Mensos minta kepala daerah mempercepat pembagian rastra
Merdeka.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta para kepala daerah lebih ketat dalam pengawasan pembagian beras sejahtera (rastra). Dia juga meminta para kepala daerah untuk mempercepat proses pembagian rastra.
"Saya minta baik bupati dan wali kota untuk mempercepat pencairannya. Saya mohon bisa disegerakan serah terimanya," kata Khofifah, Senin (7/12).
Khofifah juga berencana penyaluran rastra tak hanya berlangsung selama 12 bulan. Layaknya PNS yang memiliki gaji ke-13, dia juga telah mencanangkan pencairan rastra berlaku hingga ke-14.
-
Apa yang direkomendasikan PAN kepada Khofifah? Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bahkan langsung menyerahkan surat rekomendasi partainya pada Khofifah.
-
Kapan batas waktu bagi RS untuk menerapkan KRIS? Adapun, pemerintah memerintahkan seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan memberlakukan KRIS paling lambat Juni 2025.
-
Kapan rekomendasi PAN diserahkan kepada Khofifah? Surat rekomendasi tersebut diserahkan Zulkifli di sela acara konsolidasi calon legislatif dari PAN yang digelar di Hotel Sheraton Surabaya, Senin (4/12).
-
Apa rencana Khofifah di Pilgub Jatim 2024? 'Pokoknya untuk periode ini saya insyaAllah akan mengikuti kontestasi pilgub Jawa Timur,' kata Khofifah, kepada wartawan, di Gedung PBNU, Jakarta, Minggu (28/4).
-
Kapan Khofifah mendapat dukungan partai? 'Sudah dari Desember yang lalu, sudah 4 partai , Gerindra, ada Golkar, ada Demokrat, PAN, bulan Desember lalu sudah memberikan surat penugasan,' jelas dia.
-
Kapan bantuan beras Jateng disalurkan? Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras untuk periode Januari hingga Juni 2024. Ada sebanyak 3.583.000 keluarga penerima manfaat di Jawa Tengah yang bakal menerima bantuan tersebut.
"Jika kalau tahap ini cepat pencairannya ke-13, nanti bisa terlaksana bulan yang ke-14. Untuk rastra ke-13 kita anggarkan Rp 1,5 triliun, dan yang ke-14 kita anggarkan Rp 3,2 triliun," lanjut Khofifah.
Menurutnya, saat ini para kepala daerah telah diberikan wewenang penuh untuk memantau rastra. Karenanya, dia tak mau rastra terlambat diterima masyarakat dengan mengkhawatirkan kualitas beras menurun karena terlalu lama disimpan.
"Saya mohon kepala daerah pantau keterlambatan penyerahan itu karena apa, karena ada surat perintah alokasi dari kepala daerah di seluruh Indonesia. Karena kalau jika beras terlalu lama ditimbun, kualitasnya menurun. Termasuk terlalu lama disimpan di balai desa yang tidak cepat diserahkan ke masyarakat," katanya.
Dia mengatakan, dalam surat edaran Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan radiogram Kementerian Dalam Negeri, para kepala daerah diminta serentak menyalurkan rastra ke-13 pada Oktober dan rastra ke-14 pada November.
Hingga saat ini, katanya, masih ada beberapa daerah yang belum menerima surat edaran dan radiogram. Karena itu, serapan rastra baru 32 persen pada distribusi ke-13, sementara sisanya 68 persen akan diselesaikan pada November untuk distribusi ke-14.
"Distribusi rastra sesuai ketentuan bagi setiap keluarga pra sejahtera. Masing-masing berhak mendapatkan 15 kilogram per bulan. Jika bulan ini sudah mendapatkan, bisa kembali menerima pada November," ujarnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bansos beras rencananya akan dibagikan selama 6 bulan dari Januari-Juni 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi mempertanyakan urgensi dari wacana Pilkada dipercepat September.
Baca SelengkapnyaMasa panen diprediksi bergeser di bulan Mei hingga Juni.
Baca SelengkapnyaMantan Anggota Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda membocorkan, pemerintah bersama Komisi II DPR RI baru saja menyetujui percepatan jadwal Pilkada.
Baca SelengkapnyaPolitisi PDIP Rieke Diah Pitaloka membocorkan ada upaya memaksakan revisi UU Desa dikebut pada bulan November 2023.
Baca SelengkapnyaBadan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca SelengkapnyaDana NPHD Pilkada serentak 2024 disalurkan ke KPUD, Bawaslu, TNI, dan Polri.
Baca SelengkapnyaWacana Pilkada serentak 2024 dipercepat terus bergulir. Awalnya Pilkada dijadwalkan digelar November 2024. Namun, ada usulan agar dimajukan menjadi September.
Baca SelengkapnyaBupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengukuhkan perpanjangan masa jabatan 276 Kepala Desa (Kades) dari 29 Kecamatan.
Baca SelengkapnyaMenteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan, batuan sosial terkait bencana el nino seharusnya dibagikan paling lambat Desember 2024.
Baca SelengkapnyaPenghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaDia memastikan, seluruh penduduk Indonesia yang terdata sebagai penerima bantuan akan menerima beras dan uang hingga Juni 2024 nanti.
Baca Selengkapnya