Moeldoko Sebut Demo Awak Mobil Tangki Pertamina ke Jokowi Salah Sasaran

Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut massa Serikat Pekerja Awak Mobil Tangki (SP-AMT) Pertamina salah sasaran melakukan demo kepada Presiden Joko Widodo. Menurut dia, para demonstran korban Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) itu seharusnya menuntut kepada perusahaan tempat mereka bekerja.

"Menurut saya salah sasaran, jangan semuanya ke Presiden. Padahal itu mestinya dia harus kepada vendor di mana dia bekerja," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/2).

Moeldoko mengatakan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Nina Sulistyowati telah dipanggil untuk dimintai penjelasan terkait tuntutan SP-AMT tersebut. Dari penjelasan Patra Niaga, para demonstran itu merupakan pegawai vendor dan outsourcing, yang tak berhubungan dengan Pertamina.

"Bahwa sopir-sopir ini adalah sopir dari vendor, dari outsourcing, tidak langsung di bawah Pertamina itu. Mereka ini tidak langsung berhubungan dengan Pertamina Niaga itu. Mereka-mereka ini di bawah vendor, sehingga sesungguhnya kalau dia menuntut, menuntut (ke) vendor," ujar dia.

Untuk itu, Moeldoko meminta agar para demonstran menyelesaikan masalah ini kepada perusahaan vendor. Dia menegaskan bahwa tak semua masalah harus diselesaikan di tingkat Presiden.

"Ya saya pikir, taat azas lah. Jangan dikit-dikit semuanya presiden. Itu lah saya buru-buru memanggil dirutnya untuk menjelaskan kepada saya sebenanrnya kondisinya bagaimana," ucap Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu menyatakan banyak kelompok yang memanfaatkan situasi menjelang Pilpres 2019, dengan menuntut sejumlah permasalahan kepada Presiden. Dia menilai hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan respon Presiden.

"Saya pikir mereka-mereka sudah diterima dan penyelesaiannya, penyelesaiannya yang bagaimana sesuai prosedur mereka bekerja," ujarnya.

Sebelumnya, salag satu demostran SP-AMT nekat menerobos dan mengadang iring-iringan Presiden Joko Widodo di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, saat melintas Rabu (12/9) malam. Aksi tersebut berbuah manis, Presiden turun dan mendengar langsung keluhannya.

Iring-iringan Jokowi sempat tertahan selama 15 hingga 20 menit lamanya. Dalam kejadian itu, lima orang pingsan hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit akibat bentrokan kecil dengan petugas pengamanan.

Terkait massa aksi AMT Ada beberapa tuntutan yang diminta. Pertama, meminta segera dibayarkan upah lembur yang belum dibayarkan sesuai nota sudinaker dan Kementerian Tenaga Kerja dan upah proses selama di-PHK.

Kedua, mempekerjakan kembali 1.095 AMT yang di-PHK massal dan secara sepihak. Ketiga, pengangkatan sebagai karyawan tetap di PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. Elnusa Petrofin, sesuai dengan nota sudinaker yang sudah disahkan oleh pengadilan.

Dan keempat, para AMP meminta pembayaran hak pensiun bagi pekerja yang lanjut usia sesuai perundang undangan yang berlaku.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima karyawan PT Freeport Indonesia (PT FI) yang menginap di seberang Istana Negara sepekan terakhir. Karyawan PT FI ini meminta keadilan setelah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.

Pertemuan dilakukan secara tertutup di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/2). Salah satu karyawan PT FI, Jerry Yarangga mengatakan, dalam pertemuan mereka meminta Jokowi menindak tegas PT FI karena telah melakukan pelanggaran norma ketenagakerjaan.

"Kami dilakukan secara tidak manusia oleh PT Freeport Indonesia di Papua. Kami minta kepada bapak Presiden untuk menindak secara tegas pelanggaran norma tenaga kerja yang dilakukan oleh PT Freeport kepada kami," kata Jerry usai bertemu Jokowi.

Pelanggaran norma yang dimaksud yakni PT FI melakukan PHK terselubung terhadap karyawan dengan mengacu pada kebijakan asing. PF FI juga disebut memblokir BPJS Ketenagakerjaan karyawan.

Jerry melanjutkan, pihaknya meminta Jokowi mempekerjakan kembali mereka di PT FI. PT FI, lanjut dia, harus membayar seluruh hak karyawan yang telah dilanggar selama ini.

"Respons Pak Presiden akan menindaklanjuti dan akan memanggil PT Freeport Indonesia dan juga unsur pemerintah terkait bersama kami untuk membicarakan hal ini," ucapnya.

Reporter: Lizsa EgehamSumber: Liputan6.com