Mendikbud nilai perlu kebijakan pendidikan khusus di Papua

Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan, perlu ada perlakuan khusus bagi pendidikan di Papua. Perlakuan dan kebijakan khusus ini diperlukan agar pendidikan di Papua tak lagi tertinggal dengan daerah lainnya di Indonesia.

"Permasalahan pendidikan di Papua adalah faktor spasial. Termasuk remutaria dalam akses pendidikan. Harus ada yang berbeda dengan daerah lainnya. Tidak bisa disamaratakan. Kebijakannya juga tidak bisa disamakan," ujar Muhadjir di SMA Bopkri Satu, Yogyakarta, Sabtu (15/7).

Muhadjir mengungkapkan, di wilayah interland atau pedalaman Papua harus ada perlakuan khusus. Untuk itu Kemendikbud berencana akan membangun sekolah berasrama di Papua. Pembangunan sekolah berasrama ini nantinya akan dimulai dari siswa tingkat menengah. Pasalnya jika diterapkan sejak sekolah dasar tidak mungkin.

"Permasalahannya di interland Papua itu untuk membangun sekolah costnya tinggi. Di sana kadang satu kampung isinya hanya tiga keluarga. Sedangkan jarak kampungnya jauh-jauh. Kalau tidak dibangun sekolah berasrama akan sangat tinggi costnya," urai Muhadjir.

Muhadjir menerangkan, selain pembangunan sekolah asrama, ada juga program khusus yaitu Afirmasi Pendidikan Menengah (Adem) yang diterapkan bagi pelajar di Papua dan Papua Barat. Program ADEM ini dilakukan dengan menyekolahkan anak-anak Papua di sekolah-sekolah di Jawa. Saat ini ada sekitar 500 pelajar Papua dan Papua Barat yang mengikuti program ini.

"Sudah lima tahun berjalan. Anak Papua ketika masuk di lingkungan yang bagus bisa bersaing. Mereka nantinya yang akan membangun Papua di masa yang akan datang," pungkas Muhadjir. (mdk/rnd)