Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mensos minta kepala daerah mempercepat pembagian rastra

Mensos minta kepala daerah mempercepat pembagian rastra Mensos Khofifah Indar Parawansa. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta para kepala daerah lebih ketat dalam pengawasan pembagian beras sejahtera (rastra). Dia juga meminta para kepala daerah untuk mempercepat proses pembagian rastra.

"Saya minta baik bupati dan wali kota untuk mempercepat pencairannya. Saya mohon bisa disegerakan serah terimanya," kata Khofifah, Senin (7/12).

Khofifah juga berencana penyaluran rastra tak hanya berlangsung selama 12 bulan. Layaknya PNS yang memiliki gaji ke-13, dia juga telah mencanangkan pencairan rastra berlaku hingga ke-14.

"Jika kalau tahap ini cepat pencairannya ke-13, nanti bisa terlaksana bulan yang ke-14. Untuk rastra ke-13 kita anggarkan Rp 1,5 triliun, dan yang ke-14 kita anggarkan Rp 3,2 triliun," lanjut Khofifah.

Menurutnya, saat ini para kepala daerah telah diberikan wewenang penuh untuk memantau rastra. Karenanya, dia tak mau rastra terlambat diterima masyarakat dengan mengkhawatirkan kualitas beras menurun karena terlalu lama disimpan.

"Saya mohon kepala daerah pantau keterlambatan penyerahan itu karena apa, karena ada surat perintah alokasi dari kepala daerah di seluruh Indonesia. Karena kalau jika beras terlalu lama ditimbun, kualitasnya menurun. Termasuk terlalu lama disimpan di balai desa yang tidak cepat diserahkan ke masyarakat," katanya.

Dia mengatakan, dalam surat edaran Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan radiogram Kementerian Dalam Negeri, para kepala daerah diminta serentak menyalurkan rastra ke-13 pada Oktober dan rastra ke-14 pada November.

Hingga saat ini, katanya, masih ada beberapa daerah yang belum menerima surat edaran dan radiogram. Karena itu, serapan rastra baru 32 persen pada distribusi ke-13, sementara sisanya 68 persen akan diselesaikan pada November untuk distribusi ke-14.

"Distribusi rastra sesuai ketentuan bagi setiap keluarga pra sejahtera. Masing-masing berhak mendapatkan 15 kilogram per bulan. Jika bulan ini sudah mendapatkan, bisa kembali menerima pada November," ujarnya.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Alasan Bulog Soal Penyaluran Beras Bansos Belum Penuhi Target
Alasan Bulog Soal Penyaluran Beras Bansos Belum Penuhi Target

Bansos beras rencananya akan dibagikan selama 6 bulan dari Januari-Juni 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Soal Isu Pilkada Dipercepat: Urgensinya Apa?
Jokowi Soal Isu Pilkada Dipercepat: Urgensinya Apa?

Jokowi mempertanyakan urgensi dari wacana Pilkada dipercepat September.

Baca Selengkapnya
Bansos Beras Diperpanjang Hingga Maret 2024, Bapanas: Bukan Alat Kampanye
Bansos Beras Diperpanjang Hingga Maret 2024, Bapanas: Bukan Alat Kampanye

Masa panen diprediksi bergeser di bulan Mei hingga Juni.

Baca Selengkapnya
Mengapa Pilkada 2024 Harus Dipercepat?
Mengapa Pilkada 2024 Harus Dipercepat?

Mantan Anggota Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda membocorkan, pemerintah bersama Komisi II DPR RI baru saja menyetujui percepatan jadwal Pilkada.

Baca Selengkapnya
PDIP Bocorkan Upaya Paksa Revisi UU Desa Selesai Bulan Ini, Demi Perpanjang Jabatan Kades
PDIP Bocorkan Upaya Paksa Revisi UU Desa Selesai Bulan Ini, Demi Perpanjang Jabatan Kades

Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka membocorkan ada upaya memaksakan revisi UU Desa dikebut pada bulan November 2023.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
Mendagri Ingatkan Pemda soal Dana Hibah Pilkada: Kita Paksa Cairkan 9 Juli
Mendagri Ingatkan Pemda soal Dana Hibah Pilkada: Kita Paksa Cairkan 9 Juli

Dana NPHD Pilkada serentak 2024 disalurkan ke KPUD, Bawaslu, TNI, dan Polri.

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Jelaskan Tujuan Pilkada 2024 Dipercepat Jadi September
Komisi II DPR Jelaskan Tujuan Pilkada 2024 Dipercepat Jadi September

Wacana Pilkada serentak 2024 dipercepat terus bergulir. Awalnya Pilkada dijadwalkan digelar November 2024. Namun, ada usulan agar dimajukan menjadi September.

Baca Selengkapnya
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah Kukuhkan Perpanjangan Jabatan 276 Kepala Desa jadi 8 Tahun
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah Kukuhkan Perpanjangan Jabatan 276 Kepala Desa jadi 8 Tahun

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengukuhkan perpanjangan masa jabatan 276 Kepala Desa (Kades) dari 29 Kecamatan.

Baca Selengkapnya
Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres, Mensos: Bansos El Nino Seharusnya Selesai Desember 2023
Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres, Mensos: Bansos El Nino Seharusnya Selesai Desember 2023

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan, batuan sosial terkait bencana el nino seharusnya dibagikan paling lambat Desember 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.

Baca Selengkapnya
Menko Airlangga Temui Warga Indramayu, Pastikan Bansos Pemerintah Jalan Terus
Menko Airlangga Temui Warga Indramayu, Pastikan Bansos Pemerintah Jalan Terus

Dia memastikan, seluruh penduduk Indonesia yang terdata sebagai penerima bantuan akan menerima beras dan uang hingga Juni 2024 nanti.

Baca Selengkapnya