Follow
Mensos: 98,91 Persen DTKS Sudah Sesuai dengan Dukcapil
Merdeka.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan 98,91 persen data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sudah padan dengan data kependudukan dan catatan sipil (dukcapil). Risma mengungkapkan angka 98,91 persen tersebut didapat dari jumlah DTKS per 24 Desember 2021 sebanyak 142.341.780 jiwa.
"Kami mempunyai updating data seperti BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran), kami lakukan perbaikan karena di setiap itulah ada yang meninggal, pindah dan lahir. Kami setiap bulan updating data," katanya dilansir Antara, Rabu (29/12).
Risma mengatakan 355 kabupaten/kota atau 69,07 persen daerah telah aktif melakukan perbaikan nomor induk kependudukan (NIK), sehingga DTKS akan terus bergerak dan sangat dinamis.
-
Kenapa Kemensos melakukan perbaikan data DTKS? Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Bagaimana cara Kemensos mengusulkan perbaikan data? 'Sejak awal saya menjabat sebagai Menteri Sosial, saya menerima banyak surat cinta dari BPK, BPKP atau lembaga lain yang isinya data kami tidak berintegritas. Kemudian ada juga masalah transparansi dan regulasi data bansos. Dari sanalah kami bertekad melakukan perbaikan,' ujar Mensos Risma.
-
Siapa yang berwenang menetapkan data DTKS? Sesuai Undang-Undang No 13 tahun 2011, Mensos hanya berwenang menetapkan, dan bukan mengubah atau mengusulkan data.
-
Dimana Kemensos mengusulkan pembaruan data? 'Karena itulah saya meminta pemerintah daerah untuk aktif memperbarui data secara berkala,' ujarnya pada para kepala daerah yang turut hadir dalam pertemuan tersebut melalui zoom meeting.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Kenapa KLHK perlukan rehabilitasi DAS? Dengan adanya rehabilitasi ini, Aryo menuturkan bahwa warga sekitar mendapatkan kebutuhan pokok dan penghasilan tambahan. 'Untuk 27 hektar lumayan ternyata hasilnya,' tutur Aryo.
Untuk memadankan DTKS, dia mengatakan data-data yang terkumpul wajib diperbaiki oleh pemerintah daerah di pekan pertama dan kedua. Kemudian di pekan ketiga akan diperbaiki oleh Kementerian Sosial.
"Karena harus kami padankan dengan data kependudukan, kalau ada usulan, dobel, dan sebagainya," ujar manan Wali Kota Surabaya dua periode itu.
Selain itu, Risma mengatakan pihaknya memanfaatkan teknologi dengan data geospasial untuk mengoreksi DTKS. Dari data tersebut Kemensos akan mengamati perkembangan kesejahteraan penerima manfaat (PM) dari penampakan rumah.
"Misalnya ada PM yang punya rumah tiga lantai, tapi penerima bansos, kami kembalikan kepada daerah karena sesuai UU 13/2011 tentang fakir miskin bahwa data itu usulan daerah, mesti kita tahu secara detail," ujar dia.
Di samping itu, Kemensos juga memanfaatkan program Pejuang Muda, hasil kerja sama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Agama, untuk melakukan geo-tagging guna memantau perkembangan kesejahteraan PM.
Kemudian Kemensos membuat fitur usul dan sanggah di aplikasi ponsel "Cek Bansos" guna mengusulkan dirinya dan orang lain untuk menerima bansos, maupun menyanggah penerima bansos yang dianggap tidak layak. Proses verifikasi tersebut akan dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
KPU memastikan pengoreksian data akan terus berproses.
Baca Selengkapnya
Kemendagri terus berkomitmen mendorong daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca Selengkapnya
Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kota Medan 2024 naik menjadi 2,94 dibandingkan tahun lalu sebesar 2,2.
Baca Selengkapnya
Ada tiga kabupaten kota yang sudah menyelesaikan proses coklit
Baca Selengkapnya
Setidaknya terdapat 130.101 data calon penerima KJP Plus yang diverifikasi ulang pada tahap I gelombang kedua ini.
Baca Selengkapnya
Muhadjir Effendy mengatakan, ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Gus Ipul sebagai Mensos.
Baca Selengkapnya
Lima partai politik yang telah memenuhi syarat 100 persen.
Baca Selengkapnya
Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU, Betty Epsilon Idroos mengakui banyak kesalahan data Dapil di Pileg DPR 2024.
Baca Selengkapnya
Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menemukan, sebanyak 1.143.639 orang tak layak menerima bantuan sosial.
Baca Selengkapnya
ndonesia tidak akan mampu mencapai visi tersebut tanpa data yang akurat dan terpercaya.
Baca Selengkapnya
Data Desa Presisi resmi diluncurkan pertama kali di Nagari Panampuang, Ampek Angkek, Agam, Sumatera Barat. Data ini diklaim sangat akurat.
Baca Selengkapnya
Penerapan NIK sebagai NPWP 16 digit telah diberlakukan mulai 1 Juli 2024.
Baca Selengkapnya