Namanya muncul di Sidang e-KTP, Pramono sebut Setnov coba berlindung di balik Jokowi

Merdeka.com - Terdakwa korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto mengakui telah mengembalikan Rp 5 miliar ke KPK terkait proyek e-KTP. Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, dia juga mengungkapkan, Pramono Anung dan Puan Maharani menerima USD 500 ribu dari mega proyek tersebut.

Namun, pernyataan tersebut langsung dibantah oleh PDI Perjuangan. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai, tudingan Setya Novanto tak masuk akal. Dia menduga, saat ini ada upaya yang mencoba membawa persoalan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab PDI Perjuangan.

Bahkan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung geram dengan tudingan mantan Ketua DPR itu. Dia membantah menerima uang dari Setnov, dan dirinya siap dikonfrontasi dengan siapa pun untuk membuktikan tidak terlibat dengan proyek e-KTP.

"Saya (waktu itu) sebagai pimpinan DPR tak ada urusan dengan komisi II dan Banggar. Kenapa saya mesti dikasih (uang)? Memangnya saya jagoan?" kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/3).

Politisi PDIP ini akhirnya buka suara terkait adanya upaya Setnov menyelamatkan diri dari kasus korupsi e-KTP. Pramono menceritakan, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu pernah meminta pertolongan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) melindunginya dari kasus korupsi tersebut.

"Terus terang beberapa kali Pak Novanto minta tolong pada saya ketika dia mengirim surat untuk minta supaya pemeriksaannya dapat izin presiden, saya tidak jawab," tegasnya.

Dia menambahkan, Novanto mengajukan surat permohonan pada 8 November 2017. Bertepatan dengan pernikahan putri Presiden, Kahiyang Ayu dengan Muhammad Bobby Afif Nasution.

"Pokoknya waktu itu kan heboh bahwa mengirim surat ke Presiden untuk minta izin agar bla bla. Anggap saja surat itu nggak ada karena kita juga akhirnya nggak terima surat itu," tutup Pramono.

Selain mengaku telah mengembalikan uang, Novanto juga mengakui adanya realisasi pemberian uang ke sejumlah pihak, termasuk Komisi II DPR dan Ketua Fraksi.

Adanya realisasi tersebut diketahui Novanto dari Made Oka saat berkunjung ke kediamannya bersama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong. Saat itu, Made mengatakan jatah untuk orang-orang di DPR telah dieksekusi. Uang korupsi tersalur melalui Andi dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, keponakan Setya Novanto.

"Untuk Komisi II, Pak Chairuman sejumlah USD 500 ribu dan untuk Ganjar sudah dipotong oleh Chairuman dan untuk kepentingan pimpinan Banggar sudah sampaikan juga ke Melchias Mekeng USD 500 ribu, Tamsil Linrung USD 500 ribu, Olly Dondokambey USD 500 ribu, di antaranya melalui Irvanto," ujarnya merinci.

"Ada juga ke Pramono Anung dan Puan Maharani USD 500 ribu," imbuhnya.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga mengatakan, sempat mempertanyakan kepada Andi alasan Irvanto sebagai perantara realisasi jatah bagi korupsi proyek e-KTP.

"Katanya dia (Irvanto) sebagai kurir karena dia mau saya (Andi) janjikan pekerjaan e-KTP," tukasnya. (mdk/fik)