Menkum HAM: 643 Bandar Narkoba Dipindah ke Lapas Nusakambangan

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebutkan 643 bandar narkoba dipindahkan ke lapas maximum security di Nusakambangan. Hal ini dilakukan demi menangani peredaran gelap narkoba yang dikendalikan dari lapas atau rutan.

"Dalam rangkaian penanganan narkoba, kita sudah mengirimkan ke Nusakambangan sebanyak 643 bandar narkoba," kata Yasonna di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (17/3).

"Kejadian pemindahan ini baru sekarang kita lakukan secara massal. Ini akan terus kita lakukan. Memang ada yang mencoba berusaha agar tidak dipindahkan, tetapi tentu tidak bisa karena ini merupakan komitmen kita," tambahnya.

Yasonna menyampaikan bahwa ke-643 warga binaan kategori bandar dan risiko tinggi tersebut berasal dari lapas/rutan di 12 kantor wilayah, yakni DKI Jakarta (99 orang), Lampung (76), Aceh (50), Yogyakarta (48), Jawa Barat (91), Sumatera Utara (54), Sumatera Selatan (50), Riau (47), Banten (46), Kalimantan Barat (43), Jawa Timur (21), dan Bali (18).

Adanya pemindahan itu diakui Yasonna berdampak pada meningkatnya jumlah penghuni di Nusakambangan. Namun, Kemenkum HAM telah membangun 1 lapas khusus narapidana risiko tinggi seperti bandar narkoba di Pulau Nusakambangan tahun ini.

"Sebagai akibat dari pemindahan bandar narkoba, lapas maximum security di Nusakambangan sudah penuh. Untuk itu kita akan membangun lapas di Nusakambangan," ujar Menteri berusia 68 tahun tersebut.

"Mengapa langsung penuh? Karena kita buat mereka hanya satu orang di dalam satu sel," ucap Yasonna.

Politikus PDIP menyebut jajarannya telah memindahkan 6 mantan petugas pemasyarakatan yang dipidana terkait kasus narkoba ke Nusakambangan.

"Kami sudah memecat banyak pegawai yang terlibat, ada yang diturunkan pangkatnya, ada yang dipidana," tutur Yasonna.

"Saya selalu mengatakan kalau di dalam lapas ada pengedar narkoba, ada pemakai, ada kurir, maka di sana akan tercipta pasar. Untuk itu pula kami berharap Komisi III mendorong revisi UU Narkotika untuk mengatasi overcrowding di dalam lapas/rutan. Kalau di suatu negara ada satu jenis pidana yang mendominasi hingga lebih dari 50 persen, tentulah ada yang salah, apakah itu di dalam ketentuan peraturan perundang-undangannya yang perlu dikoreksi atau hal lain," katanya.