Misbakhun sayangkan Ketua MPR jadikan pidato kenegaraan momen kampanye

Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengkritik pidato Ketua MPR, Zulkifli Hasan di sidang tahunan MPR/DPR/DPD. Dalam pidatonya, Zulkifli menyinggung utang pemerintah dan tingginya harga bahan pokok.

Menurut Misbakhun, tidak pantas Zulkifli Hasan mengkritik pemerintah dalam pidato kenegaraannya.

"Pidato Ketua MPR tidak etis diucapkan dalam sebuah pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus," tegas Misbakhun di Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (16/8).

Politikus Golkar ini menilai, Zulkifli Hasan menggunakan terminologi kampanye saat berpidato. Zulkifli Hasan disebut memposisikan diri sebagai oposisi pemerintah bukan Ketua MPR yang seharusnya hal itu tidak dilakukan dalam sidang tahunan kali ini.

"Dia menggunakan terminologi-terminologi kampanye," tutur dia.

"Silakan berkampanye tapi jangan menggunakan momentum pidato kenegaraan di acara kenegaraan untuk itu. Dan ini menunjukkan kualitas kenegarawan Ketua MPR yang tidak dalam sebuah level memadai," ucapnya kesal.

Misbakhun berpesan Ketua Umum PAN itu harus mulai menyadari bahwa posisinya sebagai Ketua MPR. Figur yang semestinya bermitra dengan pemerintah dalam konteks kenegaraan.

"Saya ingin menyampaikan bahwa harus ada kebesaran hati sebagai ketua lembaga MPR. Jangan gunakan lembaga MPR dan momentum pidato kenegaraan seperti ini, acara kenegaraan ini, untuk membuat memasukkan materi-materi kampanye yang tidak perlu," tegas dia.

Dalam sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI 2018, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengkritik Pemerintah.

"Kami mensyukuri penurunan gini ratio yang dicapai oleh pemerintah dari sekitar 0,41 menjadi 0,39 saat ini. Ini terjadi akibat turunnya pendapatan masyarakat kelas atas ketimbang naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah. Yang sangat perlu diperhatikan adalah golongan miskin dan hampir miskin masih sangat besar jumlahnya. Golongan ini sangat rentan terhadap perubahan harga. Oleh karenanya, Pemerintah perlu menjaga harga-harga barang kebutuhan rumah tangga agar daya beli mereka tidak tergerus, " ujar Zulkifli Hasan.

Selain itu, Zulkifli juga menyoroti soal utang pemerintah yakni mencapai sekitar Rp 4.200 Triliun. Dia lantas diminta pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah krisis sejak dini.

"Ini menjadi penting dalam kerangka menjaga ketahanan ekonomi. Kita perlu melakukan pengetatan prediksi-prediksi perekonomian secara cermat, terukur, dan akuntabel, di antaranya mengenai nilai tukar rupiah dalam perekonomian global, penguatan-penguatan di sektor industri, pembatasan arus impor, serta peningkatan daya saing komoditas dan peningkatan daya ekspor kita," paparnya.