Menko Wiranto Pastikan Tidak Ada Penangguhan Penahanan untuk Kivlan Zen

Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, menegaskan tidak ada pemberian penangguhan penahanan untuk tersangka Kivlan Zen. Menurutnya proses hukum terhadap Kivlan sudah masuk tahap lanjutan.

"Sudah awal saya katakan bahwa penangguhan penahanan tidak diberikan, karena sudah masuk dalam proses yang terus berlanjut," kata Wiranto usai memimpin rapat koordinasi terbatas tingkat menteri dengan agenda pembahasan perkembangan situasi terkini dalam negeri di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta. Demikian dikutip dari Antara, Jumat (19/7).

Wiranto menyatakan, isu yang menyebut ada penangguhan penahanan atau pun penghentian proses hukum sangat tidak benar.

"Hukum tetap hukum, punya wilayah dan aturan sendiri dan tetap berjalan," ucap Wiranto, menegaskan.

Rapat tersebut dihadiri Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Polisi Suhardi Alius serta sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga.

Sebelumnya, ratusan purnawirawan TNI akan menjamin penangguhan penahanan tersangka Kivlan Zen atas kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal. Tanda tangan yang terkumpul akan dikirim ke penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya pada Jumat (19/7) mendatang.

"Sekitar 700 Purnawirawan itu telah melakukan penandatanganan sebagai penjamin dalam penangguhan penahanan Pak Kivlan Zen," kata Kuasa Hukum Kivlan, Tonin Tachta saat dikonfirmasi, di Jakarta, Selasa (16/7).

"Jadi kan tadi ada yang belum bawa KTP. Kamis dilengkapi dulu semua dan tanda tangan. Maka, Jumat kami bawa ke Polda untuk sebagai penjamin. Nanti ada badan hukum TNI yang mengantarkan bersama-sama kami," sambung Tonin.

Tonin menambahkan, pengumpulan tanda tangan dilakukan siang tadi di Aula Soeryadi, kantor PPAD, Jalan Matraman Raya Nomor 114, Jakarta Timur. Di sana juga hadir mantan petinggi TNI.

"Yang hadir itu ada Mantan Panglima ABRI, Mantan Panglima TNI, Mantan Kasad TNI, tiga Mantan Hakim Agung, Mantan Kepala BIN. Jadi, dari angkatan 1966 sampai angkatan 1982 datang tadi," ujar Tonin.

Pengumpulan tanda tangan ini, menurut Tonin, merupakan wujud ketidakpercayaan atas yang dituduhkan pada Kivlan Zen.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Polri belum akan mengabulkan surat permohonan penangguhan penahanan yang dilayangkan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen yang menjadi tersangka kasus hoaks, makar dan kepemilikan senjata api ilegal.

Alasan penyidik adalah karena Kivlan tidak kooperatif saat diperiksa penyidik terkait kasus yang menjeratnya. Menurut dia, tahap pemberkasan sudah hampir selesai dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal.