Mulai 2017, pelayanan publik diusahakan tetap buka Sabtu dan Minggu
Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur mengusahakan pelayanan publik di institusi pemerintah tetap buka pada hari Sabtu dan Minggu. Asman menargetkan sistem ini mulai berlaku tahun depan.
"Tahun ini sebenarnya sudah kita desain. Tahun depan, kami harap bisa dimulai," kata Asman usai menghadiri HUT Korpri ke-54 di Monas, Jakarta, Selasa (29/11).
Dia melihat, saat hari kerja masyarakat kesulitan membagi waktu pergi ke pelayanan publik karena tuntutan pekerjaan. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini memandang, dibukanya pelayanan publik pada Sabtu dan Minggu sebagai solusinya.
-
Apa saja layanan Kemenag yang hanya dilakukan di hari kerja? Dilansir dari laman Kemenag Jateng, layanan Kemenag yang hanya bisa dilaksanakan saat hari dan jam kerja yaitu menikah di KUA.
-
Kapan jam kerja baru PNS berlaku? Aturan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 tahun 2023 tentang Hari Kerja dan jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
-
Kenapa Pemprov DKI ingin atur jam kerja? Langkah ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemacetan Jakarta.
-
Bagaimana jam kerja baru PNS selama bulan Ramadan? Namun, jam masuk kerja ASN atau PNS (Pegawai Negeri Sipil) selama bulan Ramadan mengalami penyesuaian. Yakni, ditetapkan pukul 08.00 zona waktu setempat.
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan pelayanan publik? Rangkaian peringatan HDKD akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial serta pertandingan olahraga dan seni. Kemenkum HAM juga akan melaksanakan pelayanan publik, di antaranya pameran karya Warga Binaan Pemasyarakatan, pelayanan AHU Online, pelayanan Kekayaan Intelektual Online, pelayanan paspor, pelayanan hukum, pelayanan bisnis dan HAM, hingga acara puncak pada Hari Kemenkum HAM (HDKD) ke 78 pada 19 Agustus 2023 mendatang.
-
Apa yang perlu ditunggu oleh PNS terkait libur? Oleh karena itu, PNS masih perlu menunggu keputusan dari presiden terpilih, Prabowo Subianto.
"Ini sedang saya desain modelnya. Kemarin misalnya Rumah Sakit, Puskesmas, Paspor, kan banyak swasta yang tidak bisa libur pada hari biasa, pada hari Sabtu dan Minggu lah, dia ngurus surat terkait pribadinya," ujarnya.
Terobosan dibukanya pelayanan publik pada hari libur juga bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kinerja dan kualitas Aparatur Sipil Negara yang saat ini dinilai belum maksimal.
"Apalagi nanti akan diperbaiki dengan sistem IT. Akan diikat dengan sistem itu," katanya.
Asman belum dapat memetakan jumlah SDM yang harus disediakan apabila nantinya sistem ini diberlakukan. Pihaknya masih fokus menggodok ikhwal sistem untuk merealisasikan pelayanan publik buka pada setiap akhir pekan.
"Kita perbaiki sistemnya dulu. Makanya tadi disebut Presiden ada redistribusi, nanti ada yang menumpuk ASN-nya kita coba sesuaikan dengan keahlian masing-masing untuk kita redistribusikan lagi," ujarnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengaturan WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.
Baca SelengkapnyaPenerapan WFH ini bertujuan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas selama arus balik balik mudik 2024.
Baca SelengkapnyaPemberian cuti tahunan dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas.
Baca SelengkapnyaMenteri PANRB, Azwar Anas mengingatkan agar PNS tidak memperpanjang libur lebaran.
Baca SelengkapnyaNantinya, jam masuk kerja para ASN akan dibagi dua. Pertama adalah pukul 08.00 WIB dan yang kedua pukul 10.00 WIB.
Baca SelengkapnyaSegala upaya dilakukan untuk menekan kemacetan Jakarta yang semakin hari kian parah.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI mewajibkan seluruh pegawainya untuk bekerja di kantor, meskipun KemenPANRB memberikan kesempatan ASN di instansi tertentu untuk WFH.
Baca SelengkapnyaPNS pusat dan daerah di DKI Jakarta diizinkan bekerja dari rumah selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN 2023.
Baca SelengkapnyaPELATARAN utamanya diimplementasikan pada Kantor-kantor Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
Baca Selengkapnya