Follow
Mensesneg: Istana Jaga Netralitas Pansel KPK
Merdeka.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan, pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) dilakukan secara transparan dan terbuka. Untuk menjaga netralitas pansel KPK, dia mengaku, tidak berani berbincang dengan anggota Pansel KPK.
"Dulu rapat pansel dulu di sini, kalau saya satu lift saja ngga berani. Kami jaga betul netralitas dan kami percaya kompetensi dan profesionalitas pansel yang dibentuk Presiden," kata Pratikno di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/7).
Koalisi Masyarakat Sipil mendapatkan informasi 'whistleblower' terkait jalannya seleksi calon pimpinan KPK. Ketua YLBHI Asfinawati menyebut ada orang yang seharusnya tidak lolos, malah diloloskan.
-
Kenapa Karutan KPK tidak melaporkan pungli ke atasannya? 'Justru yang dilakukan terperiksa sebagai Kepala Rutan dengan memaklumi keadaan tersebut dan tidak pernah melaporkan ke atasannya tentang pungutan liar di Rutan KPK,' sambung dia.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Kenapa pansel Capim KPK dibentuk di periode sebelumnya? 'Salah satu alasan, bahwa untuk menjaga independensi pimpinan KPK adalah dengan cara setiap periode pimpinan KPK diusulkan dan diproses oleh Presiden yang berbeda. Untuk apa? Supaya keterikatan relasinya itu tidak dua kali, tidak berlanjut,' ujarnya.
-
Kenapa TKN Prabowo-Gibran meminta relawan untuk tidak menyerang pribadi Capres Cawapres lainnya? Menurut dia, kandidat yang maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang merupakan putra putra terbaik bangsa yang dipilih partai politik, dan ditawarkan kepada rakyat agar dipilih sebagai pemimpin bangsa Indonesia lima tahun mendatang. Oleh karenanya, cara-cara berpolitik dengan menyerang pribadi calon dinilai Sangap tidak sesuai adab ketimuran.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
Asfinawati menyembunyikan identitas sumber tersebut. Dia menyebut ada beberapa informasi yang disampaikan kepada dirinya.
Pertama, ada peserta Capim KPK yang mendapat nilai kecil namun malah diloloskan. Bahkan, dari beberapa makalah peserta yang lolos tidak memenuhi syarat minimal jumlah halaman.
"Ada orang peserta nilai kecil tapi diloloskan," ujar Asfinawati saat jumpa pers di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/7).
Selain itu, ada makalah capim KPK yang diberikan nama. Padahal aturan Pansel makalah tidak boleh dituliskan nama peserta. Hal tersebut demi menjaga kenetralan.
"Ada tulis nama tetap diloloskan," ucap Asfinawati.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca Selengkapnya
Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi
Baca Selengkapnya
Menurut Moeldoko, pandangan JK subjektif dan tidak melihat secara utuh.
Baca Selengkapnya
Andika mengakui, tekanan terhadap aparat negara agar membantu salah satu calon tertentu pasti ada.
Baca Selengkapnya
Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini
Baca Selengkapnya
Pihaknya tidak akan segan menindak siapa saja jajaran Korps Adhyaksa yang kedapatan tidak netral.
Baca Selengkapnya
Propam melakukan pengecekan secara random atau acak.
Baca Selengkapnya
Moeldoko meminta masalah netralitas tak sekedar dilihat kacamata subjektivitas.
Baca Selengkapnya
Menurut Hasto, sampai saat ini menteri PDIP tetap bekerja secara netral menjalankan tugas negara.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Habiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik
Baca Selengkapnya