Moeldoko Soroti Suburnya Hoaks dan Kritik Media yang Mengejar Kecepatan Tanpa Akurasi
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan permasalahan yang saat ini ada di media arus utama maupun media sosial. Di antaranya, adalah gempuran berita bohong atau hoaks hingga berita disinformasi.
Moeldoko mendapat laporan, sejak Maret 2020, ada 1.400 hoaks yang tersebar di media sosial. Disinformasi menjadi ladang suburnya berita bohong.
"Disinformasi menjadi biang suburnya hoaks, bayangkan dari bulan Maret kita ada 1.400 hoaks soal pandemi dan vaksin yang tersebar di media sosial. Misalnya vaksin Pfizer bisa membesarkan alat kelamin ini kan jauh banget," ujar Moeldoko dalam webinar Hari Pers Nasional, Minggu (7/2).
-
Siapa yang menyebarkan informasi hoaks itu? Yayuk memastikan akun Instagram bernama BP2MI dengan centang hijau yang menyebarkan informasi tersebut bukan akun resmi milik BP2MI.
-
Siapa yang menyebarkan hoaks ini? 'Berita yang menyebar itu adalah hoaks yang sengaja dihembuskan oleh OPM dan simpatisannya. Justru saat ini aparat TNI dari Yonif 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut,' katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).
-
Siapa yang membuat berita hoaks? Menurut NewsGuard, situs-situs ini mengklaim diri mereka sebagai sumber berita lokal yang independen, namun tidak mengungkapkan afiliasi partisan atau asing mereka.
-
Dimana hoaks tentang Kominfo beredar? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Apa isi hoaks yang beredar? 'Berita yang menyebar itu adalah hoaks yang sengaja dihembuskan oleh OPM dan simpatisannya. Justru saat ini aparat TNI dari Yonif 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut,' katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).
-
Apa isi hoaks tentang Kominfo? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
Tak jarang, berita dari media arus utama justru dimanfaatkan untuk menebar kebohongan. Ini banyak ditemukan di media sosial hingga aplikasi perpesanan seperti WhatsApp grup. Padahal yang disebar adalah berita yang belum teruji kebenarannya.
Moeldoko juga menyoroti media online yang banyak mengutamakan kecepatan ketimbang akurasi informasi.
"Media online (mengutamakan) kecepatan bukan keakuratan yang paling cepat naik di situ dinilai sebagai keunggulannya sehingga meninggalkan konfirmasi dan pemahaman konteks ini yag sering terjadi saya harus ngomong apa adanya, kedua fenomena click bait, judul dan isi berita (tidak sama)," katanya.
Mantan Panglima TNI ini juga menyayangkan munculnya pemberitaan yang serba mengaitkan satu peristiwa dengan peristiwa lain yang tidak ada sangkut pautnya.
Dia mencontohkan kisruh Demokrat yang menyeret namanya, lalu dikaitkan dengan korupsi Asabri.
"Tidak nyambung sama sekali, dari awal saya sudah sampaikan tentang Asabri tidak ada sangkut pautnya (sama saya) tapi biar menarik, narik berita lama yang tidak jelas," tuturnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berita hoaks didominasi oleh isu kesehatan, pemerintahan, penipuan dan politik di luar pada isu-isu lain
Baca SelengkapnyaPenyebaran hoaks Pemilu ditemukan paling tinggi di Facebook.
Baca SelengkapnyaDisinformasi yang bersumber dari platform media sosial merembes ke forum-forum personal seperti whatsapp group.
Baca SelengkapnyaDaftar platform ini paling banyak sebar hoaks terlebih jelang pemilu.
Baca SelengkapnyaDi sisi lain, dia mengakui bahwa temuan hoaks Mafindo jumlahnya lebih sedikit dari banyaknya hoaks yang tersebar.
Baca SelengkapnyaMasyarakat harus memiliki pemikiran kritis dalam membaca berita.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut masih banyak media online yang tidak memiliki dewan redaksi.
Baca SelengkapnyaSeptiaji mengatakan acara ini mengumpulkan lembaga penyelenggara pemilu, pemerintah, pakar, rekan media, hingga masyarakat sipil guna mencari solusi
Baca SelengkapnyaYouTube menjadi tempat penyebaran hoaks terbanyak dengan presentase 44,6 persen.
Baca SelengkapnyaLangkah hukum akan diterapkan Kominfo apabila ditemukan kasus hoaks yang memiliki intensitas berat dan berpotensi memecah belah bangsa.
Baca SelengkapnyaAcara Cita dan Cipta 2024, yang diadakan Liputan6.com x Fimela, turut menghadirkan diskusi "Menjaga Keutuhan Informasi Di Era Digital".
Baca SelengkapnyaIsu hoaks di sektor kesehatan ternyata masih marak. Hal ini terbukti dari patroli Kominfo selama 2023.
Baca Selengkapnya