Menimbang Wacana Polri di Bawah Kementerian

Merdeka.com - Usulan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) membentuk Kementerian Keamanan menuai pro kontra. Usulan itu dikhawatirkan ada kepentingan politik dalam Polri bila dibawahi kementerian tertentu.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengakui kekhawatiran tersebut bisa muncul. Sebabnya, kabinet dan para menterinya disusun dari berbagai kalangan partai politik dan kalangan non partai politik.

"Itulah yang kita harus lihat karena kita juga menyaksikan di dalam tata pemerintahan kita. Kabinet itu kan disusun juga dengan menteri-menteri dari berbagai partai politik dan juga dari kalangan non partai politik," ujar Arsul kepada wartawan, Senin (3/1).

Menurut Arsul, usulan Lemhanas terlalu dini disampaikan ke publik. Sedianya dibahas di internal bersama presiden dan juga DPR lebih dahulu.

Arsul mengatakan, perlu kajian yang matang untuk mengusulkan pendirian Kementerian Keamanan Dalam Negeri seperti usul Lemhanas. Serta perlu dijelaskan konsep Kementerian diusulkan Lemhanas tersebut.

Waketum PPP ini menambahkan, ketika membahas perubahan kelembagaan Polri, maka perlu diubah undang-undangnya. Hal ini tidak menutup terjadi perubahan kultur dan budaya dari Polri.

"Yang penting lagi ketika juga berubah itu tidak tertutup kemungkinan ada perubahan kultur atau budaya yang diperlukan juga dan semua itu memang perlu dikaji kami yabg di DPR harus melihat dulu kenapa kok Lemhanas mengusulkan begitu," ujar Arsul.

Menurut dia, lebih penting adalah melanjutkan transformasi kultur Polri terus berlanjut. Dari mulanya bagian dari ABRI, hingga menjadi polisi sipil serta terus menerus pimpinannya mengubah wajah Polri dengan program kerjanya. Seperti Promoter ala Tito Karnavian dan sekarang Presisi ala Listyo Sigit Prabowo.

Arsul mengatakan, lebih penting mengawal Polri menjadi wajah polisi sipil yang mengayomi. Bukan polisi dengan wajah penuh tindak kekerasan dan tindakan tidak terpuji dari penegakan hukum. Hal ini yang butuh dibenahi.