Moeldoko tegaskan laporan Amnesty International tak terkait era Jokowi
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi laporan Amnesty International bertajuk 'Sudah kasi tinggal dia mati'. Dalam laporan tersebut, ada 69 kasus pembunuhan di luar hukum selama periode Januari 2010 sampai Februari 2018.
Moeldoko menegaskan, temuan tersebut tidak berkaitan langsung dengan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Sebenarnya evaluasi itu 10 tahun terakhir sehingga tidak langsung pada pemerintahan saat ini," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (3/7).
-
Siapa yang mengatakan tidak ada refleksi khusus karena Jokowi tidak diundang? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Siapa yang tidak disalami oleh Jokowi? Dalam video yang merekam momen tersebut, terlihat Try Sutrisno telah bersiap menyambut Presiden Jokowi yang menyalami tamu undangan satu pe rsatu. Saat itulah Jokowi melewati Try Sutrisno tanpa memberi salam sebagaimana Jokowi kepada para wakil presiden sebelumnya.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa yang dikatakan Hasto soal Jokowi? Lebih lanjut Hasto menyatakan, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol. Tidak hanya PDIP namun juga Partai Golkar pimpinan Airlangga Hartarto, salah satu pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mantan Panglima TNI itu menekankan, Jokowi sangat serius menegakkan hak asasi manusia (HAM) di Papua. Buktinya, kata dia, Jokowi memberikan pengampunan kepada para tahanan politik.
"Presiden telah memberikan sinyal sangat clear saat itu memberikan abolisi kepada tahanan politik, beberapa dikeluarkan itu sebenarnya langkah Presiden menunjukkan keseriusan pemerintah menangani persoalan HAM," ujarnya.
Moeldoko menuturkan, saat dirinya menjabat sebagai Panglima TNI, pemerintah sudah meminimalisir korban jiwa dalam operasi militer di Papua. Moeldoko menduduki posisi tertinggi di TNI pada tahun 2013-2015.
Kala itu, Moeldoko memberikan arahan secara terus menerus kepada prajurit TNI agar hanya menyerang sasaran dan melindungi rakyat sipil, anak-anak serta perempuan. Prajurit TNI juga selalu diberikan pelatihan khusus untuk menekan korban jiwa dan pelanggaran-pelanggaran lain saat melakukan operasi militer.
"Tujuannya mengingatkan tidak boleh melakukan pelanggaran itu. Kami sudah budayakan latihan seperti itu kepada anak-anak kami," ucap dia.
Bagi personel TNI yang melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi tegas. Tak hanya TNI, anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran dalam operasi militer akan ditindak tegas oleh pimpinannya.
"Kalau nyata-nyata melakukan pelanggaran terhadap masyarakat tidak bersalah, akan tegas, betul-betul tegas, termasuk perwira. Makanya doktrin kami terhadap prajurit, kalian tidak perlu takut HAM tetapi kita harus menghormati HAM," pungkas Moeldoko.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pertemuan Jokowi dan Airlangga dilakukan di Kantor Presiden, Jakarta.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar itu.
Baca SelengkapnyaBawaslu juga menegaskan laporan dugaan nepotisme Jokowi tak memenuhi unsur pelanggaran pemilu.
Baca SelengkapnyaMoeldoko pun mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga suasana politik agar tetap damai, dengan tidak mencampuri urusan hukum.
Baca SelengkapnyaJokowi dikabarkan memberikan tim khusus untuk mengkaji kepengurusan PDIP.
Baca SelengkapnyaMoeldoko meminta masalah netralitas tak sekedar dilihat kacamata subjektivitas.
Baca SelengkapnyaMenurut Moeldoko, pandangan JK subjektif dan tidak melihat secara utuh.
Baca SelengkapnyaJokowi Tanggapi Putusan MK: Tuduhan Kepada Pemerintah Tidak Terbukti
Baca SelengkapnyaJokowi menyatakan, pengunduran diri Airlangga menjadi urusan internal Golkar.
Baca SelengkapnyaKepala Staf Kepresidenan Moeldoko merespons tegas pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla yang mengkritik netralitas Presiden Jokowi di Pilpres 2
Baca SelengkapnyaHakim MK Arief Hidayat membacakan putusan yang menyebutkan bahwa tak terbukti adanya intervensi Presiden terkait penetapan capres-cawapres 2024.
Baca SelengkapnyaGus Yahya pun meminta semua pihak untuk tidak berlarut-larut dalam isu pemakzulan Jokowi tersebut.
Baca Selengkapnya