Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mendikbud Muhadjir sebut kesenjangan guru bukan hanya soal upah

Mendikbud Muhadjir sebut kesenjangan guru bukan hanya soal upah Mendikbud Muhadjir Effendy upacara di Hari Peringatan Guru Nasional. ©2016 Merdeka.com/Anisyah al Faqir

Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengakui adanya kesenjangan pada guru yang ada di Indonesia. Kesenjangan tersebut bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga kesenjangan peran guru. Padahal pemerintah telah memberikan berbagai tunjangan kepada guru.

"Sebetulnya yang tidak merata bukan hanya pendapatan tetapi juga ada kesenjangan peran guru yang satu dengan yang lain dibanding dengan penerimaan tunjangan-tunjangan yang diterima," kata Muhadjir di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Jumat (25/11).

Sementara itu terkait upah yang didapat para guru di seluruh wilayah Tanah Air, kata dia, bukan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pasalnya terkait upah minimum yang diterima para guru menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kota/Kabupaten di masing-masing wilayah.

"Kebijaksanaannya diserahkan kepada masing-masing daerah terutama kabupaten/kota karena memang yang mengangkat guru-guru itu bukan pemerintah pusat tetapi daerah bahkan kepala sekolah," jelas Muhadjir.

Hal inilah yang menurutnya menjadi faktor utama kesenjangan upah guru di setiap daerah berbeda.

"Itulah problemnya yang terjadi, terutama di guru-guru yang ada di daerah yang diangkat oleh sekolah setempat. Sehingga kita kurang berada di dalam kendali kita," ucap Muhadjir.

Lanjut Muhadjir, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah merencanakan akan mengangkat lebih dari 6000 guru dari berbagai daerah dari desa, daerah perbatasan dan pelosok pada tahun 2017.

"Tahun depan kita akan angkat 6000 lebih guru di wilayah daerah, terluar dan terpencil," kata Muhadjir.

Ditambahkannya, kepada guru honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi, pihaknya akan mempertimbangkan terkait statusnya. Sebab penilaian kebijakan pengangkatan guru sebagai PNS tak hanya secara objektivitas.

"Terkait yang sudah mengabdi cukup lama akan kita berikan kebijakan karena pengalaman mereka itu juga merupakan kredit poin dari profesional. Jadi tidak murni dari penilaian objektif mislanya dalam UKG. Jadi nanti guru senior akan kita kompensir pengalamannya itu dengan sistem penilaian kita sekarang sudah dilakukan," tutupnya.

(mdk/sho)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Muhadjir Tegaskan Alokasi Dana Pendidikan Bukan Untuk Kedinasan
Muhadjir Tegaskan Alokasi Dana Pendidikan Bukan Untuk Kedinasan

Muhadjir Effendy mengingatkan alokasi anggaran pendidikan bukanlah untuk sekolah kedinasan

Baca Selengkapnya
Muhadjir Nilai Tak Ada Urgensi Ubah Permendikbud Terkait UKT: Pimpinan PTN Harus Jadi Pencari Biaya
Muhadjir Nilai Tak Ada Urgensi Ubah Permendikbud Terkait UKT: Pimpinan PTN Harus Jadi Pencari Biaya

Muhadjir menilai tidak ada urgensi untuk mengubah Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 menyusul penolakan kenaikan UKT.

Baca Selengkapnya
Pramono Anung Janjikan Gaji UMP untuk Guru Ngaji di Jakarta
Pramono Anung Janjikan Gaji UMP untuk Guru Ngaji di Jakarta

Dikatakan oleh Pramono bahwa selama ini para guru honorer termasuk guru PAUD, guru ngaji dan sebagainya mendapatkan tunjangan maksimum.

Baca Selengkapnya
Segini Rata-Rata Gaji Guru di Dunia, Indonesia Ternyata Paling Kecil
Segini Rata-Rata Gaji Guru di Dunia, Indonesia Ternyata Paling Kecil

Luxembourg menjadi negara yang memberi gaji guru tertinggi di dunia, mencapai Rp1 miliar per tahun.

Baca Selengkapnya
Kebijakan Pembersihan Guru Honoror Ganggu Sistem Pembelajaran di Sekolah
Kebijakan Pembersihan Guru Honoror Ganggu Sistem Pembelajaran di Sekolah

Dia juga menyoroti potensi tumpang tindih antara kebijakan daerah dan kebijakan pusat.

Baca Selengkapnya
Mendikdasmen Abdul Mu’ti Bakal Evaluasi Penempatan Guru PPPK
Mendikdasmen Abdul Mu’ti Bakal Evaluasi Penempatan Guru PPPK

Keputusan evaluasi itu diambil setelah beberapa minggu belakangan, Abdul Mu'ti beraudiensi ke beberapa organisasi yang menyelenggarakan pendidikan.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Kumpulkan 2.000 Kepala Sekolah Usai Guru Honorer Dipecat Akibat Kebijakan 'Cleansing'
Heru Budi Kumpulkan 2.000 Kepala Sekolah Usai Guru Honorer Dipecat Akibat Kebijakan 'Cleansing'

Sebagai informasi ada 107 guru honorer terdampak cleansing atau pemberhentian sebagai tenaga pendidik

Baca Selengkapnya
Mendikdasmen Janji Naikkan Gaji Guru ASN: Non-ASN Juga, Untuk Nominalnya Tunggu Saja
Mendikdasmen Janji Naikkan Gaji Guru ASN: Non-ASN Juga, Untuk Nominalnya Tunggu Saja

Kenaikan gaji ini disebutkan Abul sebagai langkah dalam mensejahterakan guru selaku tenaga pendidik tanah air.

Baca Selengkapnya
Bincang Bareng Influencer di Maluku, Kaesang Bahas Profesi Guru Pahlawan Tanpa Tanda Jasa
Bincang Bareng Influencer di Maluku, Kaesang Bahas Profesi Guru Pahlawan Tanpa Tanda Jasa

Guru memiliki andil besar dalam mencetak anak-anak yang berkualitas dan memiliki daya saing.

Baca Selengkapnya
Soroti Marketplace ala Kemendikbudristek, PAN Nilai Nasib Guru Honorer Bisa Terkatung-katung
Soroti Marketplace ala Kemendikbudristek, PAN Nilai Nasib Guru Honorer Bisa Terkatung-katung

jalur pertama bagi guru honorer yang lulus passing grade pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan kategori P1 yang lama menunggu.

Baca Selengkapnya
Kekurangan Guru hingga Hubungan Keluarga Jadi Alasan Kepala Sekolah Angkat Honorer Tak Sesuai Aturan
Kekurangan Guru hingga Hubungan Keluarga Jadi Alasan Kepala Sekolah Angkat Honorer Tak Sesuai Aturan

Disdik Jakarta telah mengingatkan sejak 2017, agar tak mengangkat guru honorer.

Baca Selengkapnya