Mendes Bantah soal Desa Fiktif, Mensesneg Bilang 'Biarkan Mendagri Bekerja'
Merdeka.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno angkat bicara soal bantahan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar soal keberadaan desa fiktif. Pratikno meminta semua pihak untuk menunggu hasil pengusutan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
"Iya biarkan dulu lah Pak Mendagri bekerja," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (8/11/2019).
Menurut dia, Tito sudah memerintahkan tim untuk mengusut keberadaan desa fiktif yang menerima kucuran dana desa dari pemerintah. Untuk itu, Pratikno meminta semua pihak menunggu hasil penelusuran tersebut.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Bagaimana Prabowo menanggapi? 'Itu hak politik,' kata Prabowo usai menghadiri acara bertajuk 'Trimegah Political and Economic Outlook 2024' di Grand Ballroom, The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Rabu (31/1).
-
Siapa yang membuat pernyataan tentang Indonesia? Tidak ada pembahasan terkait PM Singapura sebut Indonesia sebagai negara yang tidak akan maju karena gila agama.
-
Mengapa DPR mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Apa yang dikatakan Hasto? “Sekali merah tetap merah, “ tegas Hasto.
-
Siapa yang hadir dalam diskusi Jelang Pilkada 2024 di Kulon Progo? Acara itu dihadiri pula oleh Komisioner KPU Kulon Progo Hidayatut Toyyibah.
"Pak Tito sudah memberikan pernyataan bahwa sudah memerintahkan tim untuk melihat di lapangan," jelas dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan menindaklanjuti temuan desa fiktif yang belakangan telah menerima anggaran dana desa dari pemerintah. Dia pun mengaku baru mendengar adanya desa-desa tak berpenghuni tersebut setelah pembentukan Kabinet Indonesia Maju.
Sebagai tindak lanjut, pihaknya bersama dengan Kementerian Dalam Negeri akan menyambangi temuan desa-desa tersebut. Sebab, kehadiran desa fiktif itu membuat dana transfer ke daerah yang dilakukan pemerintah pusat selama ini menjadi tidak tepat sasaran.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar membantah mengenai desa fiktif demi mendapatkan kucuran dana desa. Dia menyebut, hal itu telah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Sudah kita laporkan," kata Abdul Halim di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (8/11/2019).
Abdul Halim menekankan, pihaknya telah menelusuri informasi desa fiktif. Berdasarkan temuan di lapangan belum ada desa fiktif.
"Sejauh ini belum ada," tegas dia.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pratikno membantah Jokowi akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.
Baca SelengkapnyaAbdul Halim menekankan perangkat desa dan kepala desa harus netral dalam Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPratikno menjelaskan, suasana dalam kabinet Jokowi tetap harmonis.
Baca SelengkapnyaDeddy mengatakan seharusnya presiden tak boleh melakukan cawe-cawe
Baca SelengkapnyaBudiman mengaku akan menerima tawaran menjadi menteri. Apabila tidak ada orang yang lebih baik dari dirinya untuk mengisi jabatan tersebut.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut desa menjadi benteng dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Baca SelengkapnyaPendiri lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensat) menegaskan, perangkat desa harus netral.
Baca SelengkapnyaDeklarasi dukungan itu disebut-sebut terjadi saat acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/11).
Baca SelengkapnyaSaid Didu beralasan dirinya tidak bermusuhan dengan Apdesi.
Baca SelengkapnyaMantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak mediasi yang diinisasi pimpinan pusat Asosiasi Pemerintah Desa Serluruh Indonesia (Apdesi)
Baca SelengkapnyaKubu Ganjar membuka Posko agar para pihak yang menerima intimidasi berani melaporkannya.
Baca SelengkapnyaSaid dilaporkan Maskota HJS, ketua Apdesi Kabupaten Tangerang yang juga Kades Blimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.
Baca Selengkapnya