk/has)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Jadi nggak boleh merasa kecil, sama-sama punya saham kok, yang beda kan devidennya saja, nah pembagiannya itu dibuat harus proporsional," kata Menag Yaqut.
Baca Selengkapnya
"Kita ingin memberikan kemudahan. Masak enggak boleh memberikan kemudahan kepada semua warga negara?" kata Yaqut
Baca Selengkapnya
“Ini gagasan out of the box namun sangat rasional karena sejatinya Kemenag adalah kementerian untuk semua agama," kata Tholabi
Baca Selengkapnya
UU Adminduk itu digugat Raymond Kamil selaku pemohon I dan Indra Syahputra selaku pemohon II.
Baca Selengkapnya
Lebih dari 4.000 penghayat kepercayaan belum ganti kolom agama di KTP.
Baca Selengkapnya
Polemik pernikahan beda agama tengah menjadi isu hangat belakangan ini di Indonesia. Menanggapi hal itu, Iptu Benny memberikan mencerahan soal pernikahan beda a
Baca Selengkapnya
Ketua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf, menegaskan meski IKN telah menjadi undang-undang tetap sah apabila diubah
Baca Selengkapnya
Yaqut Cholil Qoumas mengatakan KUA akan menjadi tempat pencatatan pernikahan bagi umat muslim dan non-muslim
Baca Selengkapnya
Menag mengingatkan, bangsa Indonesia dibangun oleh berbagai macam ras, suku, budaya, hingga agama.
Baca Selengkapnya
Ganjar berharap melalui jaminan dan kehadiran pemerintah, masyarakat Indonesia bisa selalu rukun, damai.
Baca Selengkapnya
Agama harus mejadi perekat, maka tempat ibadah bukan menjadi tempat pemecah belah.
Baca Selengkapnya
Chico menegaskan, posisi dari Mahkamah Konstitusi (MK) adalah mengoreksi dari undang-undang yang dihasilkan DPR.
Baca Selengkapnya