Mensesneg minta SBY tak berasumsi soal data angka kemiskinan
Merdeka.com - Mensesneg Pratikno merespons terkait pernyataan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyatakan masih ada 100 juta orang miskin di Indonesia. Dia meminta kepada SBY agar tidak beransumsi terkait angka kemiskinan yang ada di Indonesia serta melihat data Badan Pusat Statistik (BPS).
"Lihat saja data statistik. Kan barusan survei. Jadi ini jangan asumsi. Lihat aja data statistik," kata Pratikno di Gedung Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta Pusat, Selasa (31/7).
Tidak hanya Pratikno yang meminta SBY agar melihat data yang dirilis pihak BPS. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto pun mempertanyakan terkait metode pengumpulan data dan perhitungan yang digunakan hingga memunculkan pernyataan demikian.
-
Apa yang diminta oleh Gubernur Sumbar? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam. 'Secara total tadi ada lebih kurang Rp1,5 triliun,' lanjut dia.
-
Bagaimana Suswono ingin mengatasi masalah daya beli warga di Jakarta? 'Ini juga ada korelasinya dengan tingkat pengangguran yang masih tinggi. Tentu hal seperti ini lah yang menjadi pemikiran kami bersama Pak RK tentu saja sebagai calon gubernur, untuk bagaimana agar pasar-pasar yang sudah ada ini bisa diramaikan,' ungkapnya.
-
Bagaimana cara Kemensos mengusulkan perbaikan data? 'Sejak awal saya menjabat sebagai Menteri Sosial, saya menerima banyak surat cinta dari BPK, BPKP atau lembaga lain yang isinya data kami tidak berintegritas. Kemudian ada juga masalah transparansi dan regulasi data bansos. Dari sanalah kami bertekad melakukan perbaikan,' ujar Mensos Risma.
-
Kenapa SBY bisa membantu Prabowo? Pengalaman SBY bisa menjadi kekuatan bagi Prabowo. Tetapi, Gerindra memahami SBY tidak bisa selalu turun gunung karena juga memiliki kesibukan. 'Tentu pengalaman-pengalaman beliau akan menjadi kekuatan bagi kami juga tapi kita mengerti beliau mungkin juga punya kesibukan juga, kita tunggu pada saat yang pasti nanti akan kita umumkan bersama.'
-
Bagaimana Banyuwangi menekan angka kemiskinan? 'Apa yang kami rencanakan tersebut disesuaikan dengan arah pembangunan ke depan yang telah dicanangkan secara nasional, maupun oleh pemerintah provinsi, dengan menyesuaikan dengan dinamika lokal di Banyuwangi,' papar Ipuk. Ipuk mencontohkan dalam upayanya menekan angka kemiskinan. Seluruh komponen masyarakat dari tingkat kabupaten hingga unit terkecil di tingkat Rukun Tetangga dilibatkan. Tak terkecuali komponen sosial kemasyarakatan lainnya.
-
Mengapa data penting untuk program penanggulangan kemiskinan? Data merupakan komponen utama dalam program penanggulangan kemiskinan. Tanpa data yang akurat, program-program penanggulangan kemiskinan akan berisiko besar tidak tepat sasaran.
"Sekarang kalau kita menghitung, metodenya itu kan harus baku ya. Saya bisa saja bilang penduduk miskin 5 persen. Lho, dari siapa? Ngikutin gua kan gitu. Atau saya bilang penduduk miskin Indonesia 50 persen, dari mana? ya pokoknya ngikutin gua saja. Kan nggak bisa gitu," kata dia.
Kecuk menjelaskan metode yang selama ini dipakai BPS sudah baku dan sesuai dengan standar internasional. Metode itu sudah dikaji serta digunakan di semua negara. "Kayak BPS tadi saya bilang kita bukan BPS yang bikin metodenya tapi mengacu pada handbook of poverty and quality yang dibuat oleh lembaga internasional. diterapkan di negara lain nggak? diterapkan," jelasnya.
"Kalau kita ikuti pendapat pribadi yang standar metodologinya nggak jelas ya gimana. Semua orang kan bisa ngomong versinya masing-masing. Kalau saya sih nggak pernah khawatir, selama metodologi itu sah banyak digunakan di banyak negara dan comparable itu yg paling penting bagi saya," tandasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bangsa yang merdeka ialah bangsa yang mampu mengentaskan masyarakatnya dari jurang kemiskinan.
Baca SelengkapnyaGanjar pun menantang untuk membuka data soal angka kemiskinan dan dia pun menilai acara dialog publik akan menjadi menarik.
Baca SelengkapnyaSalah satu anggota DPR menanyakan ketidaksesuaian data kemiskinan milik Kemensos
Baca SelengkapnyaSaid menyebut dari catatan Kementerian Ketenagakerjaan secara kumulatif sejak Januari-Juni 2024, gelombang PHK telah menghantam 32.064 pekerja.
Baca SelengkapnyaMenurut DPR, momentum pelaksanaan pilkada seperti saat ini berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos.
Baca SelengkapnyaSaid menyebut saat ini Indonesia juga menghadapi penurunan jumlah kelas menengah yang mencapai 9 juta jiwa.
Baca SelengkapnyaDia memikirkan nasib warga khususnya di Kampung Bayam.
Baca SelengkapnyaAnggaran perlindungan sosial mencapai Rp493,5 t untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pembangunan SDM jangka panjang.
Baca SelengkapnyaMensos Risma ditanya Komisi VIII DPR cara menangani fenomena masyarakat kelas menengah yang rentan mengalami turun kelas
Baca SelengkapnyaAndika membuka data, ada 10,47 persen warga di Jateng miskin. Menurutnya, hal itu perlu ditekan sampai dengan nol.
Baca SelengkapnyaSebenarnya anggaran perlindungan sosial juga dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi yang dinikmati hampir seluruh masyarakat Indonesia.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat ekonomi Jakarta naik dan angka kemiskinan di DKI Jakarta turun di era Pj Gubernur DKI Heru Budi.
Baca Selengkapnya