Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menko Luhut soal amnesti Din Minimi: Jangan diburu-buru

Menko Luhut soal amnesti Din Minimi: Jangan diburu-buru Din Minimi. ©AFP PHOTO

Merdeka.com - Menko Polhukam, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pemberian amnesti kepada Din Minimi harus benar-benar dipertimbangkan secara matang dan jangan tergesa-gesa. Sebab, hal serupa juga bisa menjadi tuntutan kelompok separatis lainnya.

"Jadi kita ingin jangan main buru-buru. Prinsipnya Presiden akan memberikan amnesti kepada orang-orang yang tadinya berseberangan dengan Indoensia agar kembali ke Tanah Air. Misalnya, si Din Minimi ini atau juga nanti misalnya di Papua," kata Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (7/1).

"Kalau Poso ya kayak Pak Kapolri (Badrodin Haiti) itu, konteksnya agak beda. Karena sudah teroris," tambahnya.

Orang lain juga bertanya?

Terkait permintaan Din Minimi lainnya seperti ingin KPK meninjau kinerja pemerintah Aceh, dia menyambut baik. Tapi, kata dia, tidak harus KPK yang turun tangan.

"Gini ya soal KPK, enggak mesti KPK. Kan ada BPK ada BPKP, itu saja sudah. Kalau KPK kan dalam konteks yang serius. Papua kita sudah sarankan, BPKP sudah turun, BPK juga turun," paparnya.

Sebenarnya, lanjut Luhut, pemerintah selalu mengucurkan dana ke daerah-daerah bekas konflik termasuk Aceh. Bahkan kata dia, uang yang dikucurkan lebih besar dibandingkan untuk Jakarta.

"Dulu duit yang 70 persen di Jakarta, sekarang mulai terbalik, 60 persen di daerah dan 40 persen di Jakarta. Dan itu pembangunan yang disebutkan Presiden dengan pembangunan desa dan ke atas," katanya.

"Sekarang ini, coba kamu lihat ya. Dana yang diturunkan pemerintah untuk desa kan itu luar biasa. Tahu lalu sekitar Rp 21 triliun. Sekarang Rp 47 triliun untuk 74.993 desa. Artinya satu desa itu ada yang terima Rp 1,5 miliar, sampai mendekati Rp 2 miliar. Nah ini pemerintah mau jalan baik. Karena itu pemerintah memutuskan agar universitas-universitas setempat membuat kajian di desa itu, semisal program desa apa saja yang mau dibentuk. Program apa saja yang cocok. Kemudian mereka mengawasi dengan program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Nah mereka mengawasi itu. Sehingga mahasiswa itu punya pengalaman sendiri," bebernya.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ini Kata Sultan HB X Soal Pj Kepala Daerah di DIY Maju Pilkada
Ini Kata Sultan HB X Soal Pj Kepala Daerah di DIY Maju Pilkada

Saat ini, partai-partai politik sedang membuka pendaftaran tokoh-tokoh yang ingin maju di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Turun Gunung, Luhut Perintahkan Kenaikan Pajak Hiburan Ditunda
VIDEO: Turun Gunung, Luhut Perintahkan Kenaikan Pajak Hiburan Ditunda

Luhut menjelaskan penundaan kenaikan pajak dilakukan untuk mengevaluasi keputusan tersebut

Baca Selengkapnya
Luhut Beri Saran ke Prabowo: Jangan Ada Menteri Punya Track Record Tidak Bagus
Luhut Beri Saran ke Prabowo: Jangan Ada Menteri Punya Track Record Tidak Bagus

Saran tersebut diberikan untuk memastikan pemerintahan berikutnya berjalan lancar.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Luhut Bicara Politik Jangan Gampang Judge Orang Bilang Ingusan Lah, Pengkhianat Lah!
VIDEO: Luhut Bicara Politik Jangan Gampang Judge Orang Bilang Ingusan Lah, Pengkhianat Lah!

Kondisi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terus membaik selama menjalani perawatan di Singapura.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Turun Gunung, Luhut Perintahkan Kenaikan Pajak Hiburan Ditunda
VIDEO: Turun Gunung, Luhut Perintahkan Kenaikan Pajak Hiburan Ditunda

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan merespons soal kenaikan pajak hiburan ini.

Baca Selengkapnya
Soal Ormas Kelola Tambang, Muhammadiyah Pilih Ukur Diri Khawatir Jadi Masalah untuk Negara
Soal Ormas Kelola Tambang, Muhammadiyah Pilih Ukur Diri Khawatir Jadi Masalah untuk Negara

Organisasinya tidak akan tergesa-gesa terkait konsesi tambang yang ditawarkan pemerintah

Baca Selengkapnya
Beda dengan Jokowi, Partai Prabowo Ingin Rencana Ekspor Pasir Laut Ditunda
Beda dengan Jokowi, Partai Prabowo Ingin Rencana Ekspor Pasir Laut Ditunda

Muzani mengingatkan, jangan sampai kebijakan yang diambil pemerintah soal ekspor pasir laut malah membawa banyak kerugian untuk masyarakat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Mahfud Blak-blakan Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Periode Ciptakan Kekisruhan Berat
VIDEO: Mahfud Blak-blakan Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Periode Ciptakan Kekisruhan Berat

Menko Polhukam, Mahfud MD blak-blakan, bahaya laten penundaan Pemilu ataupun perpanjangan periode pemerintahan

Baca Selengkapnya
Beredar Kabar Belasan Menteri Ingin Mundur, Luhut: Sudah Ditawarin Enggak Mundur-Mundur
Beredar Kabar Belasan Menteri Ingin Mundur, Luhut: Sudah Ditawarin Enggak Mundur-Mundur

Tanpa menahan, Luhut mempersilakan menteri yang ingin mundur segera pamit dari jabatannya.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Menko Luhut Tegaskan, Indonesia Tak Perlu Jadi Negara Super Power Militer!
VIDEO: Menko Luhut Tegaskan, Indonesia Tak Perlu Jadi Negara Super Power Militer!

Berdasarkan pengalaman terjun dalam Operasi Seroja di Timor-Timur pada tahun 70an silam, Luhut menyadari sulit mengontrol masyarakat

Baca Selengkapnya
Menko Luhut ke Tom Lembong: Anda Jangan Geer Kasih Note ke Ayahnya Mas Gibran, Ibu Retno Banyak yang Kasih
Menko Luhut ke Tom Lembong: Anda Jangan Geer Kasih Note ke Ayahnya Mas Gibran, Ibu Retno Banyak yang Kasih

Tom Lembong yang sekaan membocorkan pernah memberi contekan itu bukan menunjukkan pribadi yang hebat.

Baca Selengkapnya
Respons Bos Freeport Usai Disentil Bahlil karena Lamban Urus Izin Tambang
Respons Bos Freeport Usai Disentil Bahlil karena Lamban Urus Izin Tambang

Beberapa waktu lalu, Bahlil Lahadalia sempat menyentil proses pemenuhan syarat oleh Freeport Indonesia terkait perpanjangan IUPK.

Baca Selengkapnya