Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Tjahjo optimis DPR cepat selesaikan pembahasan Perppu pembubaran ormas

Menteri Tjahjo optimis DPR cepat selesaikan pembahasan Perppu pembubaran ormas Tjahjo Kumolo dan Pahala Nainggolan. ©2017 merdeka.com/titin supriatin

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih terus membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangan (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo optimis pembahasan mengenai Perppu ini akan selesai tepat pada waktunya.

"Apapun namanya pemerintah dasarnya Undang-Undang pasti optimis, DPR aja optimis masa kita enggak optimis," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/10).

Menurutnya, semua fraksi sudah setuju untuk melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai Perppu ormas tersebut. Selain itu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menegaskan, saat ini ideologi Pancasila adalah hal yang mutlak dan bersifat final.

"Pemerintah positif ya dari arahan Pak ketua tadi semua fraksi kan punya perwakilan, punya masyarakat pemilih, secara keseluruhan pada prinsipnya setuju untuk dibahas. Soal ada pandangan yang mempertanyakan pandangan yang urgensinya, saya kira semua sepakat ini harus kita bahas bersama karena Pancasila, ideologi negara, NKRI, itu bagian yang sudah final," ungkapnya.

Di lain sisi, Ketua Komisi II Zainudin Amali juga merasa optimis bahwa Perppu ormas ini bisa dibahas sesuai tenggat waktu yang telah disepakati sebelumnya. "Jadi kalau 10 fraksi dan pemerintah sudah sepakat untuk membahas maka kami optimis ini akan selesai dengan jadwal yang kita sudah tetapkan di tanggal 4 Oktober lalu," ucapnya.

Sebelumnya dalam rapat dengan komisi II hari ini, Tjahjo sempat kembali membeberkan alasan pembuatan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Hal itu pemerintah lakukan, karena ada ormas yang ingin mengganti ideologi Indonesia, yaitu Pancasila.

"Ada yang tengah dengan jelas tegas terang-terangan atau terbuka di depan umum melakukan tindakan atau perbuatan atau pernyataan yg sifatnya ingin mengganti landasan ideologi Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang dasar 1945," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/10).

Menurutnya ada pula ormas yang dengan sengaja menyusun strategi untuk membentuk sebuah negara. Terlebih lagi, kata Tjahjo, strategi tersebut disampaikan secara terbuka di muka umum.

"Telah menyusun rancangan Undang-Undang (UU) atau konstitusi sendiri telah menyusun strategi pembentukan negara yang disampaikan secara terbuka terang-terangan," tandasnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1

DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.

Baca Selengkapnya
PDIP Aktif Ajak Partai Lain untuk Menjalankan Misi Lawan Paslon dari Koalisi KIM
PDIP Aktif Ajak Partai Lain untuk Menjalankan Misi Lawan Paslon dari Koalisi KIM

PDIP terus melakukan komunikasi sejumlah partai untuk berkoalisi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara

Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.

Baca Selengkapnya
Ganjar Ungkap Solusi soal RUU Perampasan Aset yang Masih Jalan di Tempat DPR
Ganjar Ungkap Solusi soal RUU Perampasan Aset yang Masih Jalan di Tempat DPR

Ganjar mengakui perumusan payung hukum perampasan aset memang tidak mudah.

Baca Selengkapnya
Pencabutan Moratorium Pembentukan DOB, Mendagri Tito: Itu Kebijakan Pemerintah Baru
Pencabutan Moratorium Pembentukan DOB, Mendagri Tito: Itu Kebijakan Pemerintah Baru

Tito sempat mengatakan bahwa akan mengonsultasikan desain besar penataan daerah (desartada) kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
PDIP Siap Jadi Oposisi, Begini Respons Jokowi
PDIP Siap Jadi Oposisi, Begini Respons Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal PDI Perjuangan yang siap menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR

Mendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tunggu Surat DPR Sebelum Tunjuk Utusan Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta
Jokowi Tunggu Surat DPR Sebelum Tunjuk Utusan Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta

Presiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.

Baca Selengkapnya
Dasco Sebut Revisi UU Kementerian Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet
Dasco Sebut Revisi UU Kementerian Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Perubahan UU tersebut hanya ada satu pasal saja yakni pasal 15.

Baca Selengkapnya