Menko Luhut soal amnesti Din Minimi: Jangan diburu-buru
Merdeka.com - Menko Polhukam, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pemberian amnesti kepada Din Minimi harus benar-benar dipertimbangkan secara matang dan jangan tergesa-gesa. Sebab, hal serupa juga bisa menjadi tuntutan kelompok separatis lainnya.
"Jadi kita ingin jangan main buru-buru. Prinsipnya Presiden akan memberikan amnesti kepada orang-orang yang tadinya berseberangan dengan Indoensia agar kembali ke Tanah Air. Misalnya, si Din Minimi ini atau juga nanti misalnya di Papua," kata Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (7/1).
"Kalau Poso ya kayak Pak Kapolri (Badrodin Haiti) itu, konteksnya agak beda. Karena sudah teroris," tambahnya.
-
Apa tujuan Damri meminta PMN? PMN itu diperlukan karena Damri menghadapi beberapa kendala dalam meremajakan angkutan perintis. Perum Damri mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1 triliun untuk 2025 yang akan digunakan untuk penyediaan 100 bus listrik Transjakarta dan peremajaan bus diesel angkutan perintis.
-
Kenapa Mentan diapresiasi? 'Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan,' ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Apa saja yang harus diamankan? Sebelum mudik, periksa semua pintu dan jendela untuk memastikan semuanya terkunci dengan aman. Gunakan gembok tambahan jika perlu dan pastikan tidak ada akses yang bisa dimanfaatkan oleh pencuri.
-
Kenapa Mitoni dilakukan? Tradisi ini digelar dalam rangka untuk memohon keselamatan untuk ibu dan bayinya, serta memanjatkan doa-doa agar proses bersalin berjalan lancar dan bayi yang dilahirkan menjadi pribadi yang luhur di masa depan.
-
Siapa yang dituntut? Seorang pria Inggris dihukum hampir 20 tahun penjara karena menggunakan kecerdasan buatan untuk mengubah foto asli anak-anak menjadi gambar pelecehan seksual yang menjijikkan.
-
Siapa yang membantu Dina? Namun, dukungan dan dorongan dari keluarga, terutama suami yang juga sudah memulai usaha terlebih dahulu, membuat Dina semakin kuat dan yakin.
Terkait permintaan Din Minimi lainnya seperti ingin KPK meninjau kinerja pemerintah Aceh, dia menyambut baik. Tapi, kata dia, tidak harus KPK yang turun tangan.
"Gini ya soal KPK, enggak mesti KPK. Kan ada BPK ada BPKP, itu saja sudah. Kalau KPK kan dalam konteks yang serius. Papua kita sudah sarankan, BPKP sudah turun, BPK juga turun," paparnya.
Sebenarnya, lanjut Luhut, pemerintah selalu mengucurkan dana ke daerah-daerah bekas konflik termasuk Aceh. Bahkan kata dia, uang yang dikucurkan lebih besar dibandingkan untuk Jakarta.
"Dulu duit yang 70 persen di Jakarta, sekarang mulai terbalik, 60 persen di daerah dan 40 persen di Jakarta. Dan itu pembangunan yang disebutkan Presiden dengan pembangunan desa dan ke atas," katanya.
"Sekarang ini, coba kamu lihat ya. Dana yang diturunkan pemerintah untuk desa kan itu luar biasa. Tahu lalu sekitar Rp 21 triliun. Sekarang Rp 47 triliun untuk 74.993 desa. Artinya satu desa itu ada yang terima Rp 1,5 miliar, sampai mendekati Rp 2 miliar. Nah ini pemerintah mau jalan baik. Karena itu pemerintah memutuskan agar universitas-universitas setempat membuat kajian di desa itu, semisal program desa apa saja yang mau dibentuk. Program apa saja yang cocok. Kemudian mereka mengawasi dengan program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Nah mereka mengawasi itu. Sehingga mahasiswa itu punya pengalaman sendiri," bebernya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Saat ini, partai-partai politik sedang membuka pendaftaran tokoh-tokoh yang ingin maju di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaLuhut menjelaskan penundaan kenaikan pajak dilakukan untuk mengevaluasi keputusan tersebut
Baca SelengkapnyaSaran tersebut diberikan untuk memastikan pemerintahan berikutnya berjalan lancar.
Baca SelengkapnyaKondisi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terus membaik selama menjalani perawatan di Singapura.
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan merespons soal kenaikan pajak hiburan ini.
Baca SelengkapnyaOrganisasinya tidak akan tergesa-gesa terkait konsesi tambang yang ditawarkan pemerintah
Baca SelengkapnyaMuzani mengingatkan, jangan sampai kebijakan yang diambil pemerintah soal ekspor pasir laut malah membawa banyak kerugian untuk masyarakat.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam, Mahfud MD blak-blakan, bahaya laten penundaan Pemilu ataupun perpanjangan periode pemerintahan
Baca SelengkapnyaTanpa menahan, Luhut mempersilakan menteri yang ingin mundur segera pamit dari jabatannya.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan pengalaman terjun dalam Operasi Seroja di Timor-Timur pada tahun 70an silam, Luhut menyadari sulit mengontrol masyarakat
Baca SelengkapnyaTom Lembong yang sekaan membocorkan pernah memberi contekan itu bukan menunjukkan pribadi yang hebat.
Baca SelengkapnyaBeberapa waktu lalu, Bahlil Lahadalia sempat menyentil proses pemenuhan syarat oleh Freeport Indonesia terkait perpanjangan IUPK.
Baca Selengkapnya