Muhammadiyah Sindir Elite Agama dan Politik yang Langgar Protokol Kesehatan
Merdeka.com - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengkritik sikap sejumlah elite politik di tengah Pilkada 2020 yang tak mengindahkan protokol kesehatan. Ia juga menyentil sejumlah elite agama yang beberapa hari ini justru membuat kerumunan tak menaati protokol kesehatan.
Hal ini menurut Mu'ti kontras dengan apa yang dilakukan terhadap pedagang yang mereka harus diuber-uber lantaran menggelar dagangan di tengah pandemi.
"Pedagang pasar diuber-uber, bahkan tidak boleh jualan karena dianggap tidak memenuhi protokol Covid-19. Mereka kehilangan mata pencaharian karena Covid-19. Tapi, elite politik dibiarkan melanggar protokol saat Pilkada, elite agama dibiarkan melanggar hanya karena orang besar," tulisnya dalam akun Instagram pribadi di @abe_mukti yang dikutip pada Minggu (15/11/2020).
-
Apa sikap Muhammadiyah terkait pilpres? Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah menyampaikan sikap politik terkait Pilpres 2024 besok.
-
Apa itu pelanggaran kode etik Pemilu? Pelanggaran kode etik pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar etika atau norma-norma penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji yang diucapkan sebelum mereka menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
-
Bagaimana Muhammadiyah mengelola tahun politik? Terkait dengan tahun politik, ia menawsirkan Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18. Menurutnya, tahun politik itu penting karena kalau umat Islam lari dari politik akan dilindas oleh mereka yang memegang kekuasaan politik dan orang-orangnya tidak memiliki tanggung jawab kecerdasan, kepandaian, serta kejujuran.
-
Siapa yang memimpin kabinet saat pemilu? Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap.
-
Siapa Tokoh Besar Muhammadiyah dari Minangkabau? Nama Buya Haji Ahmad Rasyid Sutan Mansur atau dikenal dengan A.R. Sutan Mansur menjadi salah satu tokoh berpengaruh di Indonesia. Beliau merupakan salah satu tokoh besar Muhammadiyah di Minang dan berkecimpung di dunia politik semasa perjuangan kemerdekaan.
-
Siapa yang hadir di Halal Bihalal MUI? Kegiatan Halal Bihalal MUI 1445 H digelar di Hotel Sahid Jaya dan dihadiri oleh pejabat tinggi negara, Wakil Presiden Ri, K.H. Ma'ruf Amin, Wapres ke-6 Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK).
Menurutnya, hal itu justru melukai perasaan sebagian masyarakat. Mengingat sikap seperti itu cenderung tak adil.
"Ini tidak benar dan melukai rasa keadilan," tegasnya.
Sebelumnya, Abdul Mu'ti juga mendesak otoritas berwenang, dapat melakukan tindakan terhadap situasi pelanggaran protokol kesehatan. Salah satunya, acara yang menghimpun kerumunan massa dalam beberapa acara yang dihadiri Rizieq Syihab.
"Aparatur pemerintah, khususnya satgas Covid-19, seharusnya berani menegur dan menertibkan semua acara yang tidak mematuhi protokol, baik acara pendidikan, perkantoran, keagamaan, dan kegiatan lain yang mengumpulkan massa," kata Abdul saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Sabtu (14/11).
Abdul menilai, acara yang beberapa hari belakangan ini jelas melanggar protokol kesehatan karena menciptakan kerumunan, tanpa menjaga jarak, dan tidak ditindak tegas, adalah rangkaian kegiatan Rizieq Syihab.
"Semua pihak seharusnya mematuhi protokol Covid-19, termasuk acara Habib Rizieq Syihab," tegas dia.
Mu'ti mengklarifikasi munculnya meme yang berisi sindiran terhadap revolusi akhlak namun melanggar protokol kesehatan. Menurutnya, meme itu bukan berasal dari dirinya. Ditambah isinya tak sejalan dengan pernyataan dia sesungguhnya.
"Meme tersebut tidak berasal dari saya dan isinya tidak sesuai dengan pernyataan yang sebenarnya," tegasnya.
Meme tersebut berisi tulisan "Revolusi Akhlak tapi Langgar Protokol Kesehatan. 'Sebagai pimpinan umat, Habib Rizieq semestinya memberikan contoh agar dalam setiap kegiatan mematuhi protokol Covid-19 dan mengajak anggota FPI dan massa untuk menjadi warga yang baik," tulis meme tersebut. Dalam meme itu juga terpampang wajah tokoh senior Muhammadiyah itu.
Padahal menurut Mu'ti, pernyataan dia sesungguhnya ialah mengajak semua pihak untuk mematuhi protokol kesehatan, bukan hanya tertuju ke Habib Rizieq beserta massa Front Pembela Islamnya atau FPI.
"Semua pihak seharusnya mematuhi protokol Covid-19 dalam semua kegiatan baik pendidikan, perkantoran, keagamaan, dan kegiatan lain yang mengumpulkan massa. Sebagai pemimpin umat, Habib Rizieq semestinya memberikan contoh agar dalam setiap kegiatan mematuhi protokol Covid-19 dan mengajak anggota FPI dan massa untuk menjadi warga yang baik," tulis Mu'ti.
"Aparatur pemerintah, khususnya satgas Covid-19, seharusnya berani menegur dan menertibkan semua acara yang tidak mematuhi protokol, termasuk acara Habib Rizieq Shihab," sambungnya.
Reporter: Yopi Makdori
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masyarakat dinilai tak perlu diseret lagi dalam wacana hak angket
Baca SelengkapnyaSekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, DPR semestinya mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat.
Baca SelengkapnyaNamun demikian, Abdul menekankan di bulan Ramadan tidak berarti melarang adanya perdebatan atau kritik yang tajam antar kelompok asal dengan kepala dingin.
Baca SelengkapnyaRUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR
Baca SelengkapnyaKritik terhadap pemerintah terus bermunculan dari kampus di seluruh Indonesia. Teranyar, hal itu disuarakan civitas akademika Universitas Syiah Kuala Aceh.
Baca SelengkapnyaUcapan Yaqut membuat para elite PKB meradang dan langsung memberi teguran.
Baca SelengkapnyaMuhammadiyah selalu waspada kalau sampai kekuasaan disalahgunakan
Baca SelengkapnyaYaqut terancam sanksi dari PKB, namun dia menegaskan tidak akan mengubah pernyataannya.
Baca SelengkapnyaRaja Antoni, merasa heran apabila terdapat Kader Muhammadiyah menganggap kesalehan sosial tidak lagi keren, dan memilih kesalehan personal..
Baca SelengkapnyaYaqut menegaskan tak akan mencabut pernyataannya soal capres bermulut manis.
Baca SelengkapnyaMasduki menilai lebih banyak mudharat yang akan didapat Muhammadiyah
Baca SelengkapnyaAsosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) Indonesia memberikan pernyataan sikap terkait dinamika politik di negeri ini menjelang Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya